Banjir Jakarta, Anies Diminta Tunjukkan Tindakan Nyata Bukan Sekadar Kata-Kata Petugas dari Kelurahan Bendungan Hilir (Benhil) bersiaga untuk mengevakuasi warga yang masih berada di dalam rumah akibat terjebak banjir, Sabtu (20/2/2021). (ANTARA/Livia Kristianti)

MerahPutih.com - Banjir yang kembali terjadi di Jakarta menuai pertanyaan soal manajemen krisis di lingkup Pemprov DKI.

Pengamat perkotaan Azas Tigor Nainggolan menilai, penanganan banjir 2021 sama saja dengan saat banjir 2002 lalu.

Padahal, banjir Jakarta dan debit hujannya jauh lebih besar saat awal Februari 2002 lalu.

Baca Juga:

Pantau Pintu Air Manggarai, Anies Imbau Prioritaskan Keselamatan Warga

Penanganan yang dilakukan oleh Pemprov Jakarta tidak terkoordinasi baik.

"Akibatnya warga yang menjadi korban banjir Jakarta alami kepanikan dan kerugian jauh lebih besar saat terjadi banjir Jakarta 2002," kata Tigor kepada Merahputih.com di Jakarta, Sabtu (20/2).

Tigor melanjutkan, dalam menangani banjir Jakarta, yang harus dilakukan adalah menata air dan bukan menata kata-kata.

Seperti klaim Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang mengatakan bahwa bukan banjir yang terjadi hanya genangan air yang akan reda dalam waktu 2 jam.

"Padahal ini tak terjadi" katanya.

Sejumlah kendaraan terjebak banjir di ruas Tol TB Simatupang, Jakarta, Sabtu (20/2/2021). Banjir yang disebabkan tingginya curah hujan tersebut menyebabkan kemacetan panjang di ruas tol tersebut. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/
Sejumlah kendaraan terjebak banjir di ruas Tol TB Simatupang, Jakarta, Sabtu (20/2/2021). Banjir yang disebabkan tingginya curah hujan tersebut menyebabkan kemacetan panjang di ruas tol tersebut. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/

Tigor yang juga Ketua Forum Warga Kota Jakarta ini menyebut, dalam menangani banjir, yang harus dilakukan tindakan menata air dan menolong.

Menata air harus dilakukan dengan membangun saluran air (drainase) yang bersih lancar.

Menolong warga dilakukan dengan menyiapkan warga menghadapi banjir yang akan datang. Yakni dengan memberikan informasi awal dengan sistem informasi dini (early warning system) dan menyiapkan sistem bantuan darurat (emergency respons system).

"Fakta di lapangan seperti banjir hari ini, warga yang menjadi korban banjir panik dan tidak siap menghadapi banjir serta tidak tahu mau menyelamatkan diri ke mana titik amannya," kata Tigor.

Hal ini dinilai Tigor jelas situasi sangat merugikan warga karena aparat pemprov tidak bekerja baik, padahal banjir bukanlah kejadian langka bagi Jakarta.

Banjir melanda Jakarta sudah setiap tahun dan seharusnya pemprov sudah memiliki pengalaman atau setidaknya sudah siap dalam menanganinya.

Baca Juga:

Soal Banjir Jakarta, Hasto: Ini Karena Asumsi Bahwa Air Itu Akan Masuk ke Bumi

Melihat penanganan banjir hingga hari ini di Jakarta, kelihatan Pemprov Jakarta tidak siap dan tidak peduli.

"Bayangkan saja hari ini air di Sungai Ciliwung Jakarta Timur sudah hampir rata dengan tanggul yang dibangun pada 2015 lalu," sebut Tigor.

Tigor mendesak perlu ada upaya yang harus dilakukan. Seperti melakukan tata kelola air dengan membangun saluran air (drainase) yang baik lancar dan membangun tanggul air di sepanjang Sungai Ciliwung.

"Lalu segera membangun sistem informasi dini dan sistem bantuan darurat untuk menolong warga yang akan menjadi korban banjir," tutup Tigor. (Knu)

Baca Juga:

Pramono Anung: Banjir di Jakarta Tak Biasa, Pasti Ada Peristiwa Alam yang Terjadi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Partai Demokrat Tolak Perwira TNI-Polri Aktif jadi Plt Kepala Daerah
Indonesia
Partai Demokrat Tolak Perwira TNI-Polri Aktif jadi Plt Kepala Daerah

Ia mengingatkan bahwa mekanisme penunjukan pj kepala daerah sudah diatur dalam Pasal Pasal 201 ayat 9-11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyatakan penjabat gubernur, bupati, dan wali kota berasal dari kalangan aparatur sipil negara (ASN).

41 Napi yang Tewas Akibat Kebakaran Lapas Tangerang akan Diberikan Santunan
Indonesia
41 Napi yang Tewas Akibat Kebakaran Lapas Tangerang akan Diberikan Santunan

"(Napi yang meninggal) akan diberikan santunan," kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjenpas Kemenkumham, Rika Aprianti

Ketua DPR: Musuhi Virusnya, Bukan Orangnya
Indonesia
Ketua DPR: Musuhi Virusnya, Bukan Orangnya

Aparat di lapangan harus sedini mungkin mencegah terjadinya kekerasan antarsesama warga

Putusan MK tentang UU Cipta Kerja Dinilai Timbulkan Sederet Ambiguitas
Indonesia
Putusan MK tentang UU Cipta Kerja Dinilai Timbulkan Sederet Ambiguitas

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan UU tersebut inkonstitusional bersyarat nenjadi perdebatan publik.

Bangun Embung, Wali Kota Jakpus Sebut Bakal Buat Wisata Warga
Indonesia
Bangun Embung, Wali Kota Jakpus Sebut Bakal Buat Wisata Warga

Nantinya juga, kata Irwandi, embung itu dapat dimanfaatkan warga sekitar sebagai lokasi wisata lokal. Ditargetkan embung selesai dalam kurun waktu 3 bulan.

Kapolri dan Jajarannya Diminta Hormati Harkat dan Martabat Orang Lain
Indonesia
Kapolri dan Jajarannya Diminta Hormati Harkat dan Martabat Orang Lain

Dalam dua perkara itu, polisi tak menahan dan langsung memulangkan keduanya

Puan Harap Kejagung Jadi Panglima Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Puan Harap Kejagung Jadi Panglima Pemberantasan Korupsi

Kejaksaan RI, pinta Puan, mengedepankan kepentingan rakyat dalam pengusutan kasus, terutama terkait tindak pidana korupsi.

Tolak Hasil KLB Demokrat, Mahfud Sebut Tudingan Miring ke Pemerintah Terbantahkan
Indonesia
Tolak Hasil KLB Demokrat, Mahfud Sebut Tudingan Miring ke Pemerintah Terbantahkan

Menko Polhukam, Mahfud MD menepis anggapan yang menyebut pemerintah lambat dalam menangani kisruh Partai Demokrat di bidang hukum administrasi negara. Mahfud menilai kinerja pemerintah terkait kisruh PD sudah cepat.

Indeks Kerukunan Umat Beragama Meningkat, NTT Peroleh Nilai Tertinggi
Indonesia
Indeks Kerukunan Umat Beragama Meningkat, NTT Peroleh Nilai Tertinggi

Hasil penelitian Indeks KUB menjadi kado untuk menyambut Hari Amal Bakti Kementerian Agama Ke-76 yang akan diperingati tanggal 3 Januari 2022 nanti.

Mobilitas dan Mutasi Virus Dibiarkan, Efektivitas Vaksin Dikhawatirkan Menurun
Indonesia
Mobilitas dan Mutasi Virus Dibiarkan, Efektivitas Vaksin Dikhawatirkan Menurun

Begitu pula dengan akurasi testing karena lokasi-lokasi mutasi yang berbeda-beda pada setiap varian. Sehingga dapat menurunkan kualitas PCR yang memiliki target mutasi virus yang spesifik.