Demokrat Sebut PPN Sembako dan Pendidikan Kebijakan Kejam Sekolah Tatap Muka di Bandung. (Foto: Humas Kota Bandung)

MerahPutih.com - Partai Demokrat mengkritik rencana kebijakan pengenaan PPN mulai dari sembako, pendidikan, hingga sektor kesehatan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kebijakan itu dinilai seperti ingin memeras rakyat.

"Kebijakan PPN Sri Mulyani sangat kejam, dikarenakan menyasar kebutuhan sehari-hari masyarakat mulai dari sembako, pendidikan dan kesehatan," kata Pengurus DPP Partai Demokrat Taufiqurrahman, dalam keterangan tertulis, Sabtu, (12/6).

Baca Juga:

Bersiap, Beli Sembako Bakal Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

Anak buah Agus Hatimurti Yudhoyono (AHY) ini menegaskan, saat ini rakyat tengah dalam kondusi yang sulit. Kebijakan pengenaan PPN, kata dia, hanya akan memberatkan ekonomi masyarakat.

Menurut Taufiq pemerintah seharusnya menambah stimulus masyarakat agar sumbangsih terhadap negara, bukan dengan memajaki sektor-sektor penting tersebut.

"Jika ingin meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, bukan macam PPN atau besaran pesentase pajaknya yang ditambah," ujarnya.

Beras Bulog. (Foto: Antara)
Beras Bulog. (Foto: Antara)

Pemerintah berencana mengerek pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen dari sebelumnya 10 persen. Salah satunya skema PPN yang bakal diterapkan terhadap sembilan bahan pokok. Hal tersebut tertuang dalam rencana revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menyampaikan, tidak tepat menyimpulkan bahwa pemerintah akan menaikkan atau menurunkan tarif PPN, tetapi tujuan utamanya adalah mengurangi penyimpangan atau distorsi. Melalui skema multitarif, barang-barang yang tidak dibutuhkan masyarakat atau hanya dikonsumsi masyarakat kelompok atas akan dikenakan pajak yang lebih tinggi.

“Itu sekarang sedang dirancang, jadi lebih kepada sistem PPN kita lebih efektif dan juga kompetitif menciptakan keadilan dan juga berdampak baik kepada perekonomian,” jelas Yustinus.(Pon)

Baca Juga:

Ini Tanggapan PP Muhammadiyah Soal Wacana Penerapan PPN Pendidikan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menakar Peluang Partai Buruh di Pemilu 2024
Indonesia
Menakar Peluang Partai Buruh di Pemilu 2024

Lantas, bagaimana peluang Partai Buruh dalam kontestasi politik yang akan digelar 3 tahun mendatang?

Pesepeda Bandel Berpotensi Bakal Ditindak dengan Penyitaan KTP
Indonesia
Pesepeda Bandel Berpotensi Bakal Ditindak dengan Penyitaan KTP

Ditlantas Polda Metro Jaya terus mematangkan dasar penegakan hukum terkait pelanggaran yang dilakukan pengguna sepeda di jalan.

Jokowi Bersyukur PPKM Darurat Turunkan BOR Rumah Sakit
Indonesia
Jokowi Bersyukur PPKM Darurat Turunkan BOR Rumah Sakit

Penerapan PPKM Darurat adalah kebijakan yang tidak bisa dihindari. Kebijakan ini, menurutnya, harus diambil pemerintah meskipun itu sangat-sangat berat.

Vaksin Nusantara Diminati Turki, Ketua DPD Berharap Pemerintah Bergerak Cepat
Indonesia
Vaksin Nusantara Diminati Turki, Ketua DPD Berharap Pemerintah Bergerak Cepat

Ketua DPD La Nyalla Mattalitti menyambut positif kabar mengenai diminatinya vaksin Nusantara oleh Turki.

Tepis Isu Penundaan, Ketua NOC Indonesia: Asian Games 2022 Digelar Sesuai Jadwal
Indonesia
Tepis Isu Penundaan, Ketua NOC Indonesia: Asian Games 2022 Digelar Sesuai Jadwal

Ramai kabar beredar yang menyatakan pagelaran Asian Games 2022 Hangzhou ditunda. Menanggapi hal itu, Ketua Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) Raja Sapta Oktohari mengonfirmasi langsung terkait kebenaran rumor tersebut kepada Dewan Olimpiade Asia (OCA).

Menkes Cabut Aturan Vaksin COVID-19 Berbayar
Indonesia
Menkes Cabut Aturan Vaksin COVID-19 Berbayar

Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin resmi mencabut ketentuan pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong berbayar untuk individu.

[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berjoget di Kerumunan Tanpa Masker saat PON Papua
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berjoget di Kerumunan Tanpa Masker saat PON Papua

Akun Facebook bernama Boby Candra memposting sebuah video yang berdurasi 21 detik.

PCNU Cirebon Tolak Potongan Hukuman Mati Penyelundup Narkoba
Indonesia
PCNU Cirebon Tolak Potongan Hukuman Mati Penyelundup Narkoba

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon dorong Kejaksaan lakukan kasasi agar peyelundup narkoba tetap di hukum mati.

Cak Imin Dukung Transaksi Kripto Dikenakan PPh dan PPN, Ini Alasannya
Indonesia
Cak Imin Dukung Transaksi Kripto Dikenakan PPh dan PPN, Ini Alasannya

Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mendukung rencana pemerintah yang akan mengenakan PPh dan PPN atas transaksi uang kripto.

Kasus COVID-19 Meningkat, Yogyakarta Kebut Penyelesaian Vaksinasi Booster Lansia
Indonesia
Kasus COVID-19 Meningkat, Yogyakarta Kebut Penyelesaian Vaksinasi Booster Lansia

Kasus aktif COVID-19 di Kota Yogyakarta meningkatan sejak pertengahan Januari 2022.