Anies: Perkantoran Diisi Orang Terdidik, Tapi Masih Langgar Aturan Gubernur Anies Baswedan sidak penegakan aturan PPKM Darurat, di kantor Ray White Indonesia, gedung Sahid Sudirman Center. (Foto: MP/IG Anies Baswedan)

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan masih banyak perkantoran atau perusahaan di ibu kota yang tidak taat aturan Pemberlakuan Penerapan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

"Kantor-kantor di gedung pencakar langit Jakarta di lantai 43 semuanya adalah orang-orang yang sangat terdidik dan kantornya bukan kantor yang termasuk esensial bukan termasuk critical, tetapi semua tetap bekerja, bukan saja melanggar peraturan tapi tidak memikirkan keselamatan," ujar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Baca Juga:

17 Juta Ajukan STRP, Anies Ubah Aturan Pengajuan

Hal itu dikatakan Anies usai sidak penerapan PPKM Darurat di perusahaan PT Equity Life dan Ray White Indonesia di Sudirman, Jakarta. Saat sidak keduanya kedapatan melanggar aturan yang masih berlakukan bekerja di kantor.

Gubernur Anies Baswedan bersama jajaran melakukan inspeksi mendadak (sidak) penegakan aturan PPKM Darurat, di kantor Ray White Indonesia, gedung Sahid Sudirman Center, Jakarta Pusat. (Foto: MP/IG Anies Baswedan)
Gubernur Anies Baswedan bersama jajaran melakukan inspeksi mendadak (sidak) penegakan aturan PPKM Darurat, di kantor Ray White Indonesia, gedung Sahid Sudirman Center, Jakarta Pusat. (Foto: MP/IG Anies Baswedan)

Anies juga menyesalkan adanya seorang ibu hamil yang tetap diminta bekerja di kantor oleh perusahaannya. "Saya sampai tegur tadi Manager Human resourcesnya, seorang ibu yang menjadi manajer HRD," ungkap Anies.

Semestinya, seorang perempuan yang sedang mengandung diberi keistimewaan untuk dapat bekerja di rumah. Karena akan membahayakan Ibu dan janinnya jika terpapar corona. "Saya katakan harusnya seorang ibu lebih sensitif, lindungi perempuan lindungi ibu hamil tidak seharusnya mereka berangkat bekerja seperti ini," paparnya.

Baca Juga:

Anies Sebut 59 Perkantoran di Jakarta Ditutup karena Langgar PPKM Darurat

Menurutnya, bila ibu hamil itu terjangkit COVID-19 perusahaan bukan hanya melanggar PPKM Darurat tapi juga langgar kemanusiaan.

"Kalau terpapar komplikasinya tinggi dan pelanggaran yang dilakukan bukan sekedar pelanggaran atas peraturan yang dibuat oleh pemerintah, tapi ini adalah Pelanggaran atas tanggung kemanusiaan," pungkasnya. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menkes Sebut Hasil Sero Survei jadi Basis Kebijakan Pandemi COVID-19
Indonesia
Menkes Sebut Hasil Sero Survei jadi Basis Kebijakan Pandemi COVID-19

Dengan begitu keberlanjutan pandemi COVID-19 akan segera ditentukan

Korban Kebakaran Lapas Klas I Tangerang Dievakuasi ke Dua Rumah Sakit
Indonesia
Korban Kebakaran Lapas Klas I Tangerang Dievakuasi ke Dua Rumah Sakit

Kebakaran hampir berlangsung selama dua jam lebih

Persib dan Bobotoh Diharap Bersabar Buat Gunakan Stadion GBLA
Indonesia
Persib dan Bobotoh Diharap Bersabar Buat Gunakan Stadion GBLA

Tahap demi tahap tersebut harus dipastikan sesuai ketentuan dan selesai secara tuntas agar tidak menimbulkan permasalahan lain.

Tren Kepercayaan Publik Terus Menurun, KPK Justru Lihat Ada Sisi Positif
Indonesia
Tren Kepercayaan Publik Terus Menurun, KPK Justru Lihat Ada Sisi Positif

KPK menilai hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan adanya peningkatan optimisme publik dalam pemberantasan korupsi selama beberapa bulan belakangan.

Program Pemulihan Ekonomi Transisi COVID-19 Harus Dirasakan Rakyat
Indonesia
Program Pemulihan Ekonomi Transisi COVID-19 Harus Dirasakan Rakyat

DPR RI menilai pemerintah telah melakukan gotong royong dalam upaya pengendalian COVID-19 yang kian hari semakin menemukan titik cerah. Puan berharap pemulihan kondisi kesehatan ini, juga diikuti oleh pemulihan ekonomi yang dirasakan rakyat.

Penghuni Kerangkeng Manusia Bupati Langkat Dipekerjakan di Ladang Sawit Tanpa Upah
Indonesia
Penghuni Kerangkeng Manusia Bupati Langkat Dipekerjakan di Ladang Sawit Tanpa Upah

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terus menggali informasi terkait keberadaan kerangkeng manusia di kediaman Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin.

Pemkab Gunung Kidul Minta Pemerintah Pusat Buka Wisata Pantai Selatan
Indonesia
Pemkab Gunung Kidul Minta Pemerintah Pusat Buka Wisata Pantai Selatan

Gunung Kidul mengajukan tujuh objek wisata kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif supaya mendapat izin melaksanakan uji coba pembukaan objek wisata.

Kasus Omicron Meningkat, Walkot Surabaya Tak Larang Warga ke Luar Kota
Indonesia
Kasus Omicron Meningkat, Walkot Surabaya Tak Larang Warga ke Luar Kota

Dengan adanya peningkatan kasus Omicron ini, tim kesehatan ekstra cepat untuk menempuh tracing dan testing pada kontak erat.

Seluruh Daerah Berlakukan PPKM Level 1, Kegiatan 17 Agustusan Harus Perhatikan Prokes
Indonesia
Seluruh Daerah Berlakukan PPKM Level 1, Kegiatan 17 Agustusan Harus Perhatikan Prokes

Penetapan Level 1 di seluruh Indonesia tentunya juga berdasarkan pertimbangan dari para pakar dengan mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan.

Mabes Polri Ungkap Tingkat Pelanggaran Polisi Bandel Jauh Menurun
Indonesia
Mabes Polri Ungkap Tingkat Pelanggaran Polisi Bandel Jauh Menurun

Faktor individu, yang menyebabkan terjadinya pelanggaran anggota adalah ideologi dari anggota