Ini Tanggapan PP Muhammadiyah Soal Wacana Penerapan PPN Pendidikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir (ANTARA/HO-PP Muhammadiyah)

MerahPutih.com - Pimpinan Pusat Muhammadiyah menentang rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk bidang pendidikan. Hal itu dinilai bertentangan dengan konstitusi dan tidak boleh diteruskan.

"Kebijakan PPN bidang pendidikan jelas bertentangan dengan konstitusi dan tidak boleh diteruskan," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir melalui keterangan tertulis di Yogyakarta, Jumat (12/6).

Menurut dia, Muhammadiyah dengan tegas menolak karena keberatan atas rencana penerapan PPN untuk bidang pendidikan sebagaimana draf Rancangan Undang-Undang Revisi UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Baca Juga:

Pemerintah Diingatkan Soal Efek Domino PPN Sembako dan Pendidikan

Ia menilai, pemerintah yang paling bertanggung jawab dan berkewajiban dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk penyediaan anggaran 20 persen.

Haedar mengatakan, rencana penerapan PPN bidang pendidikan tersebut bertentangan dengan jiwa UUD 1945 pasal 31 pendidikan dan kebudayaan, yang antara lain mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya.

"Pemerintah, termasuk Kemenkeu, dan DPR mestinya mendukung dan memberi kemudahan bagi organisasi kemasyarakatan yang menyelenggarakan pendidikan secara sukarela dan berdasarkan semangat pengabdian untuk mencerdaskan kehidupan bangsa," katanya.

Pemerintah dan DPR, kata dia, semestinya juga tidak memberatkan organisasi kemasyarakatan penggerak pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola masyarakat dengan perpajakan.

Ilustrasi.  (ANTARA FOTO/ADENG BUSTOMI)
Ilustrasi. (ANTARA FOTO/ADENG BUSTOMI)

Kebijakan itu dikhawatirkan mematikan lembaga-lembaga pendidikan yang selama ini banyak membantu rakyat kecil, serta sebenarnya ikut meringankan beban pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan yang belum sepenuhnya merata.

"Semestinya pemerintahlah yang berkewajiban penuh menyelenggarakan pendidikan dan kebudayaan bagi seluruh rakyat sebagaimana perintah konstitusi, yang berarti jika tidak menunaikannya secara optimal sama dengan mengabaikan konstitusi," kata dia.

Pemerintah, menurutnya, justru perlu berterima kasih kepada ormas penyelenggara pendidikan yang selama ini membantu meringankan beban kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan dan program kerakyatan lainnya, bukan malah membebani dengan PPN.

"Ormas keagamaan seperti Muhammadiyah, NU, Kristen, Katolik, dan sebagainya justru meringankan beban dan membantu pemerintah yang semestinya diberi reward atau penghargaan, bukan malah ditindak dan dibebani pajak yang pasti memberatkan," kata dia.

Ia menilai, jika kebijakan PPN itu dipaksakan untuk diterapkan, maka yang nanti akan mampu menyelenggarakan pendidikan selain negara yang memang memiliki APBN, justru para pemilik modal yang akan berkibar dan mendominasi.

"Sehingga pendidikan akan semakin mahal, elitis, dan menjadi ladang bisnis layaknya perusahaan," kata Haedar.

Baca Juga:

Cak Imin Minta Pemerintah Kaji Ulang Rencana Penerapan PPN Sembako

Jika kebijakan itu diterapkan, ia mempertanyakan arah pendidikan nasional ke depan yang oleh para pendiri bangsa ditujukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Padahal saat ini beban pendidikan Indonesia sangatlah tinggi dan berat, lebih-lebih di era pandemi COVID-19. Di daerah-daerah 3T bahkan pendidikan masih tertatih-tatih menghadapi segala kendala dan tantangan, yang belum terdapat pemerataan oleh pemerintah," kata dia.

Pendidikan Indonesia, menurut dia, juga bakal semakin berat menghadapi tantangan persaingan dengan negara-negara lain.

"Konsep pajak progresif lebih-lebih di bidang pendidikan secara ideologis menganut paham liberalisme absolut, sehingga perlu ditinjau ulang karena tidak sejalan dengan jiwa Pancasila dan kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung spirit gotong royong dan kebersamaan," kata dia.

Ia berharap, para perumus konsep kebijakan dan pengambil kebijakan menghayati, memahami, dan membumi dalam realitas kebudayaan bangsa Indonesia.

"Para perumus dan pembuat kebijakan di negeri ini semestinya menjiwai konstitusi, Pancasila, dan denyut nadi perjuangan bangsa Indonesia termasuk peran kesejarahan Muhammadiyah dan organisasi kemasyarakatan yang sudah menyelenggarakan pendidikan dan perjuangan bangsa jauh sebelum republik ini berdiri," kata Haedar. (*)

Baca Juga:

Belum ada Pembahasan, Sri Mulyani Ogah Paparkan Detail Rencana Kenaikan PPN

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PT KCI Tambah Jumlah Perjalanan KRL di 2021
Indonesia
PT KCI Tambah Jumlah Perjalanan KRL di 2021

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) akan menambah jumlah perjalanan KRL Jabodetabek di tahun 2021.

Polisi Amankan Pelempar Molotov ke Masjid di Duri Kosambih
Indonesia
Polisi Amankan Pelempar Molotov ke Masjid di Duri Kosambih

Seorang jemaah masjid hampir menjadi korban sasaran bom molotov

Demokrat Pertimbangkan Usulan Revisi UU Ciptaker
Indonesia
Demokrat Pertimbangkan Usulan Revisi UU Ciptaker

Setelah disahkan tentu ruang dan standing-nya terbuka untuk dilakukan judicial review

Denda Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp3,5 Miliar
Indonesia
Denda Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp3,5 Miliar

Kepolisian memberlakukan operasi yustisi 2020 untuk menekan pelanggaran protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Penerima Kartu Prakerja Disabilitas Hanya 3 Persen, Airlangga Janji Perbaiki
Indonesia
Penerima Kartu Prakerja Disabilitas Hanya 3 Persen, Airlangga Janji Perbaiki

Ada sebanyak 65 juta pendaftar Kartu Prakerja. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8,3 juta peserta diterima, dengan perincian disabilitas hanya 3 persen.

[HOAKS atau FAKTA] Indra Sjafri Jadi Pelatih Juventus
Olahraga
[HOAKS atau FAKTA] Indra Sjafri Jadi Pelatih Juventus

Pelatih berusia 57 tahun tersebut menjelaskan memang pernah mengunjungi Turin dan berfoto di markas Juventus pada akhir 2018 silam.

Dua Terduga Teroris Penerima Paket Senjata Ditangkap di Jaktim
Indonesia
Dua Terduga Teroris Penerima Paket Senjata Ditangkap di Jaktim

Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri kembali meringkus dua terduga teroris.

Polisi Tidak Bisa Serta Merta Selidiki Dugaan Gratifikasi Firli Bahuri
Indonesia
Polisi Tidak Bisa Serta Merta Selidiki Dugaan Gratifikasi Firli Bahuri

Penyidik sudah mengirimkan aduan ICW atas Firli Bahuri ke Dewan Pengawas KPK

Penyidik Temukan Puluhan Lukisan Berlapis Emas di Apartemen Tersangka Korupsi Asabri
Indonesia
Penyidik Temukan Puluhan Lukisan Berlapis Emas di Apartemen Tersangka Korupsi Asabri

Penyidik Kejaksaan Agung menemukan 36 buah lukisan berlapis emas saat menggeledah apartemen milik tersangka kasus korupsi PT Asabri, Jimmy Sutopo.

Bio Farma Raih Modal Kerja dari Bank Buat Beli dan Produksi Vaksin COVID-19
Indonesia
Bio Farma Raih Modal Kerja dari Bank Buat Beli dan Produksi Vaksin COVID-19

Bio Farma mendapatkan mandat yang didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020.