Bank Indonesia Bikin Himpunan Bisnis Pesantren Bank Indonesia. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Bank Indonesia membentuk holding himpunan ekonomi bisnis pesantren (hebitren) guna memberdayakan aktivitas ekonomi syariah di lingkup pesantren. Holding tersebut merupakan gabungan unit usaha dalam bentuk korporasi dari banyak pesantren di wilayah yang berdekatan. Saat ini, ada sekitar 27.722 pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Aktivitas ekonomi di pesantren sebenarnya sudah dimulai lama, tapi belum optimal. Oleh karena itu dari kami berdayakan pesantren dengan pembentukan hebitren, menjadi prioritas untuk dikembangkan ke depannya,” kata Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti di Jakarta, Rabu (21/4).

Baca Juga:

BI: Indonesia Masih Perlu Mengejar Ekonomi Syariah

Destry menjelaskan, upaya pembentukan holding bisnis pesantren ini sejalan dengan langkah Bank Indonesia untuk memperkuat implementasi kebijakan peningkatan korporatisasi dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), termasuk unit usaha syariah di pesantren.

“Dengan pembentukan holding ini bukan saja aktivitas ekonomi pesantren menjadi semakin besar, tapi juga punya bargaining power yang kuat, khususnya dalam penentuan harga,” ungkap Destry.

Bank Indonesia berharap, melalui holding tersebut akan meningkatkan akses keuangan dan pembiayaan termasuk peningkatan akses pasar serta peningkatan tata kelola pesantren.

Bank Indonesia. (Foto: Antara)
Bank Indonesia. (Foto: Antara)

“Holding pesantren diharapkan dapat berkontribusi aktif melalui pengembangan usaha syariah dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi,” ujar Destry dikutip Antara.

Sementara itu, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga April ini telah berdiri 60 BWM dengan kumulatif penerima manfaat sebanyak 42,6 ribu nasabah dan total pembiayaan Rp62,6 miliar. (*)

Baca Juga:

Ma'ruf Amin Sebut Lulusan Program Ekonomi Syariah Tak Siap Pakai

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Berkas Perkara Asabri Tahap 1 Dilimpahkan ke JPU
Indonesia
Berkas Perkara Asabri Tahap 1 Dilimpahkan ke JPU

Jaksa Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung melimpahkan berkas perkara tahap 1 sembilan tersangka kasus dugaan korupsi Asabri ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

[HOAKS atau FAKTA]: Kartel Narkoba Lolos, Presiden Duterte Peringatkan Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kartel Narkoba Lolos, Presiden Duterte Peringatkan Jokowi

Beredar di media sosial Facebook sebuah narasi berisi peringatan Presiden Filipina Rodrigo Duterte kepada Presiden Joko Widodo terkait ancaman kartel narkoba internasional.

Kapolri Resmikan Gedung Presisi Polres Tangerang dan 100 Ribu Rumah untuk Anggota
Indonesia
Kapolri Resmikan Gedung Presisi Polres Tangerang dan 100 Ribu Rumah untuk Anggota

Listyo berharap hal tersebut semakin meningkatkan transformasi Polri saat ini di bidang pelayanan publik sehingga mencapai kualitas yang diharapkan oleh publik.

Pemkot Bandung Kejar Target 2,3 Juta Vaksinasi
Indonesia
Pemkot Bandung Kejar Target 2,3 Juta Vaksinasi

Pemerintah Kota Bandung mengejar target 2,3 juta vaksinasi COVID-19 sebagai upaya percepat kekebalan kelompok. Hal itu membuat Pemkot tidak membatasi warga luar kota Kembang untuk ikut vaksinasi.

Ini Prakiraan Cuaca Jakarta Sabtu Siang
Indonesia
Ini Prakiraan Cuaca Jakarta Sabtu Siang

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian wilayah DKI Jakarta diguyur hujan pada Sabtu (5/6) siang.

Gibran Menang Pilwakot Solo, KPU Solo Bongkar 1.231 Kotak Suara
Indonesia
Gibran Menang Pilwakot Solo, KPU Solo Bongkar 1.231 Kotak Suara

Usai Pilwakot tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo, pembukaan dan pembongkaran 1.231 kotak suara Pilwalkot Solo yang disimpan di gudang.

Tiga Kabupaten Ini Masih Terapkan PPKM Level 4
Indonesia
Tiga Kabupaten Ini Masih Terapkan PPKM Level 4

Ketentuan tersebut diatur dalam Inmendagri nomor 42 tahun 2021

Luhut: Tiga Bulan PPKM Berhasil Tingkatkan Indeks Keyakinan Konsumen
Indonesia
Luhut: Tiga Bulan PPKM Berhasil Tingkatkan Indeks Keyakinan Konsumen

Dibutuhkan pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen untuk dapat mencapai visi Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum tahun 2045

Ditolak PKS, DPR Setujui UU HPP Yang Naikkan PPN dan Beri Pengampunan Pajak
Indonesia
Ditolak PKS, DPR Setujui UU HPP Yang Naikkan PPN dan Beri Pengampunan Pajak

Terdapat delapan fraksi yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan, yang menerima hasil kerja Panitia Kerja dan menyetujui RUU HPP dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II di Rapat Paripurna DPR.

Gelar Vaksinasi COVID-19 Keliling di Jalanan, Polda Metro Sasar PKL
Indonesia
Gelar Vaksinasi COVID-19 Keliling di Jalanan, Polda Metro Sasar PKL

Adapun vaksinasi tersebut menyasar pedagang pinggir jalan, untuk mempercepat target pemerintah menjalankan program vaksin sampai 7,5 juta bagi warga Jakarta sekitarnya sampai bulan Agustus mendatang.