DPRD Tindak Lanjuti Minimnya Guru Agama Buddha-Hindu di Sekolah Negeri Jakarta DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Dicki Prasetia)

MerahPutih.com - Minimnya jumlah guru agama Hindu dan Buddha untuk Sekolah Negeri perlu menjadi fokus pemerintah DKI Jakarta guna melakukan penambahan.

Ketua DPD Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) DKI Jakarta Jandi Mukianto mengatakan, pihaknya sudah mengajukan penambahan guru agama untuk sekolah negeri ke Pemprov DKI sejak tahun 2020 lalu, namun hingga kini belum mendapat solusi.

Pasalnya, aspirasi tersebut terbentur Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama di Sekolah, disebutkan bahwa apabila siswa yang seagama kurang dari 15 orang, maka sekolah tidak diberikan guru.

Baca Juga:

Perkantoran dan Sekolah di Sebagian Wilayah Bali Terapkan WFH saat KTT G20

"Kami sudah memperjuangkan dari 2020. Hari ini kita alami bahwa dari 31 sekolah negeri masih kekurangan 18 guru. Itu pun hitungan kami pada tahun 2021, dan kami yakin usia pensiunnya setiap tahun pasti bertambah," papar dia.

Ia berharap, DPRD bisa membantu pemenuhan hak belajar bagi siswa-siswi yang beragama minoritas. Sehingga para pelajar tidak perlu lagi mengikuti pelajaran di tempat ibadah untuk mendapatkan nilai agama.

“Kiranya apabila ada permen (peraturan menteri) seperti itu, mohon dicarikan solusi bersama. Kami berharap ada solusi bagi pelajar kami yang ada di sekolah negeri," urainya.

Baca Juga:

Wakil Kepala Sekolah SMAN 52 Jakut Dicopot Terkait Kasus Intoleransi

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, dewan bakal menindaklanjuti permasalahan tersebut. Menurutnya, persoalan tersebut sudah terjadi sejak lama. DPRD akan segera mengonfirmasi masalah tersebut ke Dinas Pendidikan (Disdik) DKI.

"Karena ini adalah hak bagi para anak didik kita untuk mendapatkan pelajaran agama. Kita juga akan evaluasi lagi kebutuhan guru, kita akan komunikasi dengan Dinas Pendidikan," ujarnya. (Asp)

Baca Juga:

KPAI Harap Kegiatan Sekolah di Alam Bebas Makan Korban Tak Terulang

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bus AKAP dari Luar Jakarta Jalani Ramp Check di Terminal Terpadu Pulogebang
Indonesia
Bus AKAP dari Luar Jakarta Jalani Ramp Check di Terminal Terpadu Pulogebang

Penguji Penyelia UP PKB Ujung Menteng, Zulkifli mengatakan, ramp check dilakukan untuk memastikan bus AKAP dalam kondisi prima atau laik jalan.

Kadin Nilai Langkah Pemerintah Salurkan BLT BBM Sangat Tepat
Indonesia
Kadin Nilai Langkah Pemerintah Salurkan BLT BBM Sangat Tepat

Langkah pemerintah mengalokasikan 25 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk BLT guna mengurangi dampak kenaikan harga BBM sudah tepat.

Kenaikan Harga BBM Momentum Maksimalkan Pemanfaatan Energi Bersih
Indonesia
Kenaikan Harga BBM Momentum Maksimalkan Pemanfaatan Energi Bersih

Pemerintah secara resmi telah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Pemprov DKI Raih 5 Kali WTP, Anies: Jakarta Telah Tunjukkan Kerja Keras
Indonesia
Pemprov DKI Raih 5 Kali WTP, Anies: Jakarta Telah Tunjukkan Kerja Keras

Pemerintah DKI Jakarta kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Pengelola Wisata Diminta Waspadai Curah Hujan Tinggi
Indonesia
Pengelola Wisata Diminta Waspadai Curah Hujan Tinggi

Sandiaga Uno meminta seluruh pengelola destinasi wisata meningkatkan kewaspadaan guna mengantisipasi potensi bencana alam .

[HOAKS atau FAKTA]: Pj DKI 1 Setujui Dana Infak Jumat Disetor ke Ormas
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pj DKI 1 Setujui Dana Infak Jumat Disetor ke Ormas

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono menyetujui penyetoran 50 persen infaq Jumat masjid se-Jakarta kepada organisasi masyarakat (ormas).

Detergen, Ban Karet dan BBM Bakal Kena Cukai
Indonesia
Detergen, Ban Karet dan BBM Bakal Kena Cukai

Sembari mengkaji rencana pengenaan cukai barang tersebut, pemerintah juga tengah menyiapkan pengenaan cukai terhadap plastik dan minuman berpemanis.

Disorot Presiden, Mabes Polri Klaim Kerja Maksimal Ungkap Kematian Brigadir J
Indonesia
Disorot Presiden, Mabes Polri Klaim Kerja Maksimal Ungkap Kematian Brigadir J

Mabes Polri langsung merespon pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memerintahkan mengungkap kasus tewasnya Brigadir J dalam baku tembak di rumah Irjen Ferdy Sambo secara transparan.

Tujuan Pemerintah Libatkan Masyarakat Sipil dalam Pembahasan RUU TPKS
Indonesia
Tujuan Pemerintah Libatkan Masyarakat Sipil dalam Pembahasan RUU TPKS

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting

Tilang Elekronik di Jateng Dongkrak PAD Hingga 115 Persen
Indonesia
Tilang Elekronik di Jateng Dongkrak PAD Hingga 115 Persen

"Jadi Ini tercapai 115 persen. Alhamdulilah naik 15 persen dari target awal tahun,” kata Peni