Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Komisi A DPRD DKI Jakarta berharap Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) memastikan proses pendistribusian blangko kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) berlangsung optimal di setiap kelurahan.
Pasalnya, Pemprov DKI melalui Dinas Dukcapil baru-baru ini telah mendapatkan 290 ribu keping blangko KTP-el dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk warga Jakarta.
Baca Juga:
Lurah Ancol Benarkan Raja Keraton Agung Sejagat Punya e-KTP DKI
Sejauh ini Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta mencatat ada 445.555 warga telah mengajukan untuk permohonan e-KTP berdomisili DKI Jakarta dan menyisakan 155.555 warga pemohon terpaksa menunggu penerbitan e-KTP sampai waktu yang belum ditentukan.
Sekretaris Komisi A DPRD Dani Anwar mengatakan, pemenuhan kebutuhan e-KTP untuk warga harus segera direalisasikan mengingat dokumen tersebut bersinggungan dengan berbagai macam kegunaaan, seperti kebutuhan administrasi.
"Harusnya setelah dapat blangko e-KTP ini Dukcapil harus lebih responsif lagi dalam memenuhi pelayanan publik kepada masyarakat, karena kebutuhan KTP elektronik sudah tersedia di kelurahan-kelurahan dan semakin dibutuhkan warga, dan segala macam urusan sekarang pasti berhubungan dengan e-KTP,” ujar Dani di Jakarta, Kamis (16/1).
Selain itu, Dani menuturkan bahwa kabar ketersediaan blangko e-KTP juga harus dibarengi dengan sosialisasi yang masif di lapangan tak hanya mengandalkan media sosial semata. Menurutnya, hal tersebut juga perlu melibatkan perangkat lingkungan seperti rukun tetangga (RT) ataupun rukun warga (RW).
“Karena warga-warga kita khususnya yang menengah ke bawah juga belum tentu melek media sosial, jadi mungkin pak RT atau pak RW bisa mensosialisasikan supaya warga segera ke kelurahan untuk melihat apakah e-KTP yang dimohon beberapa bulan sebelumnya sudah terbit atau belum, jadi masyarakat juga terbantu adanya informasi langsung di wilayahnya,” terangnya.
Baca Juga:
Meski demikian, Dani juga meminta Disdukcapil sebagai leading sector penerbitan dokumen administrasi kependudukan juga perlu meningkatkan fungsi koordinasi dan pengawasan terhadap perilisan e-KTP sesuai bagi warga diluar domisili DKI Jakarta sebagai pemohon.
Pasalnya, ia meyakini kabar ketersediaan blangko e-KTP juga akan menjadi salah satu penyebab peningkatan jumlah pemohon terhadap penerbitan e-KTP bagi penduduk pendatang.
“Karena sudah banyak sekali KTP (elektronik) yang tercetak di kelurahan-kelurahan, namun saat mau dikirimkan ternyata pemilik KTP tinggal di luar Jakarta, ini harus juga ada penertiban sekaligus pengawasan," tutupnya. (Asp)
Baca Juga:
PKS Tantang Pimpinan Baru KPK Tuntaskan Kasus Century, BLBI, dan e-KTP
