Bawaslu Akui Honor Pengawas TPS Belum Seluruhnya Terbayarkan

Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Februari 2024

Bawaslu Akui Honor Pengawas TPS Belum Seluruhnya Terbayarkan

Ilustrasi TPS. (Foto: Antara)

Ukuran text:

Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Rahmat Bagja mengakui bahwa belum semua honor pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) belum seluruhnya terbayarkan. Meski begitu, sebagian besar dari pengawas TPS sudah mendapatkan haknya.

Baca Juga:

2.413 TPS Berpotensi Lakukan Pemungutan Suara Ulang

"Secara mayoritas (honor pengawas TPS) telah terbayarkan," kata Bagja dikutip Antara, Kamis (22/2).

Bawaslu sendiri menargetkan dalam pekan ini seluruh pengawas TPS sudah memperoleh honor tersebut.

"Pengawas TPS di beberapa daerah yang tidak punya rekening bank, minggu ini baru diselesaikan," ujarnya menjelaskan.

Baca Juga:

Usai Pengawas TPS, Giliran Petugas KPPS Meninggal Dunia

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: 5/5715/MK.302/2022, upah pengawas TPS pada Pemilu 2024 sebesar Rp750 ribu hingga Rp1 juta.

#Pemilu #Pemilu 2024 #Bawaslu #Bawaslu RI

Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.

Tambahkan Sekarang

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.

Follow Me

Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah

Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold

Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026

Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah

Indonesia

Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen

Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.

Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026

Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen

Indonesia

Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang

Saat ini, praktik politik uang dapat dilakukan melalui transfer saldo digital, voucher elektronik, pulsa, hingga berbagai bentuk insentif non-tunai lainnya

Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 Juni 2026

Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang

Indonesia

Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif

Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan

Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026

Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif

Indonesia

Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama

Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.

Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026

Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama

Indonesia

Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan

MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.

Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026

Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan

Indonesia

Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat

PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.

Soffi Amira - Senin, 27 April 2026

Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat

Bawaslu Akui Honor Pengawas TPS Belum Seluruhnya Terbayarkan

Ilustrasi TPS. (Foto: Antara)

Baca Juga:

2.413 TPS Berpotensi Lakukan Pemungutan Suara Ulang

Bagikan

Angga Yudha Pratama

Berita Terkait

DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini

Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu

DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik

Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah

Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen

Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang

Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif

Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama

Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan

Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat

Bagikan