Harga Beras Naik, DPR Minta Selidiki Dugaan Keterlibatan Kartel dan Mafia

Frengky AruanFrengky Aruan - Jumat, 01 Maret 2024
Harga Beras Naik, DPR Minta Selidiki Dugaan Keterlibatan Kartel dan Mafia

Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak. (Dok.PKS)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Harga beras naik memasuki bulan Maret. Mirisnya, tak lama lagi memasuki bulan Ramadan dimana tingkat konsumsi masyarakat naik.

Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak menilai perlu adanya penyelidikan untuk mengetahui penyebab kelangkaan dan naiknya harga beras.

Menurut dia, pemerintah perlu menyelidiki dan mengusut ke mana perginya beras impor. Termasuk siapa pelaku yang mengendalikan distribusinya mulai dari proses impor hingga penyalurannya di daerah.

Baca Juga:

Dukung Jakarta Global City, BUMD DKI Diminta Tingkatkan Sinergitas

“Jika diselidiki akan terlihat keterkaitannya, yang sangat mungkin melibatkan kartel atau mafia beras,” ucap Amin kepada awak media di Jakarta, Jumat (1/3).

Menurut pengamatan di lapangan, harga beras masih tinggi. Hanya ada penurunan harga saat Bulog melakukan operasi. “Tapi itu pun sangat terbatas,” tutur Amin.

Dia menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) gagal mencapai swasembada pangan, khususnya beras. Bahkan, dia menganggap, pemerintah tidak berhasil mengurus produksi beras di dalam negeri.

“Bukannya swasembada, kita malah semakin bergantung pada impor,” ucap politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.

Amin mengatakan, gejala penurunan produksi sudah terlihat sejak awal 2023 lalu. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan iklim, kelangkaan dan kenaikan harga pupuk. Termasuk biaya produksi yang tinggi akibat dampak kenaikan harga BBM.

Baca Juga:

Ketua MPR Minta Penyesuaian Tarif LRT Tidak Beratkan Masyarakat

“Ironisnya, pemerintah berencana mengimpor beras sebanyak 3,6 juta ton tahun ini, yang berdampak pada harga jual gabah petani yang anjlok,” sesal Amin.

Sekadar informasi, harga sejumlah bahan pangan terpantau naik awal bulan Maret ini. Salah satunya harga beras premium yang terus merangkak naik jauh dari harga eceran tertinggi (HET).

Berdasarkan panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), meski harga beras medium cenderung mulai menunjukkan penurunan, namun beras premium masih melanjutkan kenaikan.

Rata-rata nasional harga beras premium naik ke Rp16.450 per kg. Lalu harga beras medium turun sedikit menjadi Rp14.320 per kg.

Baca Juga:

KPK Panggil Putri Maluku Utara 2022 Terkait Perkara yang Libatkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara

#Harga Beras #Beras #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Lasarus juga menyoroti fakta bahwa negara telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pemenuhan peralatan dan kebutuhan operasional BMKG
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Indonesia
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
DPR meminta Menteri Kehutanan, Raja Juli, membuka nama 12 perusahaan yang menjadi penyebab banjir bandang di Sumatra.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
Indonesia
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Terdapat 64 rancangan undang-undang (RUU) yang siap menjadi fokus pembahasan pada tahun legislatif mendatang. ?
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Indonesia
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia sering disebut sebagai negara dengan istilah supermarket bencana
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
DPR RI resmi mengesahkan Prolegnas Prioritas 2026 dan perubahan kedua Prolegnas 2025–2029, termasuk enam RUU baru seperti KUHAP dan Patriot Bond.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
Indonesia
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Komisi IV siap memberikan dukungan politik agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui aksi nyata
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Indonesia
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Indonesia
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Slamet menekankan bahwa penyelesaian masalah kerusakan hutan tidak cukup hanya melalui regulasi dan kebijakan teknis semata
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Indonesia
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Aqib mengusulkan agar Menteri Lingkungan Hidup dan Bapeten mengadakan rapat koordinasi khusus
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Indonesia
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Upaya pemulihan ini dianggap mendesak untuk mengurangi jumlah korban
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Bagikan