Dihantam Kasus Hoaks Corona, Fahira Idris Ngaku Punya Hak Imunitas Anggota DPD RI Fahira Idris dilaporkan ke polisi (MP/Asropih)

Merahputih.com - Anggota DPD Fahira Idris mangkir dari pemeriksaan polisi dalam kasus dugaan penyebaran hoaks soal virus corona di Indonesia. Fahira mengutus kuasa hukumnya, Aldwin Rahadian untuk menemui penyidik Bareskrim Polri, guna menjelaskan alasan ketidakhadirannya.

"Kami sampaikan ke penyidik bahwa hari ini klien kami masih ada tugas negara yang memang tugas konstitusional seorang anggota DPD mendampingi pimpinan dan tidak bisa ditinggalkan," kata Aldwin kepada wartawan di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (5/3).

Baca Juga:

Fahira Idris Dipolisikan karena Diduga Sebarkan Hoaks Virus Corona

Aldwin mengatakan, pihaknya akan menyampaikan klarifikasi secara tertulis kepada penyidik. "Jadi meskipun hari ini (Fahira) tidak datang, tentu akan kami respon dengan baik," katanya.

Fahira tak bisa menghadiri panggilan ini karena memiliki tugas sebagai anggota DPD. Ia pun telah menyerahkan surat penjelasan dari Fahira. Aldwin mengatakan kliennya tak menyebarkan berita bohong terkait virus corona seperti yang dituduhkan oleh Muanas. Menurutnya, Fahira hanya menautkan pemberitaan di salah satu media massa.

Pemberitaan itu berisi tentang pengawasan terhadap 136 pasien yang diduga terjangkit virus corona di Indonesia. Data dalam berita itu juga merujuk dari pemerintah. Meskipun judul dari berita tersebut diganti oleh pihak redaksi media tersebut.

"Klik coba masih ada beritanya, dan di situ data-data masih ada, enggak dihapus. Jadi apanya yang hoaks dan oleh karena itu, hal-hal begini bahaya," ujarnya.

Dilaporkan ke polisi Fahira mengaku punya mental baja
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia asal Jakarta, Fahira Idris. Foto: ANTARA

Sementara, Fahira melalui surat ke Bareskrim menjelaskan dirinya hanya meneruskan pemberitaan sebuah media sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai senator DPD RI.

Dalam hal ini, Fahira mengklaim ingin mengingatkan pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh masyarakat untuk lebih waspada terhadap penyebaran virus corona.

Karena sedang menjalankan tugas, Fahira merasa tak dapat dituntut pidana karena pernyataan, pertanyaan atau pendapat yang dikemukakannya. "Terhadap kewenangan saya tersebut melekat hak imunitas," kata Fahira.

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPD Fahira Idris pada Kamis, untuk diperiksa sebagai saksi terkait cuitannya di akun Twitter Fahira soal virus Corona.

Baca Juga:

Fahira Idris Sebut Pansus Banjir Terlihat Kontraproduktif Jika Dipolitisir

Sebelumnya Fahira Idris dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Ketua Umum Cyber Indonesia, Muanas Alaidid pada Minggu (1/3). Muanas keberatan dengan cuitan Fahira yang dianggapnya telah menimbulkan keresahan.

Laporan Muanas terdaftar dengan laporan bernomor LP/1387/III/Yan.2.5/2020/SPKT/PMJ tertanggal 1 Maret 2020 dengan Pasal 14 dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 UU No 19 tahun 2016 tentang ITE. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
H-5 Lebaran, Volume Lalu Lintas Keluar Tol Cikampek Naik 29 Persen
Indonesia
H-5 Lebaran, Volume Lalu Lintas Keluar Tol Cikampek Naik 29 Persen

Pada GT Kalikangkung sampai dengan saat ini tercatat 106.427 kendaraan menuju Semarang atau naik 4,6 persen dari lalu lintas normal 101.773 kendaraan.

Polandia Sambut Rencana Pendirian Pangkalan Militer oleh AS
Dunia
Polandia Sambut Rencana Pendirian Pangkalan Militer oleh AS

Polandia menyambut komitmen Presiden AS Joe Biden untuk membangun pangkalan militer.

Tingkatkan Layanan Kesehatan, Laba Bersih BMHS Meroket 847 Persen
Indonesia
Tingkatkan Layanan Kesehatan, Laba Bersih BMHS Meroket 847 Persen

Sementara itu, laba bersih perusahaan melesat lebih tinggi, meroket 874 persen year on year (yoy) menjadi Rp 197 miliar pada 6 bulan pertama tahun 2021.

Indonesia Segera Ratifikasi Perjanjian dengan Singapura
Indonesia
Indonesia Segera Ratifikasi Perjanjian dengan Singapura

Pemerintah memproses tiga ratifikasi perjanjian Indonesia dan Singapura.

Biar Merasa Tidak Dihukum, Kemenkeu Bangun Rumah Bagi Pegawai di Papua
Indonesia
Biar Merasa Tidak Dihukum, Kemenkeu Bangun Rumah Bagi Pegawai di Papua

Pegawai tidak merasa bertugas di suatu daerah dianggap sebagai hukuman seiring ada pegawai lain yang bertugas di Jakarta, Jawa Barat hingga Bali.

Anies Luncurkan Beras Sehat
Indonesia
Anies Luncurkan Beras Sehat

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meluncurkan beras fortifikasi FS Nutri Rice. Hal itu sebagai upaya peningkatan gizi dan percepatan penurunan stunting di Ibu Kota.

Ribuan Konten Fintech Ilegal Di-takedown
Indonesia
Ribuan Konten Fintech Ilegal Di-takedown

Kemkominfo terus membersihkan dunia digital Indonesia dari keberadaan teknologi finansial atau fintech yang tidak berizin atau ilegal.

Sikapi Polemik TWK, Istana Tegaskan KPK Lembaga Otonom
Indonesia
Sikapi Polemik TWK, Istana Tegaskan KPK Lembaga Otonom

"Jadi Presiden, beliau mengatakan 'saya menghormati kesopanan dalam ketatanegaraan', jadi beliau menghormati putusan yang sudah diambil MK maupun MA," kata Fadjroel.

Angka Kesembuhan COVID-19 Jumat (3/12) Lampaui Penambahan Kasus
Indonesia
Angka Kesembuhan COVID-19 Jumat (3/12) Lampaui Penambahan Kasus

Sementara jumlah yang meninggal kembali bertambah 8 orang