Komisi IV DPR: Pemalsu Beras akan Dijerat Pasal Berlapis

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Kamis, 21 Mei 2015
Komisi IV DPR: Pemalsu Beras akan Dijerat Pasal Berlapis

Ilustrasi Seorang penjual beras menuangkan butiran beras ke wadahnya. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasionlal - Komisi IV DPR akan panggil Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Menteri Pertanian pekan depan terkait dengan beredarnya beras sintesis atau beras palsu.

"Selasa siang kami jadwalkan raker dengan mentan dan mengundang BPOM," ujar anggota Komisi IV E Herman Khaeron kepada merahputih.com di Jakarta, Kamis (21/5).

Menurut pria yang akrab disapa Hero ini, hingga saat ini pihaknya belum mengetahui kebenaran kabar beras plastik tersebut. Kendati demikian, ia meminta masyarakat tetap waspada dan melakukan tindakan preventif terhadap berbagai pangan yang tidak aman. "Dan, tentu saja merugikan kesehatan," sambungnya.

Hero menegaskan, apabila beras tersebut memang ditemukan, maka harus dilakukan tindakan tegas. Bahkan ia menyarankan pelakunya dijerat dengan pasal berlapis.

"Gunakan UU 18 tahun 2012 tentang pangan sebagai dasar penegakan hukum," katanya.

Ditambahkan politikus Demokrat ini, jika beras sintetis berasal dari impor berarti Badan Karantina lalai dalam melaksanakan tugasnya, sehingga beras sintetis bisa lolos dan beredar di masyarakat. "Tidak ada hubungannya dengan Bulog," tandasnya. (mad)

 

BACA JUGA:

Heboh, Beredar Video Pembuatan Beras Plastik

Beras 'Jadi-jadian' Ternyata Tak Hanya Ada di Indonesia

Bikin Geger, Beredar di Bekasi Beras 'Jadi Jadian'

#Komisi IV DPR #BPOM #Beras Jadi-Jadian #Stok Beras
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Dunia
33 Negara Serukan Warga Stok Makanan Hingga Obat, Ada Apa?
Sebanyak 33 negara, termasuk Inggris, AS, dan Jepang, resmi mengimbau warganya untuk stok makanan dan obat selama 72 jam. Simak alasan lengkap dan daftar negaranya di sini!
Angga Yudha Pratama - Senin, 02 November 2026
33 Negara Serukan Warga Stok Makanan Hingga Obat, Ada Apa?
Indonesia
Harga Beras Naik Rp 50 per Kg, Stok Nasional Diklaim Cukup hingga Juli 2027
Harga beras kini mencapai Rp 16.450 per kilogram atau naik Rp 50. Namun, stok beras nasional diklaim cukup hingga Juli 2027.
Soffi Amira - Senin, 26 Oktober 2026
Harga Beras Naik Rp 50 per Kg, Stok Nasional Diklaim Cukup hingga Juli 2027
Indonesia
Bukan untuk Sawit, DPR Minta Lahan Bekas Karhutla Ditanami Pohon Keras dan Tanaman Produktif
Daniel Johan mendorong rehabilitasi lahan bekas karhutla dengan pohon keras dan tanaman produktif. Meminta anggaran kehutanan memprioritaskan pemulihan hutan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Bukan untuk Sawit, DPR Minta Lahan Bekas Karhutla Ditanami Pohon Keras dan Tanaman Produktif
Indonesia
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Penegakan hukum menyasar pihak yang bertanggung jawab agar praktik pembakaran hutan tidak terus berulang.
Yusuf Abdillah - Rabu, 14 Oktober 2026
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Indonesia
DPR Desak Penyidik PNS Kemenkes dan BPOM Aktif Usut Keracunan MBG
DPR RI mendesak PPNS Kemenkes dan BPOM proaktif mengusut kasus keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wisnu Cipto - Senin, 07 September 2026
DPR Desak Penyidik PNS Kemenkes dan BPOM Aktif Usut Keracunan MBG
Indonesia
Harga Beras Melonjak, Pemerintah Bisa Berikan Subsidi Biaya Logistik Buat Turunkan Harga
Inflasi pangan menjadi kekhawatiran utama pada kuartal III dan IV 2026, terutama seiring risiko gangguan pasokan akibat El Nino.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 02 September 2026
Harga Beras Melonjak, Pemerintah Bisa Berikan Subsidi Biaya Logistik Buat Turunkan Harga
Indonesia
Kirim Beras Premium ke Retail Modern, Bulog Minta Warga Tidak Perlu Khawatir
Pendistribusian ke retail modern merupakan strategi Bulog untuk memastikan perluasan akses dan pilihan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan beras premium
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 Agustus 2026
Kirim Beras Premium ke Retail Modern, Bulog Minta Warga Tidak Perlu Khawatir
Indonesia
Komisi IV DPR Sentil Menhut Raja Juli: Dugaan Gratifikasi Harus Dikembalikan ke KPK, Bukan ke Pemberi
Firman Soebagyo menegaskan dugaan gratifikasi harus dilaporkan kepada KPK, bukan dikembalikan kepada pemberi. Komisi IV DPR akan meminta penjelasan Kementerian Kehutanan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 06 Juli 2026
Komisi IV DPR Sentil Menhut Raja Juli: Dugaan Gratifikasi Harus Dikembalikan ke KPK, Bukan ke Pemberi
Indonesia
Titiek Soeharto Minta Mitigasi El Nino Dipercepat demi Lindungi Ketahanan Pangan Nasional
Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto meminta mitigasi El Nino dilakukan secara cepat dan terintegrasi guna menjaga produktivitas pertanian, peternakan, dan ketahanan pangan nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 04 Juli 2026
Titiek Soeharto Minta Mitigasi El Nino Dipercepat demi Lindungi Ketahanan Pangan Nasional
Indonesia
El Nino Berpeluang Capai 98 Persen, DPR Desak Pemerintah Siapkan Mitigasi Darurat Karhutla dan Kekeringan
Anggota Komisi IV DPR RI Usman Husin meminta pemerintah segera melakukan mitigasi darurat menghadapi El Nino yang berpeluang mencapai 98 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 02 Juli 2026
El Nino Berpeluang Capai 98 Persen, DPR Desak Pemerintah Siapkan Mitigasi Darurat Karhutla dan Kekeringan
Bagikan