Anies Dinilai Tak Serius Tangani Banjir, PSI Gulirkan Hak Interpelasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub DKI Ahmad Riza Patria meninjau mesin pompa yang menyedot air banjir ke Kali Mookervaart di Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Senin (22/2) Foto: ANTAR

MerahPutih.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI akan menggunakan hak interpelasi di DPRD, menyusul ketidakseriusan Gubernur Anies Baswedan dalam penanganan banjir Jakarta.

Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI, Justin Untayana menilai Gubernur Anies tidak menjalankan amanah penanggulangan banjir. Bahkan diduga dengan sengaja menghambat kerja di dinas-dinas Pemprov DKI untuk mencegah banjir.

Baca Juga

PDIP DKI Sebut Gerebek Lumpur Andalan Anies Tak Mampu Atasi Banjir

"Khususnya yang dirugikan oleh banjir akibat kegagalan dan ketidakseriusan Gubernur Anies mengelola penanggulangan banjir," ujar Justin di Jakarta, Kamis (25/2).

Ia pun mengkritisi ketidakjelasan masterplan penanggulangan banjir, ketidakseriusan pembebasan lahan normalisasi, dan kebingungan kosa kata serta mandeknya normalisasi maupun naturalisasi sungai yang tidak ada kemajuan sama sekali.

Pemprov DKI juga terkesan abai dalam pencegahan banjir. Akibatnya, warga ibu kota menderita. Mereka khawatir akan menjadi preseden buruk untuk periode pemerintahan berikutnya. "Pasca berakhirnya masa jabatan Gubernur Anies,” papar Justin.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan pernyataan pada media usai meninjau Jalan Kemang Raya yang pada Sabtu (20/2) sempat tergenang banjir luapan Kali Krukut, Jakarta Selatan, Minggu (21/2). Foto: Antara/Ricky Prayoga
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan pernyataan pada media usai meninjau Jalan Kemang Raya yang pada Sabtu (20/2) sempat tergenang banjir luapan Kali Krukut, Jakarta Selatan, Minggu (21/2). Foto: Antara/Ricky Prayoga

Selain lambatnya pembebasan lahan yang menjadi penyebab utama terhambatnya upaya Kementerian PUPR melakukan pekerjaan konstruksi di lapangan. Salah satunya, batalnya pembebasan 118 bidang lahan untuk normalisasi sungai senilai Rp 160 miliar pada APBD-Perubahan tahun 2019.

“Saat itu, Pemprov DKI tidak bersedia mencairkan anggaran normalisasi dengan alasan defisit. Tapi di Desember 2019 dan Februari 2020, Gubernur malah mencairkan anggaran commitment fee Formula E sebesar Rp 560 miliar," tutur Justin.

Baca Juga

Pemprov DKI Temukan Pengungsi Banjir Positif COVID-19

Untuk menggulirkan interpelasi, dibutuhkan dukungan 15 anggota DPRD. PSI mengaku telah melakukan komunikasi politik dengan partai politik lainnya. Justin meyakini interpelasi ini sebagai tanggung jawab bersama dan amanat para wakil rakyat untuk mengawal penanggulangan banjir.

"Kami menagih penjelasan yang gamblang dari Gubernur. Hak interpelasi ini kami gulirkan demi kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta,” tutup Justin. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Masih Selidiki Penyebar Video Syur Mirip Artis
Indonesia
Polisi Masih Selidiki Penyebar Video Syur Mirip Artis

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus menyebut ada pelaporan polisi terkait dengan video syur yang dikaitkan dengan JI.

Anies Diminta Beri Sanksi Tetangga Rizieq yang Tolak Tes COVID-19
Indonesia
Anies Diminta Beri Sanksi Tetangga Rizieq yang Tolak Tes COVID-19

Apalagi Perda COVID-19 mempunyai payung hukum yang kuat

Datangi Jaksa Agung, Kapolri Jenderal Listyo Pastikan Perkuat Sinergi Penegakan Hukum
Indonesia
Datangi Jaksa Agung, Kapolri Jenderal Listyo Pastikan Perkuat Sinergi Penegakan Hukum

Ada sejumlah perwira tinggi (Pati) Polri yang mendampingi Kapolri

Survei LSPP: Enos-Yudha Unggul di Pilkada Oku Timur
Indonesia
Survei LSPP: Enos-Yudha Unggul di Pilkada Oku Timur

Dengan prosentase pasangan Enos-Yudha sebesar 23,49 persen.

KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Pengadaan Mesin Penggilingan Tebu di PTPN
Indonesia
KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Pengadaan Mesin Penggilingan Tebu di PTPN

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses lelang pengadaan six roll mill atau mesin penggilingan tebu yang diikuti oleh PT Trisula Abadi.

Tolak Intoleransi, Barisan Solidaritas Masyarakat Solo Demo di Kawasan Gladak
Indonesia
Tolak Intoleransi, Barisan Solidaritas Masyarakat Solo Demo di Kawasan Gladak

Aksi tersebut menolak segala bentuk kegaduhan dan kepentingan yang dapat memperburuk citra Kota Solo sebagai Kota Wisata Budaya Jawa.

Jokowi Tegaskan Kebijakannya Soal COVID-19 Berdasarkan Data Ilmiah
Indonesia
Jokowi Tegaskan Kebijakannya Soal COVID-19 Berdasarkan Data Ilmiah

Pemerintah juga sudah membangun sistem informasi terintegrasi

Antisipasi Penyakit Menular, Hewan Kurban yang Dijual Wajib Kantongi Surat Sehat
Indonesia
Antisipasi Penyakit Menular, Hewan Kurban yang Dijual Wajib Kantongi Surat Sehat

Dengan SKKH setidaknya pembeli hewan kurban bisa tenang.

Kasdam Jaya Sebut Kasus Positif COVID-19 di DKI Fluktuatif
Indonesia
Kasdam Jaya Sebut Kasus Positif COVID-19 di DKI Fluktuatif

Saleh melihat kondisi penderita COVID-19 sangat fluktuatif. Artinya, kondisinya belum tentu turun maupun naik.

PWI Peringatkan Intimidasi dan Kekerasan Terhadap Pers adalah Perbuatan Pidana
Indonesia
PWI Peringatkan Intimidasi dan Kekerasan Terhadap Pers adalah Perbuatan Pidana

Dengan begitu, semua pihak, termasuk petugas kepolisian juga harus menghormati ketentuan-ketentuan dalam UU Pers.