Isu Munaslub, Pemecatan Kader Golkar Bisa Terulang seperti Pemilu 2004

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 17 Juli 2023
Isu Munaslub, Pemecatan Kader Golkar Bisa Terulang seperti Pemilu 2004

Ketua Umum Partai Airlangga Hartarto di acara Sarasehan Nasional Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) di Jakarta, Minggu (10/12). (ANTARA FOTO/Widodo S Jusuf)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kader Golkar harus berhati-hati mewacanakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk melengserkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum (Ketum). Sebab, Golkar bakal memecat anggota yang lantang gelar munaslub.

Hal tersebut pun pernah terjadi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 lalu, kala Partai Golkar menghentikan sejumlah kader.

Wakil Ketua Umum Soksi Partai Golkar Firman Soebagyo meminta agar seluruh jajaran partai berlambang pohon beringin harus menyadari konsekuensi akibat perbuatan masing-masing. Hal itu lantaran Golkar tetap menjunjung tinggi azas prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela.

Baca Juga:

3 Elite Golkar Hadiri Apel Siaga Perubahan NasDem di SUGBK

"Ada kader yang dipecat dari keanggotaan partai karena menentang dan melawan keputusan DPP Partai Golkar saat itu, dan ini bukan main-main," ujar Firman melalui keterangan tertulisnya, yang dikutip Senin (17/7).

Firman tegaskan, Musyawarah Nasional (Munas) 2019 telah memberikan mandat penuh Airlangga menentukan sikap politik dan membuat keputusan terbaik dalam pencalonan presiden dan wakil presiden.

Keputusan Munas 2019 itu selanjutnya dengan hasil keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).

Maka dari itu, dirinya mengaku heran apabila ada pihak yang mengklaim sebagai kader senior Golkar, namun malah memahami aturan dan mekanisme organisasi.

"Kok masih ada kader yang mengklaim kader senior tetapi tidak paham aturan dan mekanisme organisasi. Mereka 'menari di atas genderang orang lain', padahal mereka-mereka itulah yang ingin menghancurkan Golkar dari dalam," ujarnya.

Baca Juga:

Dewan Pakar Golkar Bantah Rekomendasikan Munaslub untuk Memakzulkan Airlangga

Kemudian ia pun mencurigai ada "penumpang gelap" dalam kemunculan gagasan munaslub oleh pihak yang mengatasnamakan anggota Dewan Pakar Partai Golkar.

Ia menyebut ada pihak yang "ngebet" menggantikan posisi Airlangga.

Dengan begitu, Firman meminta Ketua Dewan Etik Partai untuk segera memproses dugaan pelanggaran kader yang mengembuskan wacana munsalub.

"Kami mendesak agar Ketua Dewan Etik Partai Golkar segera mengambil langkah tegas memberikan peringatan kepada kader-kader tersebut," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Mekeng Minta Tokoh dan Senior Golkar Tak Ganggu Soliditas Kader Jelang Pilpres 2024

#Golkar #Munaslub Partai Golkar
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Adies Kadir Janji Tidak Akan Terlibat Perkara Berkaitan Partai Golkar di MK
Sebelum dilantik sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi, Adies Kadir menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 05 Februari 2026
Adies Kadir Janji Tidak Akan Terlibat Perkara Berkaitan Partai Golkar di MK
Indonesia
Golkar Tolak Ambang Batas Parlemen Dihapus, Bantah Motifnya Jegal Partai Baru
Penghapusan ambang batas dinilai dapat membuka peluang bagi partai-partai kecil untuk masuk ke parlemen, sekaligus mendorong keberagaman politik di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Golkar Tolak Ambang Batas Parlemen Dihapus, Bantah Motifnya Jegal Partai Baru
Indonesia
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Demokrat dan Golkar menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo, usai Thomas Djiwandono mundur dari Wamenkeu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Januari 2026
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Indonesia
Bahlil: Adies Kadir Sudah Mundur dari Golkar Sebelum Ditetapkan Hakim MK
Ketum Golkar Bahlil Lahadalia memastikan Adies Kadir mundur dari kepengurusan dan keanggotaan Golkar usai terpilih sebagai Hakim MK.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Januari 2026
Bahlil: Adies Kadir Sudah Mundur dari Golkar Sebelum Ditetapkan Hakim MK
Indonesia
Eks Golkar Adies Kadir Jadi Hakim MK, Bahlil: Kami Wakafkan ke Negara
Bahlil Lahadalia mengumumkan Adies Kadir tidak lagi menjadi pengurus maupun kader Partai Golkar setelah pencalonannya sebagai Hakim MK disetujui DPR RI.
Wisnu Cipto - Rabu, 28 Januari 2026
Eks Golkar Adies Kadir Jadi Hakim MK, Bahlil: Kami Wakafkan ke Negara
Indonesia
Dipilih Jadi Hakim MK, Golkar Umumkan Adies Kadir Bukan Lagi Kader
Bahlil, saat ditanya tanggal pasti mengenai kapan berlakunya status Adies yang bukan lagi kader Golkar, menyebutkan itu telah ditetapkan sekitar beberapa hari lalu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Januari 2026
 Dipilih Jadi Hakim MK, Golkar Umumkan Adies Kadir Bukan Lagi Kader
Indonesia
Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
Partai Golkar baru akan menyetujui pemilihan kepala daerah lewat DPRD jika partisipasi publik tetap berjalan maksimal.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
Indonesia
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Pemilihan di DPRD dilakukan secara terbuka melalui voting terbuka guna mencegah praktik transaksional. Selain itu,hanya memilih kepala daerah tanpa wakil.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Indonesia
Golkar Gelar Rapimnas Lusa, Idrus Marham Tegaskan tidak Ada Agenda Ganti Bahlil
Forum tersebut akan difokuskan pada konsolidasi organisasi, evaluasi program kerja, serta pembahasan arah strategis partai di masa depan.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Desember 2025
Golkar Gelar Rapimnas Lusa, Idrus Marham Tegaskan tidak Ada Agenda Ganti Bahlil
Indonesia
PKB Sentil Golkar Ngomong Koalisi Permanen di Tengah Derita Warga Akibat Bencana
Dalam situasi nasional yang sangat berat ini, seharusnya seluruh kekuatan politik bersatu membantu rakyat, bukan justru memperdebatkan koalisi permanen atau tidak permanen
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 08 Desember 2025
PKB Sentil Golkar Ngomong Koalisi Permanen di Tengah Derita Warga Akibat Bencana
Bagikan