BPN Solo Pastikan Bangunan Benteng Vastenburg Berstatus Cagar Budaya

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 29 Juli 2023
BPN Solo Pastikan Bangunan Benteng Vastenburg Berstatus Cagar Budaya

Benteng Vastenburg berstatus Benda Cagar Budaya. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita tanah aset milik Benny Tjokrosaputro, terpidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya dan Asabri, di kompleks Benteng Vastenburg, Kota Solo.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Solo, Jawa Tengah memastikan, bangunan Benteng Vastenburg berstatus cagar budaya dilindungi UU tidak masuk objek dilelang Kejagung.

Kepala BPN Surakarta Tensa Nur Diani menjelaskan, tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat menyita lima petak lahan di bagian luar Benteng Vastenburg.

Baca Juga:

DPRD Solo Desak Gibran Tuntaskan Permasalahan Benteng Vastenburg yang Disita Kejagung

“Lokasinya di sebelah utara, di bagian dalam, selatan dan dua bidang di sebelah timur. Bangunan benteng dan aset Pemkot di sana tetap aman,” kata Tensa, Jumat (28/7).

Dia memastikan, bangunan Benteng Vastenburg berstatus cagar budaya dilindungi UU tidak masuk objek dilelang Kejagung.

Ketua Komisi I DPRD Solo Suharsono mengatakan tanah, jangka waktu Hak Guna Bangunan (HGB) yang disita itu sudah habis. Berarti demi hukum menjadi tanah negara bebas atau tanah yang dikuasai negara, sehingga siapa pun boleh memohon untuk mendapatkan hak (pengelolaan).

"Termasuk Pemkot Solo bisa mengajukan kepemilikan. Atau jika tetap disita kejaksaan, kami dorong Pemkot memohon agar dihibahkan Kota Solo," kata Suharsono.

Benteng Vastenburg berstatus Benda Cagar Budaya. (MP/Ismail)
Benteng Vastenburg berstatus Benda Cagar Budaya. (MP/Ismail)

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Solo Budi Murtono mengatakan, berdasarkan penghitungan saat itu, lahan Vastenburg di sisi utara NJOP besarannya Rp 4.605.000 per meter persegi.

Adapun NJOP untuk lahan di sisi timur adalah Rp 3.375.000 per meter persegi, lahan sisi selatan sebesar Rp 8.145.000 per meter persegi, serta lahan sisi tengah sebesar Rp 10.455.000 per meter persegi.

“Untuk akuisisi, belum ada arahan dari pimpinan. Kemarin kami baru berkoordinasi dengan kejaksaan, terkait kemungkinan pelaksanaan event-event di Vastenburg usai penyitaan,” terang Budi.

Baca Juga:

Kejari Jakarta Pusat Sita Benteng Vastenburg dan Waterboom Milik Benny Tjokrosaputro

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung RI melelang sejumlah tanah yang ada di kawasan benda cagar budaya Benteng Vastenburg.

Hal itu dilakukan karena tanah dan bangunan itu diketahui milik Benny Tjokrosaputro terpidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya.

DPRD Solo pun meminta Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka turut menyelesaikan masalah ini agar benda cagar budaya Benteng Vastenburg tidak berubah fungsi menjadi hotel.

Ketua Fraksi PDIP Solo YF Sukasno mengatakan, dilelangnya sejumlah tanah di kawasan Benteng Vastenburg membuat resah masyarakat Solo. Terlebih Benteng Vastenburg yang berstatus Benda Cagar Budaya yang dilindungi UU selama ini menjadi aset sejarah Kota Solo.

"Adanya pemasangan papan lelang dari Kejagung di Benteng Vastenburg membuat warga Solo resah. Total ada sekitar enam papan penyitaan yang dipasang," kata Sukasno. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Benteng Takeshi Siap Tayang dengan Wajah Baru

#Kota Solo #Kejaksaan Agung
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Datangi Kementerian Kehutanan, Kejagung Klarifikasi Isu Penggeledahan
Kejaksaan Agung menegaskan kedatangan penyidik Jampidsus ke Kementerian Kehutanan hanya untuk pencocokan data terkait kasus tambang di Konawe Utara.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Januari 2026
Datangi Kementerian Kehutanan, Kejagung Klarifikasi Isu Penggeledahan
Indonesia
Kehadiran Prajurit TNI di Sidang Nadiem Makarim Tuai Sorotan, Ini Klarifikasinya
TNI menegaskan kehadiran prajurit di sidang dugaan korupsi Nadiem Makarim hanya untuk pengamanan sesuai MoU dengan Kejaksaan dan Perpres Nomor 66 Tahun 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Januari 2026
Kehadiran Prajurit TNI di Sidang Nadiem Makarim Tuai Sorotan, Ini Klarifikasinya
Indonesia
Polri dan Kejagung Resmi Terapkan KUHP dan KUHAP Baru Mulai Hari Ini
Polri dan Kejagung resmi menerapkan KUHP dan KUHAP baru mulai 2 Januari. Pedoman penyidikan disiapkan, seluruh jajaran penegak hukum siap.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 02 Januari 2026
Polri dan Kejagung Resmi Terapkan KUHP dan KUHAP Baru Mulai Hari Ini
Indonesia
KPK Hentikan Kasus Tambang Konawe Utara, MAKI Siap Gugat Praperadilan dan Minta Kejagung Ambil Alih
KPK menghentikan kasus tambang Konawe Utara. MAKI pun siap menggugat praperadilan dan meminta Kejagung untuk menambil alih.
Soffi Amira - Minggu, 28 Desember 2025
KPK Hentikan Kasus Tambang Konawe Utara, MAKI Siap Gugat Praperadilan dan Minta Kejagung Ambil Alih
Indonesia
Prabowo Tegaskan Penertiban Kawasan Hutan: Kita Lawan Penyimpangan Puluhan Tahun!
Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan, Satgas PKH akan terus melawan penyimpangan yang berlangsung lama.
Soffi Amira - Rabu, 24 Desember 2025
Prabowo Tegaskan Penertiban Kawasan Hutan: Kita Lawan Penyimpangan Puluhan Tahun!
Indonesia
Satgas PKH Rebut 4 Juta Hektare Hutan, 20 Perusahaan Sawit dan 1 Tambang Ditagih Denda Rp 2,3 Triliun
Satgas PKH berhasil merebut kembali 4 juta hektare hutan ilegal. 20 perusahaan sawit dan satu tambang didenda Rp 2,34 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 24 Desember 2025
Satgas PKH Rebut 4 Juta Hektare Hutan, 20 Perusahaan Sawit dan 1 Tambang Ditagih Denda Rp 2,3 Triliun
Indonesia
Kejagung Selamatkan Rp 6,6 Triliun, Prabowo: Bisa Bangun 100 Ribu Rumah untuk Korban Bencana
Kejagung berhasil menyelamatkan Rp 6,6 triliun. Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan, uang itu bisa membangun 100 ribu rumah untuk korban bencana.
Soffi Amira - Rabu, 24 Desember 2025
Kejagung Selamatkan Rp 6,6 Triliun, Prabowo: Bisa Bangun 100 Ribu Rumah untuk Korban Bencana
Indonesia
Diduga Terima Uang Rp 840 Juta untuk 'Amankan' Kasus Korupsi Baznas, Kajari Bangka Tengah Dijebloskas ke Penjara
Padeli dijadikan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang karena diduga menerima sejumlah uang saat menjabat sebagai Kajari Enrekang.
Frengky Aruan - Selasa, 23 Desember 2025
Diduga Terima Uang Rp 840 Juta untuk 'Amankan' Kasus Korupsi Baznas, Kajari Bangka Tengah Dijebloskas ke Penjara
Indonesia
Kejagung Pecat Kajari Huku Sungai Utara dan 3 Anak Buahnya Setelah Terjaring OTT KPK
Albertinus Cs tidak akan mendapatkan gaji dan tunjangan sementara sebagai PNS.
Frengky Aruan - Senin, 22 Desember 2025
Kejagung Pecat Kajari Huku Sungai Utara dan 3 Anak Buahnya Setelah Terjaring OTT KPK
Indonesia
Peringati Hakordia 2025, Komisi III DPR Beri Catatan untuk Aparat Penegak Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra apresiasi KPK, Kejagung, dan Polri. Ia beri catatan soal kriminalisasi bisnis dan implementasi KUHAP baru 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Peringati Hakordia 2025, Komisi III DPR Beri Catatan untuk Aparat Penegak Hukum
Bagikan