DPR Desak Pemerintah Bereskan Tata Kelola Distribusi Beras

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 01 Maret 2024
DPR Desak Pemerintah Bereskan Tata Kelola Distribusi Beras

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan / dok PKS

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kenaikan harga beras yang terjadi dinilai memberatkan sebagian masyarakat. Apalagi terjadi mendekati bulan Ramadan. Parlemen pun sampai bersuara dengan adanya fenomena ini.

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai, pemerintah mesti memperbaiki tata kelola pasar beras di Indonesia.

“Sehingga harga dapat lebih stabil dan stok di pasaran tidak langka seperti sekarang,” kata Johan kepada wartawan di Jakarta, Jakarta, Jumat (1/3).

Baca Juga:

Pengamat Prediksi Ada Tiga Poros Koalisi Pilgub DKI Jakarta

Khususnya memperbaiki pola distribusi beras yang lebih efisien di seluruh wilayah Indonesia.

“Termasuk integrasi harga beras di pasaran mengingat harga beras domestik cenderung lebih tinggi dibandingkan harga beras internasional,” kata Johan.

Menurut Johan, kondisi harga beras yang semakin mahal dan langka adalah akibat dari kegagalan pemerintah dalam hal produksi beras dan buruknya tata kelola beras mulai dari hulu sampai ke hilir.

Politikus PKS ini menuturkan, pemerintah terkesan tak memberi solusi atas kenaikan harga beras.

“Bahkan hanya menyalahkan perubahan cuaca sehingga produksi berkurang dan harga beras menjadi naik,” sesal Johan.

Dia menduga, penyebab menurunnya produksi beras adalah terjadinya laju alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian yang terus meningkat setiap tahun

“Termasuk penurunan produktivitas padi dan beras akibat dari penggunaan pupuk dan pestisida berlebih,” imbuh Johan.

Bahkan, Johan menilai Impor beras selama ini yang selalu merugikan petani dan masyarakat luas menjadi pemicu rusaknya kemandirian pangan nasional.

Legislator Dapil NTB 1 ini berharap pemerintah segera mengambil langkah konkrit untuk mengatasi persoalan beras ini.

Baca Juga:

200 Juta Orang Akan Mudik, Kakorlantas Ungkap Kesiapan Tol Jakarta-Semarang

Harus ada terobosan baru dari pemerintah untuk meningkatkan produksi beras.

“Seperti optimalisasi seluruh daerah produksi beras dengan dukungan anggaran yang besar untuk kebutuhan benih, pupuk dan irigasi yang prima sebagai langkah intensifikasi produksi,” tutup Johan.

Sekedar informasi saja, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, kenaikan harga beras memang terus terjadi berbanding lurus dengan makin mahalnya komoditas pokok masyarakat Indonesia itu.

Baca Juga:

Pemerintah Harus Guyur Beras Premium dan Medium di Pasar untuk Tekan Harga

BPS mencatat, rata-rata harga beras mengalami kenaikan signifikan di seluruh rantai distribusi pada Februari 2024.

Bahkan, harga beras telah mencapai level tertinggi sepanjang sejarah hingga hari ini, dengan mencapai angka Rp 18 ribu per kilogram di akhir bulan Februari lalu.

#Beras #Harga Beras
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Viral Beras Bantuan TNI Jatuh Berceceran dari Helikopter dan Dipungut Korban Bencana, Begini Penjelasan Panglima TNI
Insiden terkendala oleh kabel
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Viral Beras Bantuan TNI Jatuh Berceceran dari Helikopter dan Dipungut Korban Bencana, Begini Penjelasan Panglima TNI
Indonesia
Modus Beras dan Gula Impor Ilegal Pakai Pelabuhan Free Trade Zone
Barang ilegal yang diamankan tidak hanya beras, tetapi juga komoditas lain berupa 4,5 ton gula pasir, 2,04 ton minyak goreng, 600 kilogram tepung terigu
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 25 November 2025
Modus Beras dan Gula Impor Ilegal Pakai Pelabuhan Free Trade Zone
Indonesia
Tanggapan Mendag dan Bea Cukai Soal 250 Ton Beras Impor di Aceh
Pemerintah tegaskan tidak pernah memberikan izin terhadap masuknya 250 ton beras impor ilegal melalui Sabang, Aceh.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 25 November 2025
Tanggapan Mendag dan Bea Cukai Soal 250 Ton Beras Impor di Aceh
Indonesia
Mentan Larang 1 Liter Pun Beras Impor Masuk Pasar Indonesia
Pemerintah memastikan produksi beras nasional jauh melampaui target pemerintah, produksi diproyeksikan mencapai 34,7 juta ton dari target 32 juta ton
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 24 November 2025
Mentan Larang 1 Liter Pun Beras Impor Masuk Pasar Indonesia
Indonesia
250 Ton Beras Ilegal dari Thailand Masuk Indonesia, Komisi IV DPR Minta Usut Tuntas
Temuan ini bertentangan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menutup keran impor beras untuk memperkuat kedaulatan pangan.
Dwi Astarini - Senin, 24 November 2025
250 Ton Beras Ilegal dari Thailand Masuk Indonesia, Komisi IV DPR Minta Usut Tuntas
Indonesia
Begini Proyesi Produksi Beras, Jagung, Kopi dan Daging di 2026 Versi Kementan
Kementerian Pertanian memperoleh alokasi anggaran Rp 40,15 triliun pada tahun anggaran 2026/
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 24 November 2025
Begini Proyesi Produksi Beras, Jagung, Kopi dan Daging di 2026 Versi Kementan
Berita Foto
Antusias Warga Menteng Terima Bantuan Pangan Gratis Berupa Beras dan Minyak Goreng
Warga melakukan verifikasi saat pengambilan bantuan pangan gratis berupa beras dan minyak goreng di Balai RW 03 Kelurahan Menteng, Jakarta, Rabu (12/11/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 12 November 2025
Antusias Warga Menteng Terima Bantuan Pangan Gratis Berupa Beras dan Minyak Goreng
Indonesia
Warga di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan Bisa Beli Beras SPHP di Atas 2 Pack Per Orang
Meski warga di 3TP mendapat kelonggaran pembelian, masyarakat di luar wilayah tersebut tetap dibatasi maksimal dua pack beras SPHP per orang sesuai ketentuan yang berlaku.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 11 November 2025
Warga di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan Bisa Beli Beras SPHP di Atas 2 Pack Per Orang
Indonesia
Bangun 100 Gudang, Bulog Pakai Aturan Khusus
Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur pembangunan 100 gudang baru bersifat lex specialis (peraturan khusus).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 11 November 2025
Bangun 100 Gudang, Bulog Pakai Aturan Khusus
Indonesia
Stok Beras Pemerintah Bisa Rusak, Bulog Harus Percepat Penyaluran 1,5 Juta Ton Beras SPHP
Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga 4 November 2025 baru menyalurkan 577 ribu ton atau 38,49 persen dari target 1,5 juta ton.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 10 November 2025
 Stok Beras Pemerintah Bisa Rusak, Bulog Harus Percepat Penyaluran 1,5 Juta Ton Beras SPHP
Bagikan