Waketum Gerindra: JK Punya Hasrat Berkuasa

MerahPutih Politik - Perang dingin antara Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla diduga sudah terjadi sejak pembentukan Kabinet Kerja. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengindikasikan, beberapa variabel yang meyakinkan bahwa ada pertarungan di antara kedua kubu, kubu Jokowi dan kubu Jusuf Kalla.

Menurut Arif, indikasi pertama adalah konflik ketika Presiden Jokowi memasang Luhut Binsar Panjaitan sebagai kepala staf kepresidenan. Fungsi kepala staf kepresidenan diketahui tidak beda jauh dengan kewenangan sebagai wakil presiden. Hal tersebut membuat JK tidak berkenan terhadap mantan duta besar untuk Singapura itu. Bahkan, Arif menyebut JK memiliki hasrat sangat besar untuk berkuasa.

"Perlu dicatat, waktu SBY sama JK, yang jadi presiden itu JK bukan SBY. Saat ini, JK seperti anak pungut. Dia dipungut sama Ibu Mega, harusnya dia nurut sama Mega. Tapi kalau hasrat untuk menguasai itu ada," ujar Arif dalam diskusi "Jokowi VS JK Dalam Isu Reshuffle Kabinet Jilid II", di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (8/1).

Mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini menambahkan, perseteruan dan bentrokan itu terjadi sejak pembentukan kabinet pertama kali. Arif juga meminta agar Wapres Jusuf Kalla sadar serta introspeksi diri dalam posisinya, bahwa yang berhak melakukan reshuffle adalah presiden.

"Jadi memamg reshuffle itu adalah haknya Pak Jokowi bukan haknya JK. Ini yang harusnya JK sadar. Sekalipun itu haknya Jokowi, secara etika dan moral Pak Jokowi harus mendengarkan kata-kata ibunya, Megawati," cetus Arif.

Peta politik saat ini terbentuk menjadi empat kutub dalam pertarungan bongkar-pasang kursi menteri mendatang. "Ini yang terjadi tarik menarik empat kutub. Mega, Jokowi, Luhut dan JK," kata Arif. (dit)


BACA JUGA:

1. Arif Poyuono: Keluarga JK Nikmati Fasilitas Pemberian Lino
2. Loyalis JK: Tak Ada Keretakan antara Presiden dan Wapres
3. Ubedilah: Reshuffle Bukti Lemahnya Konsolidasi Elit Politik
4. Pengamat: Reshuffle Kabinet Harus Besar-Besaran
5. Membongkar Kekuatan Politik Jusuf Kalla