Beri Penghargaan untuk Gatot Nurmantyo Dinilai Upaya Pemerintah Jinakkan Pengkritiknya Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo (kedua kiri) saat deklarasi KAMI kabupaten/kota se-Jawa Tengah di Kota Magelang. (ANTARA/Heru Suyitno)

MerahPutih.com - Rencana pemerintah memberikan Bintang Mahaputera kepada Gatot Nurmantyo mengundang tanda tanya. Pasalnya, mantan Panglima TNI itu belakangan kerap mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo.

Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun juga menyoroti pemberian tanda jasa kehormatan pada Politikus Fahri Hamzah dan Fadli Zon pada Hari Kemerdekaan. Dia menduga, itu bisa menjadi salah satu rangka menjinakkan keduanya yang kerap sampaikan kritik.

"Ada juga hasilnya, partai Fahri Hamzah, yakni Gelora mendukung Bobby Nasution (Menantu Jokowi) di Sumatera Utara. Sementara Gerindra juga mendukung," kata Refly, dikutip dari pernyataan di kanal Youtubenya, Kamis (5/11).

Baca Juga

Jokowi Akan Beri Penghargaan Bintang Mahaputera ke Gatot Nurmantyo

Menurutnya, keberadaan Gatot di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) cukup diperhitungkan. Perhitungannya, sebuah organisasi yang melakukan kegiatan sering dihadang. Bahkan ada bagian KAMI yang ditangkap dan ditahan karena terperangkap UU ITE.

"Bagaimana Gatot? Ini jauh lebih perlu dijinakkan. Nalar Mahfud MD (pemberian tanda jasa kehormatan) sudah hak nya. Tapi nuansa menjinakkan tetap ada," jelas Refly.

Menurutnya, pemerintah telah separuh sukses dalam konteks Fahri Hamzah dan Fadli Zon. Meskipun keduanya masih melakukan kritik pada pemerintah.

"Apa Gatot Nurmantyo akan jinak juga setelah dapatkan Bintang Mahaputra?," jadi pertanyaan Refly.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun. (Foto: MP/Fadlil)
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun. (Foto: MP/Fadlil)

Ia mempertanyakan mengapa Gatot Nurmantyo dianugerahi tanda kehormatan itu di Hari Pahlawan, sementara belum ada sejarah pemberian gelar kehormatan selain gelar kepahlawanan di tanggal 10 November.

"Kalau ini bukan sebuah kebiasaan di bulan November, pemberian tanda jasa, maka bisa jadi dalam rangka untuk 'menjinakkan' mereka-mereka yang memang sering menyampaikan kritik yang luar biasa," kata Refly

Di tengah situasi itu, kemudian pemerintah memberikan Bintang Mahaputera kepada Gatot yang membuat kecurigaan Refly bertambah.

"Tiba-tiba pemerintah ingin memberi bintang jasa kepada Gatot Nurmantyo. Kalau pakai nalar Prof Mahfud MD, ya karena memang sudah haknya. Tapi tetap saja nuansa 'menjinakkan' itu tetap ada," tukas Refly.

Kendati demikian, Refly yang juga menjadi deklarator KAMI itu tak akan menghalangi jika Gatot akan menerima jasa kehormatan dari pemerintah.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi Widodo atau Jokowi bakal memberikan gelar Pahlawan Nasional dan Bintang Mahaputera kepada sejumlah tokoh pada 10 dan 11 November 2020. Salah satu tokoh yang bakal mendapatkan gelar Bintang Mahaputera tersebut ialah Gatot Nurmantyo.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD melalui akun Twitter @mohmahfudmd pada Selasa (3/11). Penghargaan itu rencananya akan digelar pekan depan.

Baca Juga

Mainkan Isu PKI, Gatot Nurmantyo Dinilai Tengah 'Jualan' Politik dan 'Playing Victims'

"Tanggal 10 dan 11 November 2020, Presiden akan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional (PN) dan Bintang Mahaputera (BM)," kata Mahfud. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Update COVID-19 Senin (5/10) 303.498 Positif, 232.593 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Senin (5/10) 303.498 Positif, 232.593 Sembuh

Per Senin (5/10) kasus terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 307.120 orang.

Densus 88 Cari Jejak Kegiatan Munarman di Bekas Markas FPI
Indonesia
Densus 88 Cari Jejak Kegiatan Munarman di Bekas Markas FPI

Densus 88 menangkap eks Sekretaris Umum FPI Munarman dan menggeledah bekas markas FPI di kawasan Petamburan.

Polisi Pelajari Modus dan Pola Anyar Serangan Teror ke Tempat Ibadah
Indonesia
Polisi Pelajari Modus dan Pola Anyar Serangan Teror ke Tempat Ibadah

Polisi bakal memantau pergerakan netizen di media sosial. Mengingat potensi terjadinya hasutan untuk melakukan ujaran kebencian

ASN Dilarang Cuti Selama Lebaran 2021
Indonesia
ASN Dilarang Cuti Selama Lebaran 2021

Larangan yang berlaku pada 6-17 Mei 2021, tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Buka Pameran Seni Rupa, Megawati Ingatkan Peran Seniman Menurut Bung Karno
Indonesia
Buka Pameran Seni Rupa, Megawati Ingatkan Peran Seniman Menurut Bung Karno

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri membuka pameran seni rupa "Akara" yang dilaksanakan dalam rangka Bulan Bung Karno di Yogyakarta, Sabtu (5/6).

Tak Serius Jalankan PPKM Mikro, Kuwu Desa Bogor Diberhentikan Sementara
Indonesia
Tak Serius Jalankan PPKM Mikro, Kuwu Desa Bogor Diberhentikan Sementara

Kuwu Desa Bogor, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Eni Suprapti diberhentikan sementara karena dinilai lamban dan tak serius dalam melaksanakan PPKM Mikro Desa.

Dewas KPK Ancam Pecat Lili Pintauli Siregar Jika Terbukti Langgar Kode Etik
Indonesia
Dewas KPK Ancam Pecat Lili Pintauli Siregar Jika Terbukti Langgar Kode Etik

Ia pun menegaskan Dewas tidak segan menindak Lili jika terbukti membantu Syahrial dalam penanganan perkara. Ia menegaskan hal itu dilarang.

Puluhan Orang di Tanah Abang Ditindak karena Langgar Protokol Kesehatan
Indonesia
Puluhan Orang di Tanah Abang Ditindak karena Langgar Protokol Kesehatan

Razia kali ini mendapati puluhan pelanggar protokol kesehatan. Warga pelanggar tersebut terciduk karena tidak menggunakan masker saat beraktivitas.

828 Calon Penumpang di KAI Daop 3 Cirebon Batal Berangkat
Indonesia
828 Calon Penumpang di KAI Daop 3 Cirebon Batal Berangkat

"Dari tanggal 3-25 Juli 2021 terdapat 828 calon penumpang yang dibatalkan keberangkatannya, karena tidak memenuhi persyaratan," ucap Manajer Humas KAI Daop 3 Cirebon Suprapto

Eks Dirjen Ini 'Pamit' dari KKP Karena Kebijakan Edhy Prabowo Tidak Pro 'Poor'
Indonesia
Eks Dirjen Ini 'Pamit' dari KKP Karena Kebijakan Edhy Prabowo Tidak Pro 'Poor'

Dalam perkara ini, Suharjito didakwa menyuap Menteri Keluatan dan Perikanan Edhy Prabowo