Anggota TNI Gugur Diserang KKB, DPR Nilai Pemerintah Tak Miliki Strategi Matang
Kontak senjata antara TNI dan KSB di Kabupaten Puncak menelan korban warga sipil (Foto: antara)
Merahputih.com - Anggota Komisi I DPR, Sukamta mempertanyakan strategi pemerintah untuk menyelesaikan masalah Papua yang kompleks dan semakin banyak memakan korban dari TNI dan rakyat sipil.
Sejak Januari sudah 4 anggota TNI dari Batalyon Infanteri (Yonif) Raider 400/Banteng Raiders (BR) gugur. Jika kemudian terus berguguran boleh jadi strategi yang digunakan pemerintah saat ini tidak tepat.
Baca Juga:
Soal KKB di Papua, Eks Dan Korps Marinir: Hancurkan, Lumat Habis Baru Laporkan
"Kehilangan 1 nyawa anak bangsa itu sangat mahal harganya. Pemerintah semestinya segera melakukan evaluasi dalam penyelesaian masalah di Papua sehingga tidak ada lagi korban jiwa,” papar Sukamta dalam keteranganya kepada wartawan, Kamis (18/2).
Hal itu dikatakan terkait gugurnya seorang prajurit TNI, Prada Ginanjar Arianda saat terjadi kontak senjata antara TNI-Polri dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Senin (15/1) di Distrik Sugaja, Kabupaten Intan Jaya, Papua.
Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga menyoroti lemahnya sikap pemerintah dalam penanganan kelompok KKB yang menyebabkan situasi instabilitas keamanan berlarut-larut di Papua.
Ia menyebut, gangguan keamanan di Papua ini masalah lama, berlarut-larut hingga puluhan tahun. Sementara dulu ada persoalan gangguan keamanan di Aceh bisa terselesaikan dengan baik, juga ancaman beberapa kelompok teroris seperti kelompok Santoso di Poso bisa ditangani dengan operasi terpadu yang libatkan kekuatan pasukan khusus TNI dan Polri.
"Jadi rasanya aneh kalau pemerintah saat ini seakan tidak ada konsep untuk hadapi KKB secara tuntas,” terang Sukamta.
Anggota DPR asal Yogyakarta ini juga meminta pemerintah mengatasi akar masalah di Papua yang intinya adalah ketidakadilan, perasaan terdiskriminasi dan ketertinggalan.
Sehebat apapun pendekatan keamanan, kalau pemerintah tidak bisa hadirkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi masyaraat Papua, pasti akan jadi potensi gejolak.
Baca Juga
Buntut Kontak Tembak Aparat-KKB di Sugapa, Prajurit Banteng Raider Meninggal Dunia
Ia menilai, selama ini sumber daya alam Papua disedot perusahan-perusahaan besar. Tapi masyarakat masih hidup miskin dan terbelakang.
"Tugas pemerintah melindungi rakyat, bukan malah lindungi korporat. Ini yang semestinya segera diatasi pemerintah.” tutup Sukamta. (Knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Personel Polres Aceh Tengah Terobos Medan Ekstrem demi Salurkan Logistik ke Kampung Serule yang Terisolasi Berhari-Hari akibat Bencana
Polri dan Kejagung Resmi Terapkan KUHP dan KUHAP Baru Mulai Hari Ini
Polri Turunkan 1.105 Personel ke Lokasi Bencana Sumatra, Percepat Identifikasi Korban Meninggal Dunia
BNPB Jamin Semua Anggota TNI yang Ikut Penanganan Bencana Sumatra Dapat Uang Lelah dan Makan Rp 165 Ribu per Hari
Akui Kinerja Polisi Jauh dari Harapan, Kapolri Minta Maaf dan Janji tak Baper Terima Kritikan Publik
Belasan Ribu Polisi Diperintahkan Tetap di Lokasi Bencana Sumatra sampai Kondisi Benar-Benar Pulih
Kamera Tilang E-TLE Bikin Polantas makin Susah Lakukan Pungli dan ‘Main Mata’ dengan Pelanggar Lalu Lintas
Berantas Kejahatan Transnasional, Polri Tangkap dan Serahkan 14 Buron Interpol Red Notice
Pertahankan Zero Attack, Densus 88 AT Polri Tangkap 51 Teroris Sepanjang 2025
Kapolri Klaim Institusi Polri ialah Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya Rakyat Indonesia