Beras di Jakarta Mahal, DPRD Panggil Dinas KPKP dan 3 BUMD

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Selasa, 05 Maret 2024
Beras di Jakarta Mahal, DPRD Panggil Dinas KPKP dan 3 BUMD

Karung Beras di Gudang Bulog. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Beberapa belakangan hari ini masyarakat ibu kota DKI Jakarta dibuat resah dengan melonjaknya harga beras di pasaran. Terlebih lagi kenaikan itu menjelang bulan suci ramadan atau bulan puasa.

Mengatasi permasalahan itu, Komisi B DPRD DKI Jakarta akan memanggil Dinas KPKP dan BUMD terkait pengelolaan pangan seperti Perumda Pasar Jaya, PT Tjiptaning Food Station, dan Perumda Dharma Jaya. Pemanggilan itu dijadwalkan pada Rabu (6/3) besok dalam agenda rapat kerja.

Baca juga:

Harga Cabai Tembus Rp 120 Ribu Per Kg, DPRD DKI Minta Pemprov Gelar Operasi Pasar

Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta WA Ode Herlina mengatakan, pemanggilan itu dilakukan di tengah semakin merebaknya keluhan masyarakat terkait harga bahan pangan, seperti beras, cabai, dan tomat yang semakin mahal di pasaran.

"Besok Rabu (6/3), kami akan panggil pihak terkait seperti Dinas KPKP, Perumda Pasar Jaya, PT Tjiptaning Food Station, Perumda Dharma Jaya soal harga pangan yang banyak dikeluhkan masyarakat," ujar Wa Ode di Jakarta, Selasa (5/3).

Baca juga:

Jokowi Jamin Stok Beras Aman Jelang Ramadan

Berdasarkan salinan surat undangan, rapat dijadwalkan berlangsung di ruang rapat Komisi B pukul 09.00 WIB dengan melibatkan pihak eksekutif. "Membahas persiapan ketahanan pangan menjelang bulan suci Ramadan dan hara raya idul fitri 1445 Hijriyah," dikutip dari salinan undangan rapat Komisi B.

Seperti diketahui, bulan suci Ramadan tinggal menghitung hari. Penyelenggaraan puasa Ramadan itu dibayangi dengan kenaikan harga bahan pangan di pasaran. Padahal konsumsi masyarakat setiap bulan Ramadan saban tahun selalu tinggi. Sehingga dikhawatirkan kenaikan harga bahan pangan akan terus terjadi dan semakin menyulitkan masyarakat. (Asp)

Baca juga:

Harga Beras Naik, DPR Minta Selidiki Dugaan Keterlibatan Kartel dan Mafia

#Harga Beras #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Satu Juta Ton Usia Simpanan Beras Pemerintah Hampir 12 Bulan, DPR Minta Kurangi
periode Maret-Mei 2026 sudah memasuki musim panen raya sehingga akan ada tambahan stok baru yang masuk.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Oktober 2025
Satu Juta Ton Usia Simpanan Beras Pemerintah Hampir 12 Bulan, DPR Minta Kurangi
Indonesia
Pemprov DKI Beri Surat Teguran Pedagang yang Jual Beras di Atas HET, Pelanggaran Berulang Berujung Izin Usaha Dicabut
Praktik penjualan beras dengan harga diatas HET sangat merugikan masyarakat luas.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Pemprov DKI Beri Surat Teguran Pedagang yang Jual Beras di Atas HET, Pelanggaran Berulang Berujung Izin Usaha Dicabut
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Bagikan