Kelangkaan Beras Premium Harus Diselesaikan Sebelum Ramadan

MerahPutih.com - Harga rata-rata beras di Jakarta mencapai Rp 16.500 per kg. Sementara itu, harga tertinggi terjadi di Provinsi Papua Pegunungan yang mencapai Rp 23.800 per kg, sedangkan harga terendah di Aceh sebesar Rp 14.850 per kg. Selain tinggi, beras juga hilang di ritel moderen.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) meminta pemerintah untuk bisa menyelesaikan kelangkaan beras premium tersebut. Mengingat pada bulan depan akan memasuki ramadan atau bulan puasa.

Baca Juga:

Beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Mulai Dijual di Toko Ritel

"Beras mahal, stoknya terbatas. Apalagi ini sebenarnya menjelang habis Februari ini kan Minggu depan, bulan depan bulan Maret itu sudah Ramadan," kata MTZ di Jakarta, Senin (19/2).

Pemerintah DKI Jakarta, kata ia, harus bisa mengantisipasi kelangkaan beras dan harga beras yang tinggi menjelang bulan puasa.

"Ya sebenarnya memang pemerintah ya termasuk juga pemerintah daerah Jakarta ini harus mengontrol nih, mengontrol atau mengendalikan harga beras dan stoknya tentu saja bukan hanya bulog," katanya.

Dalam persoalan pangan beras ini bukan hanya tugas dari Bulog namun juga Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta.

"Tapi juga nanti kalau di Jakarta itu dinas ketahanan pangan ya KPKP dan pangan, kelautan dan pertanian harus mengontrol, mengendalikan. "Termasuk nanti dengan BUMD yang terkait yaitu food station dan kemudian pasar jaya," katanya.

Pemerintah tidak boleh terlena dengan kontestasi politik Pemilu 2024, hingga luput dari tugasnya menjaga kepentingan publik soal kebutuhan dasar seperti pangan.

"Nah ini yang saya sayangkan ya sebenarnya ya pemilu jalan aja Pemilu, tapi kemudian tugas tugas atau kewajiban sebagai pemprov DKI atau sebagai pejabat publik itu harus terus di jalankan," tutupnya.

Pemerintah tengah menyalurkan bantuan beras untuk kepada 22 juta KPM, berdasarkan data yang dikelola oleh Kemenko PMK. Bantuan tersebut bertujuan meringankan beban KPM terhadap kenaikan harga beras ini. (Asp)

Baca Juga:

Cadangan Beras Pemerintah Diklaim Cukup Sampai Juni 2024