Harga Beras Naik, DPR Minta Selidiki Dugaan Keterlibatan Kartel dan Mafia

Frengky AruanFrengky Aruan - Jumat, 01 Maret 2024
Harga Beras Naik, DPR Minta Selidiki Dugaan Keterlibatan Kartel dan Mafia

Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak. (Dok.PKS)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Harga beras naik memasuki bulan Maret. Mirisnya, tak lama lagi memasuki bulan Ramadan dimana tingkat konsumsi masyarakat naik.

Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak menilai perlu adanya penyelidikan untuk mengetahui penyebab kelangkaan dan naiknya harga beras.

Menurut dia, pemerintah perlu menyelidiki dan mengusut ke mana perginya beras impor. Termasuk siapa pelaku yang mengendalikan distribusinya mulai dari proses impor hingga penyalurannya di daerah.

Baca Juga:

Dukung Jakarta Global City, BUMD DKI Diminta Tingkatkan Sinergitas

“Jika diselidiki akan terlihat keterkaitannya, yang sangat mungkin melibatkan kartel atau mafia beras,” ucap Amin kepada awak media di Jakarta, Jumat (1/3).

Menurut pengamatan di lapangan, harga beras masih tinggi. Hanya ada penurunan harga saat Bulog melakukan operasi. “Tapi itu pun sangat terbatas,” tutur Amin.

Dia menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) gagal mencapai swasembada pangan, khususnya beras. Bahkan, dia menganggap, pemerintah tidak berhasil mengurus produksi beras di dalam negeri.

“Bukannya swasembada, kita malah semakin bergantung pada impor,” ucap politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.

Amin mengatakan, gejala penurunan produksi sudah terlihat sejak awal 2023 lalu. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan iklim, kelangkaan dan kenaikan harga pupuk. Termasuk biaya produksi yang tinggi akibat dampak kenaikan harga BBM.

Baca Juga:

Ketua MPR Minta Penyesuaian Tarif LRT Tidak Beratkan Masyarakat

“Ironisnya, pemerintah berencana mengimpor beras sebanyak 3,6 juta ton tahun ini, yang berdampak pada harga jual gabah petani yang anjlok,” sesal Amin.

Sekadar informasi, harga sejumlah bahan pangan terpantau naik awal bulan Maret ini. Salah satunya harga beras premium yang terus merangkak naik jauh dari harga eceran tertinggi (HET).

Berdasarkan panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), meski harga beras medium cenderung mulai menunjukkan penurunan, namun beras premium masih melanjutkan kenaikan.

Rata-rata nasional harga beras premium naik ke Rp16.450 per kg. Lalu harga beras medium turun sedikit menjadi Rp14.320 per kg.

Baca Juga:

KPK Panggil Putri Maluku Utara 2022 Terkait Perkara yang Libatkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara

#Harga Beras #Beras #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Percepatan Program 3 Juta Rumah Sebagai Solusi Backlog dan Penggerak Ekonomi
Huda mengkritisi kerumitan dalam mekanisme pembiayaan dan kesulitan akses masyarakat terhadap program ini
Angga Yudha Pratama - Minggu, 12 Oktober 2025
DPR Desak Percepatan Program 3 Juta Rumah Sebagai Solusi Backlog dan Penggerak Ekonomi
Indonesia
Pengembangan Perkebunan-Holtikultura, DPR Ingatkan Kementan tak Abaikan Petani Kecil
Mengingatkan agar penggunaan anggaran yang besar itu benar-benar diarahkan secara efektif dan berorientasi hasil.
Dwi Astarini - Minggu, 12 Oktober 2025
Pengembangan Perkebunan-Holtikultura, DPR Ingatkan Kementan tak Abaikan Petani Kecil
Indonesia
DPR Siapkan Aplikasi Digital untuk Tingkatkan Transparansi Kegiatan Reses
Aplikasi ini dirancang sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas publik terhadap penggunaan dana reses. ?
Dwi Astarini - Sabtu, 11 Oktober 2025
DPR Siapkan Aplikasi Digital untuk Tingkatkan Transparansi Kegiatan Reses
Indonesia
Dasco Luruskan Isu Dana Reses DPR Naik Jadi Rp 756 Juta, Disebut cuma Penyesuaian
Penaikan tersebut bukan untuk pribadi anggota dewan, melainkan untuk membiayai kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat di dapil.
Dwi Astarini - Sabtu, 11 Oktober 2025
Dasco Luruskan Isu Dana Reses DPR Naik Jadi Rp 756 Juta, Disebut cuma Penyesuaian
Indonesia
DPR Soroti Reklamasi Pulau Pari, Berpotensi Rusak Ekosistem Laut dan Ancam Kelestarian Lingkungan
DPR menyoroti reklamasi Pulau Pari. Sebab, hal itu dinilai bisa merusak ekosistem laut dan mengancam kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Sabtu, 11 Oktober 2025
DPR Soroti Reklamasi Pulau Pari, Berpotensi Rusak Ekosistem Laut dan Ancam Kelestarian Lingkungan
Indonesia
Revisi UU Sisdiknas Kodifikasi Tiga UU, Posisi Pesantren Diperkuat dan Diakui Formal
Musibah tersebut menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya perhatian pemerintah terhadap sarana dan prasarana pendidikan keagamaan
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 11 Oktober 2025
Revisi UU Sisdiknas Kodifikasi Tiga UU, Posisi Pesantren Diperkuat dan Diakui Formal
Indonesia
Rencana Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN, DPR Minta Pemerintah Lakukan Peninjauan Ulang
Rencana penggunaan dana APBN untuk membangun ulang Ponpes Al Khoziny belum menjadi keputusan final.
Dwi Astarini - Jumat, 10 Oktober 2025
Rencana Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN, DPR Minta Pemerintah Lakukan Peninjauan Ulang
Indonesia
Penghapusan Tunggakan BPJS Bakal Jadi 'Hadiah' Bagi Kelompok Rentan, Peserta Diharap Tetap Bayar Iuran
Penghapusan tunggakan ini bertujuan membebaskan peserta BPJS dari utang masa lalu
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
Penghapusan Tunggakan BPJS Bakal Jadi 'Hadiah' Bagi Kelompok Rentan, Peserta Diharap Tetap Bayar Iuran
Indonesia
TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol
Masyarakat tidak boleh hidup dalam ketakutan, masyarakat perlu kehidupan yang layak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol
Indonesia
Pembebasan Tunggakan BPJS Wajib Tepat Sasaran Agar Sistem JKN Berlanjut
Secara keseluruhan, langkah penghapusan tunggakan ini bukan sekadar upaya untuk meringankan beban finansial
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
Pembebasan Tunggakan BPJS Wajib Tepat Sasaran Agar Sistem JKN Berlanjut
Bagikan