Pemerintah Harus Keluarkan Aturan Jika Vaksinasi Berdampak Buruk Bagi Rakyat Vaksinasi di Istana Negara. (Foto: Sekretariat Presiden)

MerahPutih.com - Pemerintah didesak untuk membuat regulasi hukum tanggungjawab terhadap rakyat jika memiliki dampak buruk pasca divaksinasi. Hingga kini belum ada payung hukum terkait tanggung jawab pemerintah terhadap warga jika gagal memberikan perlindungan kepada pihak yang disuntik vaksin COVID-19.

Direktur LBH PB Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Gurun Arisastra menyampaikan, akan membuka pos bantuan hukum jika ada masyarakat yang kelak jadi korban dalam program vaksinasi ini.

Baca Juga:

Berkaca Dari Raffi Ahmad, Ingat Setelah Disuntik Tidak Otomatis Imun COVID-19

"Pendampingan hukum atau pembukaan pos bantuan hukum LBH PB SEMMI, itu adalah wujud implementasi kami," jelas Gurun dalam keterangnya. Sabtu (16/1).

Advokat muda ini menjelaskan, upaya-upaya audiensi pada DPR dan pemerintah, serta pendampingin hukum dilakukan pihaknya karena menyangkut jiwa dan keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

"Pendampingan hukum jika ada korban vaksinasi dan audiensi mendesak pemerintah buat regulasi hukum perlindungan untuk yang divaksinasi kita lakukan, karena ini menyangkut jiwa, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi." jelas Gurun.

Dosen sekaligus Wakil Ketua I Bidang Akademik STIH IBLAM, Marjan Miharja mengatakan, belum ada sosialisasi yang masif terkait tanggung jawab pemerintah atas kejadian ikutan pasca vaksin.

Vaksinasi COVID-19. (Foto: Antara)
Vaksinasi COVID-19. (Foto: Antara)

"Tanggung jawab pemerintah jika gagal/dampak buruk seperti cacat atau bahkan kematian pasca vaksin dalam memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang divaksinasi secara holistik," Ujar Marjan Miharja.

Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sudah dimulai pada Rabu (13/1) lalu. Vaksinasi perdana diberikan kepada Presiden Jokowi dan sejumlah tokoh di Istana Negara. Begitu juga dengan provinsi-provinsi di Indonesia.

Ibu kota sudah melakukan vaksinasi COVID-19 Sinovac pada Kamis (14/1) lalu diawali oleh berbaga tokoh. Vaksinasi tahap pertama ini menyasar para tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam mengatasi pandemi yang semakin melonjak. (Asp)

Baca Juga:

Menkes Budi Dinilai Belum Optimal Tekan Kasus COVID-19

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
170 Kepala Daerah Terpilih Bakal Dilantik 26 Februari
Indonesia
170 Kepala Daerah Terpilih Bakal Dilantik 26 Februari

Pemerintah akan melantik kepala daerah terpilih di 170 daerah pelaksana Pilkada 2020 pada 26 Februari 2021.

139 Kantong Jenazah Penumpang Sriwijaya Air SJ 182 Diserahkan ke Tim DVI Polri
Indonesia
139 Kantong Jenazah Penumpang Sriwijaya Air SJ 182 Diserahkan ke Tim DVI Polri

Rumah Sakit Polri Kramat Jat telah menerima sebanyak 139 kantong jenazah dan 46 kantong properti terkait jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182.

Benny Wenda Deklarasikan Pemerintahan Sementara, Pakar Hukum: Aneh
Indonesia
Benny Wenda Deklarasikan Pemerintahan Sementara, Pakar Hukum: Aneh

Pemerintah lebih baik mengabaikan berbagai manuver Ketua United Liberation Movement for West Papua (UMLWP) tersebut

Anies Diminta Periksa Warga Jakarta yang Punya Gejala Corona
Indonesia
Anies Diminta Periksa Warga Jakarta yang Punya Gejala Corona

Anies juga harus mempertimbangkan kebijakan yang sudah dibuat

Update Corona DKI Selasa (2/6): 7.459 Positif, 2.405 Orang Sembuh
Indonesia
Update Corona DKI Selasa (2/6): 7.459 Positif, 2.405 Orang Sembuh

Sebanyak 1.743 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit dan 2.786 orang melakukan isolasi mandiri di rumah.

Dianggap Bikin Gaduh, Pemerintah tak Perlu Gengsi Tarik RUU Cilaka
Indonesia
Dianggap Bikin Gaduh, Pemerintah tak Perlu Gengsi Tarik RUU Cilaka

RUU Cipta Lapangan Kerja ini merupakan etalase wajah hukum pemerintahan Jokowi.

45 Ribu Tenaga Kesehatan di Jabar Terima Vaksin COVID-19 Tahap 1
Indonesia
45 Ribu Tenaga Kesehatan di Jabar Terima Vaksin COVID-19 Tahap 1

“Yang artinya kalau dibagi dua karena satu orang 2 dosisinya, itu hanya cukup kurang lebih untuk 45 ribu tenaga kesehatan di tahap 1,” kata Gubernur Jabar Ridwan Kamil

Jaga Pemudik Balik ke Jakarta, Jalur Tikus Ikut Disekat
Indonesia
Polisi Beberkan Mengapa Yodi Prabowo Berani Tusuk Dada dan Leher
Indonesia
Polisi Beberkan Mengapa Yodi Prabowo Berani Tusuk Dada dan Leher

Soal dari mana Yodi mendapat cara untuk melakukan upaya bunuh diri seperti ini polisi tidak mengetahuinya.

Pemerintah Perlu Waspadai Gerakan Terselubung Eks Anggota FPI
Indonesia
Pemerintah Perlu Waspadai Gerakan Terselubung Eks Anggota FPI

Pemerintah perlu menyikapi potensi aksi lanjutan kelompok yang dipimpin Rizieq Shihab itu usai dinyatakan sebagai organisasi terlarang.