Apakah Vaksin COVID-19 Sinovac Aman? Begini Penjelasan Ahli Kedokteran Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin COVID-19 ke seorang tenaga kesehatan di Puskesmas Merdeka, Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (14/1). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

MerahPutih.com - Vaksinasi COVID-19 di Indonesia sudah dilakukan pada Rabu (13/1). Namun, masih banyak masyarakat yang masih meragukan keamanan vaksin produksi Sinovac tersebut.

Ahli kedokteran Universitas Andalas (Unand) Padang, Dr Andani Eka Putra menjelaskan, vaksin COVID-19 yang digunakan pemerintah dalam vaksinasi aman karena telah melewati fase pengujian keamanan.

Baca Juga

Menkes Budi Dinilai Belum Optimal Tekan Kasus COVID-19

""Kalau keberhasilannya 30 persen maka 30 persen terlindung, jika 60 persen maka 60 persen terlindung, dan baru akan bisa dilihat setahun ke depan (hasilnya)," ujarnya di Padang, Minggu (17/1)

Dia juga mengimbau warga Muslim agar tidak khawatir mengenai kehalalan vaksin COVID-19 karena Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan fatwa mengenai vaksin buatan Sinovac, perusahaan farmasi Tiongkok, yang digunakan pemerintah dalam vaksinasi.

"Saya tidak terlalu pusing memikirkan ini. Kalau pun ternyata ada kandungan zat yang tidak halal, saya memutuskan tetap melakukan vaksin dengan pertimbangan dalam keadaan darurat," kata Andani dikutip Antara

Kepala Laboratorium Diagnostik dan Riset Terpadu Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Unand Dr Andani Eka Putra. (ANTARA/HO)
Kepala Laboratorium Diagnostik dan Riset Terpadu Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Unand Dr Andani Eka Putra. (ANTARA/HO)

Mengenai kemungkinan adanya efek samping dari vaksinasi COVID-19, Kepala Laboratorium Diagnostik dan Riset Terpadu Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Unand itu mengatakan bahwa semua vaksinasi memiliki efek samping.

"Jangan katakan vaksin tidak ada efek samping. Yang paling ringan adalah rasa sakit saat disuntik, lalu ada efek gatal, bengkak, merah, mual, dan sakit kepala. Bahkan untuk efek samping berat bisa pingsan. Namun yang diantisipasi adalah penanganannya," ungkapnya.

Dia mengingatkan bahwa vaksinasi tidak serta merta bisa mengatasi penularan COVID-19. Vaksinasi hanya bagian dari upaya untuk mengendalikan penularan penyakit tersebut.

"Jangan mengantungkan semua pada vaksin karena vaksin hanya salah satu dari lima pilar penanganan COVID-19 yaitu edukasi, tracing (pelacakan) dan testing, pelayanan di rumah sakit, dan penegakan hukum," pungkasnya. (*)

Baca Juga

Pemerintah Harus Keluarkan Aturan Jika Vaksinasi Berdampak Buruk Bagi Rakyat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Diseret dan Ditutup Mata, Penangkapan Munarman Diprotes Pengacara
Indonesia
Diseret dan Ditutup Mata, Penangkapan Munarman Diprotes Pengacara

Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan advokat termasuk penegak hukum. Menurut Hariadi, jika dipanggil secara patut, Munarman pasti akan patuh.

Mulai Dapatkan Vaksin COVID-19, Pekerja Hiburan: Ah, Sudah Biasa Disuntik
Indonesia
Mulai Dapatkan Vaksin COVID-19, Pekerja Hiburan: Ah, Sudah Biasa Disuntik

Langkah ini untuk membangkitkan ekonomi kembali

11 Daerah Ini Catatkan Jumlah Kasus Aktif COVID-19 Lebih dari 1.000
Indonesia
11 Daerah Ini Catatkan Jumlah Kasus Aktif COVID-19 Lebih dari 1.000

310 daerah yang memiliki kasus aktif dibawah 50

Lagi-Lagi, KPAI Soroti Pelibatan Anak-Anak Saat Aksi PA 212 'Ganyang Komunis'
Indonesia
Lagi-Lagi, KPAI Soroti Pelibatan Anak-Anak Saat Aksi PA 212 'Ganyang Komunis'

KPAI menyayangkan keberadaan panitia, orator dan tokoh acara yang berada dalam keteduhan panggung, dan anak anak

Anak Rizieq Nikah Malam Ini, Polisi Minta Warga Hindari Jalan Petamburan
Indonesia
Anak Rizieq Nikah Malam Ini, Polisi Minta Warga Hindari Jalan Petamburan

Arus lalin yang dari Slipi diluruskan ke Pejompongan

Jokowi Pakai Pola Penunjukkan Tito Karnavian Jadikan Listyo Sigit Kapolri
Indonesia
Jokowi Pakai Pola Penunjukkan Tito Karnavian Jadikan Listyo Sigit Kapolri

Nasir Djamil memberi tafsiran mengenai keputusan Jokowi memilih Listyo Sigit

KPK Dinilai Melempem Usut Dugaan Korupsi Mensos Juliari
Indonesia
KPK Dinilai Melempem Usut Dugaan Korupsi Mensos Juliari

Pimpinan KPK beberapa kali menyebut komitmennya untuk menghukum mati tersangka pelaku korupsi di saat negara menghadapi bahaya pandemi COVID-19.

MK Sudah Terima 125 PHPU Pilkada 2020
Indonesia
MK Sudah Terima 125 PHPU Pilkada 2020

MK telah menerima 125 permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada 2020.

Kementerian BUMN Berharap Maria Balikin Duit BNI Rp1,2 Triliun
Indonesia
Kementerian BUMN Berharap Maria Balikin Duit BNI Rp1,2 Triliun

Maria Pauline Lumowa merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter of Credit (L/C) fiktif.

MK Tolak Uji Formil UU KPK Baru
Indonesia
MK Tolak Uji Formil UU KPK Baru

Hakim MK Wahiduddin Abas mengajukan disenting opinion. Dalam pendapatnya, Wahiduddin melihat pembahasan UU KPK ini relatif singkat. Selain itu, ada ketidaksinkornan naskah akademik