Pegawai Non-Esensial Dipaksa Ngantor saat PPKM Darurat, Anies: Laporkan, Nanti Tim Bertindak! Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ditemui di Sentra Vaksinasi Bentara Budaya Jakarta, Palmerah, Jakarta Pusat, Senin (28/6/2021). (ANTARA/MENTARI DWI GAYATI)

MerahPutih.com - Masyarakat yang bekerja di sektor non-esensial diminta untuk lapor ke Pemerintah DKI Jakarta jika dipaksa masuk kerja, saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Sebab dalam aturan PPKM Darurat, sektor non-esensial harus menerapkan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) 100 persen.

"Bagi karyawan yang bekerja di sektor non-esensial dan perusahaannya memaksa untuk bekerja, laporkan lewat JAKI," kata Gubernur Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (5/7).

Baca Juga:

Seluruh ASN di Sektor non Esensial 100 Persen Wajib WFH

Anies menegaskan, pihaknya bakal tindak tegas perusahaan-perusahaan non-esensial yang nakal melanggar aturan dengan masih mempekerjakan karyawannya ketika peningkatan pengetatan kegiatan masyarakat.

"Anda laporkan di situ. Biar nanti tim kita bertindak," papar dia.

Suasana salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Jumat (2/7/2021). Presiden Joko Widodo resmi menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali yang mengatur salah satunya dengan menutup sementara beberapa fasiltas masyarakat seperti pusat perbelanjaan atau mal mulai dari tanggal 3 sampai 20 Juli 2021. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj.
Suasana salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Jumat (2/7/2021). Presiden Joko Widodo resmi menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali yang mengatur salah satunya dengan menutup sementara beberapa fasiltas masyarakat seperti pusat perbelanjaan atau mal mulai dari tanggal 3 sampai 20 Juli 2021. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj.

Anies menegaskan, PPKM Darurat bukan melarang warga beraktivitas, tapi untuk kepentingan keselamatan bersama dalam memutus penyebaran corona yang makin hari makin mengkhawatirkan.

"Ini bukan membatasi untuk mengosongkan Kota Jakarta, untuk membuat lalu lintas menjadi lengang, ini untuk menyelamatkan. Ini gerakan penyelamatan warga," tegas Anies.

Aparat kepolisian juga mengancam akan memidanakan sektor non-esensial yang berani melanggar aturan PPKM Darurat dengan mempekerjakan karyawan.

Baca Juga:

Daftar 15 Pasar Tradisional Non Esensial di Solo yang Ditutup Selama PPKM Darurat

Kasatgas Gakkum PPKM Darurat Kombes Tubagus Ade Hidayat mengatakan, sanksi yang diberikan akan mengacu pada Undang-Undang (UU) tentang Penanggulangan Wabah.

"Satu tahun penjara. Ancaman pidananya itu satu tahun. Denda engga ada," ujar Tubagus. (Asp)

Baca Juga:

KRL Hanya Boleh Diisi Maksimal 32 Persen Khusus Pekerja Esensial dan Kritikal

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hadapi Pandemi, Kemensos Cairkan Tunjangan Pada Keluarga Pahlawan dan Pejuang
Indonesia
Hadapi Pandemi, Kemensos Cairkan Tunjangan Pada Keluarga Pahlawan dan Pejuang

Bila tidak ada perubahan, Pemerintah akan menetapkan 6 pahlawan nasional baru tahun 2020.

Web Info COVID-19 Pemprov Jatim Diretas
Indonesia
Web Info COVID-19 Pemprov Jatim Diretas

Website resmi info sebaran COVID-19 milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur ( Jatim ) diretas pihak tidak bertanggung jawab, Kamis (8/5).

Langgar Aturan Selama PPKM Level 4, Mal Bakal Ditutup Tiga Hari
Indonesia
Langgar Aturan Selama PPKM Level 4, Mal Bakal Ditutup Tiga Hari

Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menyiapkan sanksi apabila pusat perbelanjaan tersebut melanggar ketentuan protokol kesehatan. Jika terbukti ada pelanggaran, maka akan ditutup selama tiga hari.

KMP Yunicee Tenggelam, Puluhan Orang Masih Dicari
Indonesia
KMP Yunicee Tenggelam, Puluhan Orang Masih Dicari

KMP Yunicee sendiri adalah kapal penumpang dengan rute penyeberangan Ketapang-Gilimanuk. KMP Yunicee diduga terseret arus laut dan gelombang tinggi empat meter lalu tenggelam.

Penganiaya Sopir Truk di Jakarta Utara Palsukan Pelat Kendaraan
Indonesia
Penganiaya Sopir Truk di Jakarta Utara Palsukan Pelat Kendaraan

Penganiaya sopir truk di kawasan Jakarta Utara berinisial O (39) berdalih menggunakan pelat nomor kendaraan palsu lantaran yang asli sudah mati.

Korupsi Lahan DKI, Bekas Bos Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 152 Miliar
Indonesia
Korupsi Lahan DKI, Bekas Bos Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 152 Miliar

KPK menyatakan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul Jakarta Timur merugikan keuangan negara sebesar Rp 152,5 miliar.

Kasus Bupati Probolinggo, KPK Garap Wabup Timbul Prihanjoko
Indonesia
Kasus Bupati Probolinggo, KPK Garap Wabup Timbul Prihanjoko

Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Probolinggo Ahmad Timbul Prihanjoko.

36 Teroris Terlibat Penyerangan Bom Bunuh Diri di Katedral Makasar
Indonesia
Kembali Bertemu Gibran, Ini Kata Cak Imin Soal Capres 2024
Indonesia
Kembali Bertemu Gibran, Ini Kata Cak Imin Soal Capres 2024

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar kembali bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.