Harga Beras Naik, DPR Minta Selidiki Dugaan Keterlibatan Kartel dan Mafia

Frengky AruanFrengky Aruan - Jumat, 01 Maret 2024
Harga Beras Naik, DPR Minta Selidiki Dugaan Keterlibatan Kartel dan Mafia

Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak. (Dok.PKS)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Harga beras naik memasuki bulan Maret. Mirisnya, tak lama lagi memasuki bulan Ramadan dimana tingkat konsumsi masyarakat naik.

Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak menilai perlu adanya penyelidikan untuk mengetahui penyebab kelangkaan dan naiknya harga beras.

Menurut dia, pemerintah perlu menyelidiki dan mengusut ke mana perginya beras impor. Termasuk siapa pelaku yang mengendalikan distribusinya mulai dari proses impor hingga penyalurannya di daerah.

Baca Juga:

Dukung Jakarta Global City, BUMD DKI Diminta Tingkatkan Sinergitas

“Jika diselidiki akan terlihat keterkaitannya, yang sangat mungkin melibatkan kartel atau mafia beras,” ucap Amin kepada awak media di Jakarta, Jumat (1/3).

Menurut pengamatan di lapangan, harga beras masih tinggi. Hanya ada penurunan harga saat Bulog melakukan operasi. “Tapi itu pun sangat terbatas,” tutur Amin.

Dia menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) gagal mencapai swasembada pangan, khususnya beras. Bahkan, dia menganggap, pemerintah tidak berhasil mengurus produksi beras di dalam negeri.

“Bukannya swasembada, kita malah semakin bergantung pada impor,” ucap politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.

Amin mengatakan, gejala penurunan produksi sudah terlihat sejak awal 2023 lalu. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan iklim, kelangkaan dan kenaikan harga pupuk. Termasuk biaya produksi yang tinggi akibat dampak kenaikan harga BBM.

Baca Juga:

Ketua MPR Minta Penyesuaian Tarif LRT Tidak Beratkan Masyarakat

“Ironisnya, pemerintah berencana mengimpor beras sebanyak 3,6 juta ton tahun ini, yang berdampak pada harga jual gabah petani yang anjlok,” sesal Amin.

Sekadar informasi, harga sejumlah bahan pangan terpantau naik awal bulan Maret ini. Salah satunya harga beras premium yang terus merangkak naik jauh dari harga eceran tertinggi (HET).

Berdasarkan panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), meski harga beras medium cenderung mulai menunjukkan penurunan, namun beras premium masih melanjutkan kenaikan.

Rata-rata nasional harga beras premium naik ke Rp16.450 per kg. Lalu harga beras medium turun sedikit menjadi Rp14.320 per kg.

Baca Juga:

KPK Panggil Putri Maluku Utara 2022 Terkait Perkara yang Libatkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara

#Harga Beras #Beras #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad disebut memberi perhatian serius terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset. Hal itu disampaikan DPR.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Indonesia
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
DPR membantah pembahasan RUU Perampasan Aset tidak transparan. DPR mengungkap 87 rapat, kunjungan ke 15 provinsi, dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
Indonesia
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Puan tidak merekomendasikan nama siapa pun untuk mengisi jabatan RI 2 itu karena yakin tokoh yang nanti dicalonkan Presiden ialah sosok terbaik.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Indonesia
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Aturan tersebut mencakup perampasan aset terkait tindak pidana maupun melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa pemidanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
DPR mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dan badan khusus pengelola aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
Indonesia
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Regulasi ini mengatur perampasan aset terkait tindak pidana dan tanpa pemidanaan, dengan proses melalui pengadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
Indonesia
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
DPR menyiapkan badan pengawas independen dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Simak mekanisme pengawasan yang dirancang.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
Indonesia
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
RUU Perampasan Aset dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 19 November 2026. Habiburokhman menyebut aturan ini telah dinanti selama 18 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
Indonesia
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Pemerintah diminta mengutamakan perlindungan habitat asli badak Jawa ketimbang memindahkan satwa langka tersebut ke kawasan lain.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Bagikan