Curahan Hati Karyawan Dipaksa Masuk Kantor saat PPKM Darurat Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay/Free-Photos)

MerahPutih.com - Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat resmi diterapkan mulai 3 hingga 20 Juli 2021. Kebijakan tersebut mengatur ketentuan work from home (WFH) 100 persen bagi pegawai yang bekerja di sektor non-esensial maupun non-kritikal.

Namun ternyata, masih terdapat sejumlah perusahaan di luar kategori esensial dan kritikal yang membandel dengan tetap mewajibkan pegawainya bekerja seperti biasa. Seperti yang dialami A, pegawai perusahaan ekspor dan impor pakan serta aksesoris kucing dari Tiongkok.

Ia mengaku dipaksa tetap bekerja seperti biasa oleh perusahaannya dengan dibekali surat dinas.

Baca Juga:

Pegawai Non-Esensial Dipaksa Ngantor saat PPKM Darurat, Anies: Laporkan, Nanti Tim Bertindak!

"Ya gue sih sebenarnya dipaksa masuk sama kantor, karena memang gue bergerak di bidang ekspor impor (pakan dan aksesoris kucing)," kata A yang tak mau disebutkan namanya, kepada Merahputih.com, Senin (5/7).

Surat dinas dari kantor tak lantas memudahkan kerja A. Ia tetap tak diperkenankan melintas kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, lokasi penyekatan mobilitas warga selama PPKM Darurat, dari kediamannya di wilayah Depok menuju kantor di kawasan Jakarta.

Bahkan menurut penuturannya, tenaga kesehatan pun tak luput dari warga yang dikecualikan untuk melintas wilayah tersebut.

Usai melapor ke kantor, dirinya kemudian ditugaskan untuk melakukan kunjungan ke pet shop di wilayah Depok hingga jam kerjanya selesai.

"Walaupun ada penyekatan di Lenteng Agung, tapi dibekalin surat dinas. Tapi pas tadi di Lenteng, gak pandang bulu. Sampai tenaga kesehatan saja gak boleh lewat Lenteng," tuturnya.

Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay/Tumisu)
Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay/Tumisu)

Sistem kerja normal di masa meningkatnya angka penularan COVID-19 varian Delta di tanah air membuat A khawatir dengan kondisi kesehatan orang-orang terdekatnya.

Ia meyakini, imunitas tubuhnya mampu menghadapi ganasnya virus tersebut. Akan tetapi, dia khawatir menjadi pembawa kemudian menyebarkan virus ke keluarga.

"Apalagi tugas gue masuk ke beberapa pet shop ketemu orang juga, yang gue takutin itu sih jadi carrier (pembawa virus) ke keluarga gue. Anak gue, istri gue, mertua gue, kasihan mereka kalau sampai gue kena," ucapnya.

Baca Juga:

Polisi Ungkap Penyebab Kemacetan saat PPKM Darurat

A mengetahui dirinya dapat melaporkan perusahaan di wilayah Jakarta yang memaksa karyawannya untuk tetap masuk seperti biasa melalui aplikasi JAKI. Namun, ia khawatir kariernya dipertaruhkan lantaran melaporkan perusahaannya ke pemerintah.

"Karyawan tuh takut lapor ke pemerintah karena takut dipecat kalau ketahuan," tandasnya.

Ia pun berharap ada solusi tegas dari pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan yang abstain dari peraturan PPKM Darurat. (Pon)

Baca Juga:

PPKM Darurat di Hari Pertama Kerja, Kapasitas di KRL Seperti Biasa Saja

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Putri Gus Dur Alissa Wahid Jadi Komisaris Unilever Indonesia
Indonesia
Putri Gus Dur Alissa Wahid Jadi Komisaris Unilever Indonesia

Perusahaan mencatatkan penjualan domestik melambat sebesar 7,6 persen pada tahun berjalan Maret 2021, dengan total penjualan bersih sebesar Rp10,3 triliun.

Ditolak Pemerintah, DPR Ngotot Ingin Revisi UU ASN
Indonesia
Ditolak Pemerintah, DPR Ngotot Ingin Revisi UU ASN

Komisi II DPR berpendapat pembahasan mengenai revisi UU ASN ini perlu dilanjutkan dan meminta kepada pemerintah untuk menjelaskan grand design yang komprehensif tentang tata kelola mengenai ASN.

Sudah 4 Tahun, Uang Purnabakti Anggota KPU Belum Cair
Indonesia
Sudah 4 Tahun, Uang Purnabakti Anggota KPU Belum Cair

Padahal, dalam situasi ekonomi rakyat yang jatuh akibat pandemi COVID-19, berapapun uang penghargaan purnabakti yang berhak diterima mantan ketua dan anggota KPU 2012-2017 pasti sangat berarti.

Ada Demo Pro TWK, ICW: Pola Sama Setiap Ada Upaya Pelemahan KPK
Indonesia
Ada Demo Pro TWK, ICW: Pola Sama Setiap Ada Upaya Pelemahan KPK

Rangkaian aksi massa mendukung asesmen TWK dan pemecatan 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digelar di sepanjang jalan menuju gedung KPK.

Pajak Hiburan Merosot, DPRD Jakarta Soroti Pengusaha Buka Kucing-kucingan
Indonesia
Pajak Hiburan Merosot, DPRD Jakarta Soroti Pengusaha Buka Kucing-kucingan

Selama ini duduga banyak usaha karaoke yang buka kucing-kucingan atau buka secara diam-diam setiap malam dan itu sangat merugikan PAD DKI.

Ingat! Hari Ini Batas Akhir Pendaftaran CPNS dan PPPK
Indonesia
Ingat! Hari Ini Batas Akhir Pendaftaran CPNS dan PPPK

Tahun ini, total Instansi Pemerintah yang membuka formasi seleksi ASN Tahun 2021 berdasarkan data progres finalisasi formasi pada SSCASN per 30 Juni 2021 Pukul 16.00 WIB, berjumlah 568 meliputi: 55 Instansi Pusat, 33 Instansi Pemerintah Provinsi, dan 480 Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota.

Hingga Semalam, Arus Lalin dari Jakarta ke Jateng Belum Ada Lonjakan
Indonesia
Hingga Semalam, Arus Lalin dari Jakarta ke Jateng Belum Ada Lonjakan

Kondisi normal pada situasi libur panjang ini dikarenakan telah meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tidak bepergian

Defisit Anggaran 2022 Capai Rp 868 Triliun
Indonesia
Defisit Anggaran 2022 Capai Rp 868 Triliun

Pemerintah menetapkan defisit anggaran tahun 2022 direncanakan sebesar 4,85 persen. rencana defisit tahun 2022 memiliki arti penting

Relaksasi PPnBM 100 Persen Diperpanjang, DPR: Signifikan bagi Perekonomian Negara
Indonesia
Relaksasi PPnBM 100 Persen Diperpanjang, DPR: Signifikan bagi Perekonomian Negara

DPR RI mengapresiasi keputusan pemerintah yang kembali memperpanjang kebijakan Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) 100 persen.

[HOAKS atau FAKTA]: Luka Warga Palestina akibat Serangan Israel Hasil Make Up
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Luka Warga Palestina akibat Serangan Israel Hasil Make Up

Beredar unggahan berupa video di Twitter oleh akun @Gsiwalette menampilkan sejumlah warga Palestina sedang dirias wajahnya untuk membuat tampilan luka-luka berdarah.