Anggota DPR Ajak Masyarakat Buang Perbedaan di Momen Idul Adha

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 28 Juni 2023
Anggota DPR Ajak Masyarakat Buang Perbedaan di Momen Idul Adha

Anggota Komisi III DPR RI Agustiar Sabran. (Foto: Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah dirayakan oleh seluruh umat muslim di dunia. Tak kecuali di Indonesia yang jatuh pada tanggal 28 dan 29 Juni 2023.

Muhammadiyah merayakan Idul Adha pada hari ini, Rabu (28/06). Sedangkan Pemerintah dan Nahdlatul Ulama (NU) merayakannya pada Kamis (29/6).

Meski berbeda hari, anggota Komisi III DPR RI Agustiar Sabran melihat kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia itu sama-sama memaknai perayaan Idul Adha, yakni pengorbanan Nabi Ismail AS dan ketulusan Nabi Ibrahim AS.

Baca Juga:

Libur Idul Adha, Volume Kendaraan Keluar Jabodetabek Naik 37 Persen

"NU dan Muhammadiyah punya peran penting dalam tonggak sejarah memerdekakan Indonesia. Tokoh-tokoh dari keduanya berjuang membawa Indonesia keluar dari penjajahan, dengan ikhlas dan tulus. Mendirikan Indonesia dengan rahmatan lil 'alamin," kata Agustiar Sabran.

Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah (Kalteng) tersebut mengatakan bahwa perbedaan harus dijadikan kelebihan untuk saling melengkapi, bukan bentuk kelemahan.

"Kalau kata Bung Karno, negara ini, Republik Indonesia, bukan milik kelompok mana pun, juga agama, atau kelompok etnis mana pun, atau kelompok dengan adat dan tradisi apa pun, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke."

"Itulah konsep nasionalisme yang didirikan Indonesia. Bukan orang Jawa, bukan orang Sumatera, bukan orang Kalimantan, Sulawesi, Bali atau lainnya, tapi orang Indonesia, yang bersama-sama menjadi fondasi satu kesatuan."

"Bung Karno lahir dari rahim seorang wanita asal Bali, ayahnya asal Tanah Jawa. Tapi beliau menyatukan perbedaan di Konferensi Asia Afrika, dengan satu tekad yakni perjuangan dari bangsa penjajah," tegas Agustiar Sabran.

Baca Juga:

KPU DKI Tetap Buka Help Desk bagi Caleg saat Cuti Bersama Idul Adha

Untuk itu, Agustiar Sabran mengajak masyarakat Indonesia, khususnya muslim tanah air untuk sama-sama bergandengan tangan, membuang perbedaan. Tak perlu lagi ada perdebatan soal merayakan hari besar umat muslim.

"Sudah saatnya mendukung apa yang sudah dilakukan para tokoh bangsa, terutama dari NU dan Muhammadiyah. Kita sebagai generasi penerus, mari membawa Indonesia mewujudkan Indonesia Emas 2045," tegas politikus PDI Perjuangan (PDIP) tersebut.

"Tentu saja berpegang teguh dengan Pancasila, dan memaknai Bhinneka Tunggal Ika," tambah Agustiar Sabran. (Pon)

Baca Juga:

Peningkatan Arus Lalu Lintas saat Libur Idul Adha, Kendaraan Mengarah ke 3 Tujuan

#DPR RI #Idul Adha
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Bagikan