Fahira Idris Sebut Pansus Banjir Terlihat Kontraproduktif Jika Dipolitisir Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia asal Jakarta, Fahira Idris. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia asal Jakarta, Fahira Idris mengatakan pembentukan pansus merupakan hal biasa dan menjadi hak DPRD DKI Jakarta.

Selama bertujuan untuk mencari dan memecahkan akar persoalan, dalam hal ini soal mengatasi banjir. Namun jika arahnya ke politis atau mencari-cari kesalahan Pemprov DKI dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, pansus akan jadi kontraproduktif.

Baca Juga

Sah! DPRD DKI Bentuk Pansus Banjir

Menurut Fahira, jika memang ingin mencari solusi banjir, maka tantangan pansus adalah harus mampu memanggil pihak terkait. Misalnya, Pemerintah Pusat dan kepala daerah lain di Jabodetabek, termasuk gubernur-gubernur DKI sebelum Anies Baswedan.

"Sebab jika hanya Anies ditambah ahli atau akademisi saja yang dimintai keterangan, solusi banjir Jakarta tidak akan ketemu," kata Fahira dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (27/2).

Anggota DPD RI Fahira Idris (MP/Asropih)
Anggota DPD RI Fahira Idris (MP/Asropih)

Menurut dia, DPRD DKI harus bisa menjelaskan alasan sebenarnya dari pembentukan Pansus Banjir. Jika hanya alasan politis yang melatarbelakangi pembentukan Pansus Banjir, maka hanya akan kontraprofuktif saja.

Baca Juga

Pansus Banjir Terbentuk, Anies Ogah Pusing

Hal itu ditegaskan Senator Jakarta ini mengingat persoalan banjir di ibukota sifatnya lintas sektoral dan lintas wilayah. Jadi hanya kuasa Presiden yang bisa menghalau banjir di Jabodetabek.

Ia menyebut, apapun yang dilakukan di Jakarta untuk menghalau banjir tidak akan bermanfaat banyak selama tidak ada pemulihan yang serius di kawasan hulu.

"Karena proses pemulihan ini sifat lintas provinsi dan kementerian. Cuma presiden yang punya kuasa untuk mengkoordinasikannya. Jadi pansus juga harus mampu mengikat komitmen pemerintah pusat,” pungkas Fahira

Ketua DPRD DKI Jakarta diketahui sudah mengeluarkan surat persetujuan untuk pembentukan pansus. Dewan Kebon Sirih kini tengah dalam persiapan setiap fraksi mengirimkan anggotanya untuk masuk ke dalam pansus tersebut.

Baca Juga

DPRD DKI Sepakat Bentuk Pansus Banjir, Zita: Jangan Dipolitisir

Seluruh Fraksi disebut menyetujui pansus banjir, tak terkecuali partai pendukung Anies. Adapun, Pansus ini nantinya akan membicarakan banjir yang menggenangi sekitar 294 RW di Jakarta pada Selasa (25/2).

Wakil Ketua Komisi D asal NasDem, Nova Paloh menyatakan Komisi D sebagai rekan kerja dari Dinas Sumber Daya Air sudah berkali-kali mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal banjir. Namun, menurut Nova tidak ada pergerakan signifikan dari DKI untuk mengendalikan banjir. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jusuf Kalla Pimpin Proses Pemakaman Jakob Oetama di TMP Kalibata
Indonesia
Jusuf Kalla Pimpin Proses Pemakaman Jakob Oetama di TMP Kalibata

Jenazah Pendiri Kompas Gramedia, Jakob Oetama dimakamkan dalam tata cara kenegaraan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada Kamis (10/9) pukul 11.20 WIB.

 Bandara Adi Soemarmo Sepi Akibat COVID-19, PT KAI Batalkan 9 Perjalanan KA Bandara
Indonesia
Bandara Adi Soemarmo Sepi Akibat COVID-19, PT KAI Batalkan 9 Perjalanan KA Bandara

"Pembatalan sembilan perjalanan KA Bandara kami berlakukan tanggal 21-31 Maret 2020," ujar Eko.

Penerapan Ganjil Genap "Paksa" Masyarakat Naik Angkutan Umum
Indonesia
Penerapan Ganjil Genap "Paksa" Masyarakat Naik Angkutan Umum

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bersama Pemprov DKI Jakarta secara resmi kembali berakukan sistem ganjil genap di jalur protokol pada Senin (3/8).

52 Tenaga Medis Papua Terpapar Virus Corona
Indonesia
52 Tenaga Medis Papua Terpapar Virus Corona

Sangat penting kejujuran warga dalam menyampaikan informasi perihal gangguan kesehatan mereka kepada tenaga medis.

  Penerapan PSBB di DKI Jakarta Cenderung Masih Berantakan
Indonesia
Penerapan PSBB di DKI Jakarta Cenderung Masih Berantakan

Koordinator Forum Warga Kota Jakarta ini menambahkan, distribusi bantuan sosial wabah Covid-19 bagi warga miskin pun masih berantakan.

Mendagri Tito Minta Anies Koordinasi Daerah Tetangga untuk Tangani Corona
Indonesia
Mendagri Tito Minta Anies Koordinasi Daerah Tetangga untuk Tangani Corona

Anies harus berbicara dengan daerah tetangga karena warga dari luar Jakarta yang kerja atau beraktivitas sehari-hari di ibu kota.

Tiongkok Bakal Lanjutkan Pembangunan Depo Minyak di Batam
Indonesia
Tiongkok Bakal Lanjutkan Pembangunan Depo Minyak di Batam

Pemerintah Indonesia meminta dan mendukung Sinopec segera membangun proyek yang sudah direncanakan sejak lama ini.

Petugas KPPS Tangerang Selatan Memakai Seragam Sekolah
Foto
Petugas KPPS Tangerang Selatan Memakai Seragam Sekolah

Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 49 melayani warga dengan mengenakan baju seragam sekolah, SD, SMP dan SMA mengusung tema Rindu Sekolah Lagi (kisah-kasih di sekolah) di perumahan Cendana Residence, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten

Anies Hadiri Panggilan Polda Metro, PKS: Hal yang Biasa
Indonesia
Anies Hadiri Panggilan Polda Metro, PKS: Hal yang Biasa

Anies Baswedan telah mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi pelanggaran protokol kesehatan.

Publik Mulai Ramai Geruduk Pos Pemantauan Virus Corona RSPI Sulianti Saroso
Indonesia
Publik Mulai Ramai Geruduk Pos Pemantauan Virus Corona RSPI Sulianti Saroso

Tiur mengatakan petugas akan berjaga selama 24 jam di pos pemantauan untuk menunggu masyarakat yang ingin berkonsultasi terkait COVID-19.