Anggota Komisi III DPR Tanggapi Kabar Penangkapan Irjen Teddy Minahasa Anggota DPR Arteria Dahlan. (Foto: dpr.go.id)

MerahPutih.com - Legislator Senayan menyayangkan kabar penangkapan Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa. Jenderal bintang dua itu ditangkap oleh Divisi Propam Polri lantaran diduga terlibat kasus narkoba.

Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan menilai peristiwa yang terjadi di Korps Bhayangkara bak drama sinteron yang berkelanjutan.

Baca Juga

8 Kapolda Diisukan Positif Amphetamine saat Tes Urine, Istana: Tidak Ada Kabar Tersebut

"Kejadian demi kejadian dalam tubuh Polri ini kan seperti drama sinetron yang tidak berkesudahan meluluhlantahkan kerja keras kami selama 20 tahun, pastinya harus dihentikan," kata Arteria kepada wartawan, Jumat (14/10).

Baca Juga

Polri Bantah Kabar 8 Kapolda Positif Narkoba

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini mengaku dirinya mendapat kabar penangkapan Irjen Teddy pada Jumat pukul 10.00 WIB. Ia meminta semua pihak bersabar menunggu pernyataan resmi dari Mabes Polri.

"Sudah terinformasi seperti itu, tadi jam 10-an dapat berita itu, tapi kita tunggu pernyataan resmi Mabes Polri," ujarnya.

Lebih lanjut, Arteria mengaku sedih mendengar kabar tersebut. Dia mengaku memiliki hubungan baik selaku bermitra dengan Irjen Teddy.

"Saya sangat sedih dan prihatin. Saya tidak menyangka beliau seperti itu. Kami bermitra dengan baik dan sejauh ini tidak ada permasalahan berarti atas kinerja beliau," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Soroti Turunnya Citra, Jokowi Minta Polisi Perbaiki Kinerja

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pekan Depan, DPR-Kemenkes Gelar Raker Bahas Hepatitis Akut
Indonesia
Pekan Depan, DPR-Kemenkes Gelar Raker Bahas Hepatitis Akut

"Komisi IX sudah memutuskan untuk mengundang Kementerian Kesehatan dan pihak terkait untuk soal hepatitis akut ini dibahas dalam rapat kerja dengan Komisi IX," kata Melki.

Rotasi Matra Jadi Alasan Jokowi Tunjuk Yudo Jadi Panglima TNI
Indonesia
Rotasi Matra Jadi Alasan Jokowi Tunjuk Yudo Jadi Panglima TNI

Presiden Joko Widodo telah mengajukan Laksamana Yudo Margono sebagai calon tunggal Panglima Tentara Nasional Indonesia. Yudo nantinya akan menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa.

Anies Pepet Ganjar, Elektabilitas Prabowo Justru Menurun
Indonesia
Anies Pepet Ganjar, Elektabilitas Prabowo Justru Menurun

Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terkait elektabilitas tokoh yang masuk bursa calon presiden 2024.

Puing Pesawat China Eastern Airlines Ditemukan, Pers Yakin Semua Penumpang Tewas
Dunia
Puing Pesawat China Eastern Airlines Ditemukan, Pers Yakin Semua Penumpang Tewas

Jatuhnya pesawat China Eastern Airlines sempat memicu kebakaran hutan di perbukitan Kabupaten Tengxian.

Harga Minyak Melonjak, Ketahanan Pasokan BBM Bersubsidi Pertalite Kisaran 17 Hari
Indonesia
Harga Minyak Melonjak, Ketahanan Pasokan BBM Bersubsidi Pertalite Kisaran 17 Hari

Rata-rata harga minyak mentah Indonesia pada bulan Mei 2022 berdasarkan perhitungan Formula Indonesian Crude Price (ICP) sebesar USD 109,61 per barel.

Wamenkumham Sebut Pasal Penghinaan Pemerintah tidak Bertentangan dengan UUD 45
Indonesia
Wamenkumham Sebut Pasal Penghinaan Pemerintah tidak Bertentangan dengan UUD 45

Menurutnya, pasal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Legislator Golkar Ingatkan Perajin Tempe-Tahu, Mogok Massal Bukan Jalan Keluar
Indonesia
Legislator Golkar Ingatkan Perajin Tempe-Tahu, Mogok Massal Bukan Jalan Keluar

Kenaikan harga kedelai karena Amerika Serikat ditimpa musibah cuaca tidak menentu.

Jelang KTT G20 Pintu Masuk ke Bali Dipasang CCTV dan Pemindai Wajah
Indonesia
Jelang KTT G20 Pintu Masuk ke Bali Dipasang CCTV dan Pemindai Wajah

Polri akan menempatkan personel di tiap titik perbatasan baik di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

 E-HAC Jadi Syarat Wajib Bepergian Pakai Pesawat, Simak Cara Penggunaannya
Indonesia
E-HAC Jadi Syarat Wajib Bepergian Pakai Pesawat, Simak Cara Penggunaannya

Pengisian electronic health alert card (e-HAC) kini jadi syarat mudik menggunakan transportasi udara.

Kukuh Pidanakan Aktivis, Luhut Diingatkan Jadi Pejabat Publik Harus Siap Dikritik
Indonesia
Kukuh Pidanakan Aktivis, Luhut Diingatkan Jadi Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

Indonesia adalah negara demokrasi. Perbedaan pendapat wajar dan seharusnya dihadapi dengan adu argumentasi.