Usai Pelantikan, Tito Pantau Arus Mudik

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 27 Juni 2016
Usai Pelantikan, Tito Pantau Arus Mudik

Komjen Tito Karnavian

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional- Usai rapat paripurna pengesahan Komjen Tito Karnavian sebagai Kapolri, DPR RI langsung mengirimkan surat pemberitahuan kepada Presiden RI terkait hal tersebut.

Tito Karnavian secara aklamasi sah menggantikan Jenderal Badroddin Haiti setelah seluruh Fraksi DPR RI menyetujui Komjen Tito sebagai Kapolri yang baru.

Terkait pelantikan Tito, tersiar kabar prosesi akan dilaksanakan usai Peringatan Hari Bhayangkara 1 Juli 2016. "Pelantikan Kapolri nanti setelah Hari Bhayangkara," kata Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Senin (27/6).

Sementara itu, Tito Karnavian yang ditemui awak media usai sidang paripurna DPR RI mengatakan lega, satu proses politik terkait pengusulan dirinya sudah selesai, dan langkah selanjutnya diserahkan kepada Presiden. Setelah dilantik Presiden, Tito mengaku akan segera bekerja menyelesaikan prioritas program jangka pendek.

"Yang paling utama saat ini saya kira adalah pengamanan arus mudik dan arus balik," tandas Tito.

BACA JUGA:

  1. Mulus Tanpa Hambatan DPR RI Setuju Tito Jadi Kapolri
  2. Tito Karnavian Akui Penegakan Hukum Dikepolisian Masih Banyak Masalah
  3. Herman Herry: Ada Polisi Berdarah Biru dan Berdarah Merah
  4. Hari Kamis, Komisi III Gelar Fit and Proper Test Tito Karnavian
  5. Putra Bungsu Komjen Pol Tito Karnavian Berpesan 'Jangan Lupakan Kami'

 

#DPR RI #Komjen Pol Tito Karnavian #Calon Kapolri
Bagikan
Zulfikar Sy
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy
Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
DPR Soroti Rencana Penutupan 7 Sekolah di Aceh Barat, Khawatir Hak Pendidikan Anak Terancam
Komisi X DPR RI mendesak pemerintah daerah dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mencari solusi
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 4 menit lalu
DPR Soroti Rencana Penutupan 7 Sekolah di Aceh Barat, Khawatir Hak Pendidikan Anak Terancam
Indonesia
DPR Dorong Evaluasi dan Penguatan Standar Keamanan Program MBG
Menurut laporan CISDI, sejak awal pelaksanaan MBG hingga saat ini, ada 5.626 kasus keracunan makanan yang dialami siswa di 16 provinsi.
Dwi Astarini - 2 jam, 9 menit lalu
DPR Dorong Evaluasi dan Penguatan Standar Keamanan Program MBG
Indonesia
Mewujudkan Keadilan yang Melekat pada Presiden, Hinca Pandjaitan Desak Reformasi Total KUHAP
Untuk urusan narkoba, Malaysia musuh utama kita
Angga Yudha Pratama - Minggu, 28 September 2025
Mewujudkan Keadilan yang Melekat pada Presiden, Hinca Pandjaitan Desak Reformasi Total KUHAP
Indonesia
Legislator PKS Tegaskan MBG Harus Hadirkan Manfaat Nyata, bukan Timbulkan Kekhawatiran Baru
Keselamatan dan kesehatan siswa tidak boleh dikompromikan dalam kondisi apa pun.
Dwi Astarini - Sabtu, 27 September 2025
Legislator PKS Tegaskan MBG Harus Hadirkan Manfaat Nyata, bukan Timbulkan Kekhawatiran Baru
Indonesia
Presiden Prabowo Berpidato di PBB, Komisi I DPR Sebut Kemerdekaan Palestina Harus segera Terwujud
Presiden Prabowo dinilai mewakili suara hati nurani rakyat Indonesia yang selama istikamah mendukung Palestina,
Dwi Astarini - Sabtu, 27 September 2025
Presiden Prabowo Berpidato di PBB, Komisi I DPR Sebut Kemerdekaan Palestina Harus segera Terwujud
Indonesia
Usai Siswa Keracunan, DPR Minta Semua Dapur MBG Wajib Punya Alat Uji Pangan dan Terapkan Tes 'Cium-Cicip-Lihat'
Pemulihan KLB ini jangan dibebankan ke daerah. BGN perlu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 26 September 2025
Usai Siswa Keracunan, DPR Minta Semua Dapur MBG Wajib Punya Alat Uji Pangan dan Terapkan Tes 'Cium-Cicip-Lihat'
Indonesia
Kasus Keracunan Massal MBG, Wakil Ketua DPR Minta Program Diperkuat Melalui Perpres
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menanggapi kasus keracunan massal MBG. Ia meminta program ini diperkuat melalui Pepres.
Soffi Amira - Jumat, 26 September 2025
Kasus Keracunan Massal MBG, Wakil Ketua DPR Minta Program Diperkuat Melalui Perpres
Indonesia
PKB Dorong RUU Masyarakat Hukum Adat demi Cegah Konflik Horizontal
Dalam konstitusi, keberadaan masyarakat adat dijamin sebagai warga negara Indonesia.
Dwi Astarini - Jumat, 26 September 2025
PKB Dorong RUU Masyarakat Hukum Adat demi Cegah Konflik Horizontal
Indonesia
DPR RI Minta Aparat Jangan Main Pukul, Desak TNI-Polri Pecat Anggota Arogan
Abdullah memastikan Komisi III DPR akan mengawasi proses hukum kasus-kasus kekerasan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 25 September 2025
DPR RI Minta Aparat Jangan Main Pukul, Desak TNI-Polri Pecat Anggota Arogan
Indonesia
Badan POM Tarik 19 Produk Herbal Ilegal, Komisi IX DPR Minta Sanksi Tegas bagi Produsen Nakal
Merupakan langkah nyata dalam melindungi konsumen dari produk berbahaya.
Dwi Astarini - Kamis, 25 September 2025
Badan POM Tarik 19 Produk Herbal Ilegal, Komisi IX DPR Minta Sanksi Tegas bagi Produsen Nakal
Bagikan