Waspada, Bisa Jadi Raskin Juga Sintesis!

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Kamis, 21 Mei 2015
Waspada, Bisa Jadi Raskin Juga Sintesis!

Pinterest

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Komisi VIII DPR mewanti-wanti mitra kerjanya, Kementerian Sosial agar berhati-hati dalam mendistribusikan beras melalui Badan Urusan Logistik (Bulog). Pasalnya, bukan tidak mungkin beras-beras sintetis bercampur dengan beras miskin (raskin).

"Agar beras sintetis tersebut tidak terdistribusi kepada 15,5 juta penerima raskin," kata Ketua Komisi VIII Saleh Partaonan Daulay di Jakarta, Kamis (21/5).

Kemensos, lanjut Saleh, harus mengawasi secara ketat beras raskin yang dikelolanya. Sebab, beras bersubsidi itu harus layak konsumsi dan tidak bercampur aduk dengan beras sintetis.

Kementerian yang dipimpin Khofifah Indar Parawansa juga diminta agar segera berkoordinasi dengan Bulog. Sebagai KPA (kuasa pengguna anggaran) program raskin, kemensos memiliki hak untuk mengecek mutu dan kualitas beras yang didistribusikan ke masyarakat.

Kekhawatiran bercampurnya beras sintetis ke dalam raskin dinilai bukan sesuatu yang berlebihan. Pasalnya, di pasar terbuka saja, beras sintetis banyak ditemukan. Tentu tidak tertutup kemungkinan jika ada saja pihak yang ingin mencari keuntungan dengan memasukkannya ke dalam raskin.

Sejauh ini, kata dia, memang belum ada laporan. Walau demikian, harus dipastikan bahwa raskin betul-betul bebas dari beras sintetis.

"Jangan sampai beras raskin justru membawa penyakit dan gizi buruk serta menimbulkan masalah baru," sambung politisi PAN itu.

Sebelum beras sintetis betul-betul bersih dari peredaran, pengawasan harus tetap dilakukan secara berkala. Dengan demikian, beras yang didistribusikan ke masyarakat miskin dapat dipastikan benar-benar layak konsumsi. (mad)

 

BACA JUGA:

Heboh, Beredar Video Pembuatan Beras Plastik

Beras 'Jadi-jadian' Ternyata Tak Hanya Ada di Indonesia

Bikin Geger, Beredar di Bekasi Beras 'Jadi Jadian'

#Beras Jadi-Jadian #Stok Beras
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
Ombudsman Ungkap Kerugian Tata Kelola Beras Rp 3 T, DPR Tuntut Reformasi Sistem Nasional
Temuan Ombudsman memunculkan sorotan tajam dari DPR RI yang meminta pemerintah segera melakukan pembenahan reformasi sistem tata kelola beras nasional.
Wisnu Cipto - Senin, 17 November 2025
Ombudsman Ungkap Kerugian Tata Kelola Beras Rp 3 T, DPR Tuntut Reformasi Sistem Nasional
Indonesia
Stok Beras Pemerintah Bisa Rusak, Bulog Harus Percepat Penyaluran 1,5 Juta Ton Beras SPHP
Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga 4 November 2025 baru menyalurkan 577 ribu ton atau 38,49 persen dari target 1,5 juta ton.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 10 November 2025
 Stok Beras Pemerintah Bisa Rusak, Bulog Harus Percepat Penyaluran 1,5 Juta Ton Beras SPHP
Indonesia
Harga Beras Masih Dijual Melebihi HET di 51 Daerah
tim akan bekerja sama dengan Dinas Perdagangan daerah dan Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah (Polda) setempat untuk memastikan pengawasan distribusi beras dilakukan secara transparan dan terkendali.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 03 November 2025
Harga Beras Masih Dijual Melebihi HET di 51 Daerah
Indonesia
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Jika harga pasar naik, pemerintah punya instrumen sangat lengkap untuk menstabilkannya kembali
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Indonesia
Pedagang Beras yang Jual di Atas HET Diberi 'Kartu Kuning' dan Waktu Seminggu untuk Tobat, Kalau Masih Bandel Sanksi Menanti
Hasil dari pengecekan menunjukkan bahwa semua pelaku usaha telah menjual beras sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Pedagang Beras yang Jual di Atas HET Diberi 'Kartu Kuning' dan Waktu Seminggu untuk Tobat, Kalau Masih Bandel Sanksi Menanti
Indonesia
Standar Kualitas Bantuan Pangan Diperketat, Bapanas Wajibkan Bulog Lakukan 'Treatment' Stok Lama di Gudang
Bapanas rutin melakukan pengecekan acak di sejumlah gudang bersama perwakilan Bulog
Angga Yudha Pratama - Rabu, 01 Oktober 2025
Standar Kualitas Bantuan Pangan Diperketat, Bapanas Wajibkan Bulog Lakukan 'Treatment' Stok Lama di Gudang
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut Impor Beras Dihentikan, DPR Minta Pemerintah Pastikan Petani Tak Dirugikan
Indonesia catat stok beras tertinggi, DPR ingatkan jangan abaikan kualitas dan kesejahteraan petani.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Oktober 2025
Presiden Prabowo Sebut Impor Beras Dihentikan, DPR Minta Pemerintah Pastikan Petani Tak Dirugikan
Indonesia
Bapanas Jamin Bantuan Beras yang Didistribusikan Oktober Hingga November Aman untuk Dikonsumsi
Prinsipnya, semua bantuan pangan yang ditugaskan ke Bulog harus sampai ke masyarakat dalam kondisi bagus
Angga Yudha Pratama - Selasa, 30 September 2025
Bapanas Jamin Bantuan Beras yang Didistribusikan Oktober Hingga November Aman untuk Dikonsumsi
Indonesia
DPR Desak Food Station dan Satgas Pangan Perketat Pengawasan Mutu Usai Pemerinteh Menaikan HET Beras
Novita juga mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras
Angga Yudha Pratama - Jumat, 26 September 2025
DPR Desak Food Station dan Satgas Pangan Perketat Pengawasan Mutu Usai Pemerinteh Menaikan HET Beras
Indonesia
Bapanas Minta Seluruh Pihak Waspada Jelang Akhir Tahun, Cadangan Pangan Pemerintah Ibarat 'Rem dan Gas'
Data Bapanas menunjukkan harga beras medium mulai mendekati Harga Eceran Tertinggi (HET) di beberapa zona
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
Bapanas Minta Seluruh Pihak Waspada Jelang Akhir Tahun, Cadangan Pangan Pemerintah Ibarat 'Rem dan Gas'
Bagikan