2 Kader Golkar Diperiksa Karena Wacanakan Munaslub

MerahPutih.com - Tiga ormas pendiri Partai Golkar, yakni Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) meminta Airlangga Hartarto untuk mundur dari posisi Ketua Umum DPP Golkar dan menggelar Munaslub.

Dewan Etik Partai Golkar memanggil dua kader yang mewacanakan digelar-nya musyawarah nasional luar biasa (munaslub) partai.

Baca Juga:

Isu Munaslub, Pemecatan Kader Golkar Bisa Terulang seperti Pemilu 2004

Ketua Dewan Etik Partai Golkar Muhammad Hatta mengatakan, dua kader yang dipanggil untuk diminta klarifikasi yakni Ketua Umum DPN Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Lawrence Siburian dan anggota Dewan Pakar Ridwan Hisjam.

Lawrence dimintai klarifikasi secara tertutup di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat. Sidang Lawrence dimulai sekitar pukul 10.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB.

Forum klarifikasi, dewan etik mempersilakan Lawrence menjelaskan latar belakang pernyataannya terkait munaslub Golkar.

"Kami juga memberikan masukan dan saran, agar hal itu tidak meluas menjadi ruang konflik di wilayah publik," katanya menegaskan.

Hatta menyatakan, dewan etik memiliki wewenang untuk memeriksa terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan seluruh kader Golkar. Dewan etik mendapatkan mandat dari forum Musyawarah Nasional (Munas) 2019.

Ia mengaku, ada banyak aduan terhadap dugaan pelanggaran etik kader Golkar, namun, aduan tersebut ada yang ditindaklanjuti maupun dihentikan.

Hatta menegaskan, setiap persoalan etik bakal diselesaikan menurut kasusnya. Jika memang ada dugaan pelanggaran berat pada kader, sanksi terberat adalah pemecatan dari keanggotaan partai.

Ia menegaskan, Munaslub bukan forum untuk mengevaluasi program DPP. Munaslub memiliki forum dan mekanisme sendiri.

"Jadi membawa wacana Munaslub ke ruang publik, timbul pertanyaan maksudnya apa? Karena arus bawah, akar rumput, menjadi kebingungan," tuturnya.

Selanjutnya, pemanggilan anggota Dewan Pakar Ridwan Hisjam pada Selasa (18/7). Ridwan menjadi pihak yang mengeluarkan pernyataan soal dorongan munaslub. Padahal, dalam Rapat Pleno Dewan Pakar di kediaman Ketua Dewan Pakar Agung Laksono, hasil rekomendasi tidak memuat satupun pembahasan atau wacana soal Munaslub Golkar.

Baca Juga:

Respons Isu Munaslub, KPPG Tegaskan Solid Dukung Kepemimpinan Airlangga