Beri Penghargaan untuk Gatot Nurmantyo Dinilai Upaya Pemerintah Jinakkan Pengkritiknya Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo (kedua kiri) saat deklarasi KAMI kabupaten/kota se-Jawa Tengah di Kota Magelang. (ANTARA/Heru Suyitno)

MerahPutih.com - Rencana pemerintah memberikan Bintang Mahaputera kepada Gatot Nurmantyo mengundang tanda tanya. Pasalnya, mantan Panglima TNI itu belakangan kerap mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo.

Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun juga menyoroti pemberian tanda jasa kehormatan pada Politikus Fahri Hamzah dan Fadli Zon pada Hari Kemerdekaan. Dia menduga, itu bisa menjadi salah satu rangka menjinakkan keduanya yang kerap sampaikan kritik.

"Ada juga hasilnya, partai Fahri Hamzah, yakni Gelora mendukung Bobby Nasution (Menantu Jokowi) di Sumatera Utara. Sementara Gerindra juga mendukung," kata Refly, dikutip dari pernyataan di kanal Youtubenya, Kamis (5/11).

Baca Juga

Jokowi Akan Beri Penghargaan Bintang Mahaputera ke Gatot Nurmantyo

Menurutnya, keberadaan Gatot di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) cukup diperhitungkan. Perhitungannya, sebuah organisasi yang melakukan kegiatan sering dihadang. Bahkan ada bagian KAMI yang ditangkap dan ditahan karena terperangkap UU ITE.

"Bagaimana Gatot? Ini jauh lebih perlu dijinakkan. Nalar Mahfud MD (pemberian tanda jasa kehormatan) sudah hak nya. Tapi nuansa menjinakkan tetap ada," jelas Refly.

Menurutnya, pemerintah telah separuh sukses dalam konteks Fahri Hamzah dan Fadli Zon. Meskipun keduanya masih melakukan kritik pada pemerintah.

"Apa Gatot Nurmantyo akan jinak juga setelah dapatkan Bintang Mahaputra?," jadi pertanyaan Refly.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun. (Foto: MP/Fadlil)
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun. (Foto: MP/Fadlil)

Ia mempertanyakan mengapa Gatot Nurmantyo dianugerahi tanda kehormatan itu di Hari Pahlawan, sementara belum ada sejarah pemberian gelar kehormatan selain gelar kepahlawanan di tanggal 10 November.

"Kalau ini bukan sebuah kebiasaan di bulan November, pemberian tanda jasa, maka bisa jadi dalam rangka untuk 'menjinakkan' mereka-mereka yang memang sering menyampaikan kritik yang luar biasa," kata Refly

Di tengah situasi itu, kemudian pemerintah memberikan Bintang Mahaputera kepada Gatot yang membuat kecurigaan Refly bertambah.

"Tiba-tiba pemerintah ingin memberi bintang jasa kepada Gatot Nurmantyo. Kalau pakai nalar Prof Mahfud MD, ya karena memang sudah haknya. Tapi tetap saja nuansa 'menjinakkan' itu tetap ada," tukas Refly.

Kendati demikian, Refly yang juga menjadi deklarator KAMI itu tak akan menghalangi jika Gatot akan menerima jasa kehormatan dari pemerintah.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi Widodo atau Jokowi bakal memberikan gelar Pahlawan Nasional dan Bintang Mahaputera kepada sejumlah tokoh pada 10 dan 11 November 2020. Salah satu tokoh yang bakal mendapatkan gelar Bintang Mahaputera tersebut ialah Gatot Nurmantyo.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD melalui akun Twitter @mohmahfudmd pada Selasa (3/11). Penghargaan itu rencananya akan digelar pekan depan.

Baca Juga

Mainkan Isu PKI, Gatot Nurmantyo Dinilai Tengah 'Jualan' Politik dan 'Playing Victims'

"Tanggal 10 dan 11 November 2020, Presiden akan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional (PN) dan Bintang Mahaputera (BM)," kata Mahfud. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BTN Salurkan Rp 433,78 Miliar Bansos di Juni-Juli 2021
Indonesia
BTN Salurkan Rp 433,78 Miliar Bansos di Juni-Juli 2021

Jika dihitung sejak awal 2021 hingga 15 Juli 2021, perseroan telah menyalurkan program sembako mencapai Rp 1,05 triliun. Sedangkan, untuk PKH, dana bantuan yang sudah disalurkan Rp 531,19 miliar.

30 Lebih Korban Banjir Bandang NTT Sudah Ditemukan
Indonesia
30 Lebih Korban Banjir Bandang NTT Sudah Ditemukan

Jadi sebaran bencananya ada di 7 Desa

Tingkatkan Kunjungan Wisatawan di Solo, Gibran Siapkan Tiga Event Marathon
Indonesia
Tingkatkan Kunjungan Wisatawan di Solo, Gibran Siapkan Tiga Event Marathon

"Kami ingin meningkatkan kunjungan wisatawan Solo baik wisatawan nusantara dan mancanegara," ujar Gibran, Rabu (19/5).

WHO Keluarkan Izin Darurat Vaksin COVID-19 AstraZeneca-Oxford
Indonesia
WHO Keluarkan Izin Darurat Vaksin COVID-19 AstraZeneca-Oxford

WHO mengeluarkan izin penggunaan darurat untuk vaksin buatan bersama AstraZeneca dan Oxford University.

Pemerintah Harus Jelaskan Mekanisme Pengangkatan Dewas Indriyanto Seno Adji
Indonesia
Pemerintah Harus Jelaskan Mekanisme Pengangkatan Dewas Indriyanto Seno Adji

Pemerintah perlu menjelaskan mekanisme mengangkatan Indriyanto Seno Adji sebagai anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggantikan Artidjo Alkostar

Jokowi Perintahkan Semua Kementerian dan Lembaga Ubah Ruang Diklat Jadi Tempat Isolasi
Indonesia
Jokowi Perintahkan Semua Kementerian dan Lembaga Ubah Ruang Diklat Jadi Tempat Isolasi

"Apalagi mereka mempunyai anggaran sendiri untuk penanganan wabah corona," kata Luhut.

Kemendagri Tunjuk Sekda Jadi Plh Gubernur Papua
Indonesia
Kemendagri Tunjuk Sekda Jadi Plh Gubernur Papua

Gubernur Papua Lukas Enembe tengah dirawat di Singapura, sedangkan Wakil Gubernur Papua telah meninggal beberapa waktu lalu.

Bertemu Kapolri, Penjual Angkringan Ngeluh Omzet Jualan Turun Akibat PPKM Darurat
Indonesia
Bertemu Kapolri, Penjual Angkringan Ngeluh Omzet Jualan Turun Akibat PPKM Darurat

"Pak (Listyo) omzet jualan (angkringan) saya turun," ujar penjual angkringan Bagus, warga Solo, Jawa Tengah di hadapan Kapolri

Berkas Kasus Dugaan Suap Bupati Nganjuk Dilimpahkan ke Kejagung
Indonesia
Berkas Kasus Dugaan Suap Bupati Nganjuk Dilimpahkan ke Kejagung

Pelimpahan tahap I itu terdiri dari tujuh berkas perkara untuk tujuh orang tersangka

Bendera Setengah Tiang Berkibar di Gedung KPK
Indonesia
Bendera Setengah Tiang Berkibar di Gedung KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasang bendera setengah tiang di Gedung Merah Putih, Jakarta pada hari ini, Kamis (30/9).