Isu Munaslub, Pemecatan Kader Golkar Bisa Terulang seperti Pemilu 2004

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 17 Juli 2023
Isu Munaslub, Pemecatan Kader Golkar Bisa Terulang seperti Pemilu 2004

Ketua Umum Partai Airlangga Hartarto di acara Sarasehan Nasional Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) di Jakarta, Minggu (10/12). (ANTARA FOTO/Widodo S Jusuf)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kader Golkar harus berhati-hati mewacanakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk melengserkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum (Ketum). Sebab, Golkar bakal memecat anggota yang lantang gelar munaslub.

Hal tersebut pun pernah terjadi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 lalu, kala Partai Golkar menghentikan sejumlah kader.

Wakil Ketua Umum Soksi Partai Golkar Firman Soebagyo meminta agar seluruh jajaran partai berlambang pohon beringin harus menyadari konsekuensi akibat perbuatan masing-masing. Hal itu lantaran Golkar tetap menjunjung tinggi azas prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela.

Baca Juga:

3 Elite Golkar Hadiri Apel Siaga Perubahan NasDem di SUGBK

"Ada kader yang dipecat dari keanggotaan partai karena menentang dan melawan keputusan DPP Partai Golkar saat itu, dan ini bukan main-main," ujar Firman melalui keterangan tertulisnya, yang dikutip Senin (17/7).

Firman tegaskan, Musyawarah Nasional (Munas) 2019 telah memberikan mandat penuh Airlangga menentukan sikap politik dan membuat keputusan terbaik dalam pencalonan presiden dan wakil presiden.

Keputusan Munas 2019 itu selanjutnya dengan hasil keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).

Maka dari itu, dirinya mengaku heran apabila ada pihak yang mengklaim sebagai kader senior Golkar, namun malah memahami aturan dan mekanisme organisasi.

"Kok masih ada kader yang mengklaim kader senior tetapi tidak paham aturan dan mekanisme organisasi. Mereka 'menari di atas genderang orang lain', padahal mereka-mereka itulah yang ingin menghancurkan Golkar dari dalam," ujarnya.

Baca Juga:

Dewan Pakar Golkar Bantah Rekomendasikan Munaslub untuk Memakzulkan Airlangga

Kemudian ia pun mencurigai ada "penumpang gelap" dalam kemunculan gagasan munaslub oleh pihak yang mengatasnamakan anggota Dewan Pakar Partai Golkar.

Ia menyebut ada pihak yang "ngebet" menggantikan posisi Airlangga.

Dengan begitu, Firman meminta Ketua Dewan Etik Partai untuk segera memproses dugaan pelanggaran kader yang mengembuskan wacana munsalub.

"Kami mendesak agar Ketua Dewan Etik Partai Golkar segera mengambil langkah tegas memberikan peringatan kepada kader-kader tersebut," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Mekeng Minta Tokoh dan Senior Golkar Tak Ganggu Soliditas Kader Jelang Pilpres 2024

#Golkar #Munaslub Partai Golkar
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
Partai Golkar baru akan menyetujui pemilihan kepala daerah lewat DPRD jika partisipasi publik tetap berjalan maksimal.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
Indonesia
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Pemilihan di DPRD dilakukan secara terbuka melalui voting terbuka guna mencegah praktik transaksional. Selain itu,hanya memilih kepala daerah tanpa wakil.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Indonesia
Golkar Gelar Rapimnas Lusa, Idrus Marham Tegaskan tidak Ada Agenda Ganti Bahlil
Forum tersebut akan difokuskan pada konsolidasi organisasi, evaluasi program kerja, serta pembahasan arah strategis partai di masa depan.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Desember 2025
Golkar Gelar Rapimnas Lusa, Idrus Marham Tegaskan tidak Ada Agenda Ganti Bahlil
Indonesia
PKB Sentil Golkar Ngomong Koalisi Permanen di Tengah Derita Warga Akibat Bencana
Dalam situasi nasional yang sangat berat ini, seharusnya seluruh kekuatan politik bersatu membantu rakyat, bukan justru memperdebatkan koalisi permanen atau tidak permanen
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 08 Desember 2025
PKB Sentil Golkar Ngomong Koalisi Permanen di Tengah Derita Warga Akibat Bencana
Indonesia
Bahlil Dorong Pilkada Dipilih DPRD Agar UU Tak Diobrak-Abrik
Ia menyuarakan kekhawatiran tentang potensi perubahan norma yang sudah disepakati
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
Bahlil Dorong Pilkada Dipilih DPRD Agar UU Tak Diobrak-Abrik
Indonesia
Viral Bupati Aceh Tenggara Sebut ‘Prabowo Presiden Seumur Hidup’, Golkar: Bentuk Ekspresi Kegembiraan
Ucapan Bupati Aceh Tenggara yang meminta Prabowo Subianto menjadi presiden seumur hidup viral di media sosial.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Desember 2025
Viral Bupati Aceh Tenggara Sebut ‘Prabowo Presiden Seumur Hidup’, Golkar: Bentuk Ekspresi Kegembiraan
Indonesia
Golkar Solo Bakal Gelar Tasyakuran Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Partai Golkar sejak awal telah mengusulkan dan mendukung beliau beserta tokoh-tokoh lainnya untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Kemudian tahun ini baru terwujud.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 11 November 2025
Golkar Solo Bakal Gelar Tasyakuran Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Indonesia
Golkar Apresiasi Prabowo, Gelar Pahlawan Nasional Terhadap Soeharto dan Gus Dur Dinilai Sebagai Simbol Rekonsiliasi
Pak Harto berperan penting, baik pada masa prakemerdekaan, pascakemerdekaan, maupun selama menjadi presiden
Angga Yudha Pratama - Senin, 10 November 2025
Golkar Apresiasi Prabowo, Gelar Pahlawan Nasional Terhadap Soeharto dan Gus Dur Dinilai Sebagai Simbol Rekonsiliasi
Indonesia
Idrus Marham Yakin Bahlil Setia ke Prabowo Meski Dihujat di Media Sosial
Memperjuangkan keadilan harus dengan cara adil, memperjuangkan demokrasi harus dengan cara demokratis
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 25 Oktober 2025
Idrus Marham Yakin Bahlil Setia ke Prabowo Meski Dihujat di Media Sosial
Indonesia
Kritik Terhadap Bahlil Lahadalia Dinilai Sudah Kebablasan dan Menyerang Personal Tanpa Berlandaskan Fakta, Golkar Siap Tempur?
Framing negatif terhadap Pak Bahlil Lahadalia sudah tidak diinspirasi oleh nilai-nilai Pancasila
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
Kritik Terhadap Bahlil Lahadalia Dinilai Sudah Kebablasan dan Menyerang Personal Tanpa Berlandaskan Fakta, Golkar Siap Tempur?
Bagikan