Uchok Sky: Dana untuk Parpol Tak Sampai Rp1 Triliun Per Tahun

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Jumat, 13 Maret 2015
Uchok Sky: Dana untuk Parpol Tak Sampai Rp1 Triliun Per Tahun

Pengamat Anggaran Politik dan Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi. (Foto: Twitter @Uchok_Sky)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih Politik - Pengamat Anggaran Politik dan Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi memprediksi pengeluaran dana partai politik dari tingkat pusat hingga tingkat Kabupaten atau kota dalam setahun tidak lebih dari Rp1 triliun.

"Tidak sampai segitu (Rp1 triliun_red), perkiraan saya hanya sekitar Rp530 miliar. Itu pun hanya untuk PDIP dan Golkar saja," kata Uchok saat dihubungi merahputih.com, Jumat (13/3).

Lebih lanjut Uchok menjelaskan, di tingkat pusat sendiri hanya ada satu Dewan Pimpinan Partai (DPP), kemudian di tingkat Provinsi ada 34 kantor perwakilan partai politik, selanjutnya di tingkat Kabupaten atau Kota ada sebanyak 514 kantor perwakilan.

Uchok sendiri memperkirakan pegeluaran setiap kantor partai politik di tingkat Kabupaten atau Kota sekitar Rp700 juta hingga Rp1 miliar. Kemudian di tingkat Provinsi sekitar Rp1 miliar. (Baca: Jhonny Allen Minta Mendagri Jelaskan Kriteria Partai yang Dibiayai Negara)

"Bahkan di beberapa daerah parpol hanya melakukan kegiatan seremonial belaka, misalnya acara ulang tahun partai atau bakti sosial yang asal-asalan. Jumlah dana yang dikeluarkan juga kecil," sambung Uchok.

Ketika dikonfirmasi terkait rencana Pemerintah yang diwakili Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memberikan santunan sebesar Rp1 triliun, secara tegas Uchok menolak hal tersebut. (Baca: Golkar Setuju Negara Santuni Parpol)

Menurutnya, santunan pemerintah kepada partai politik bukan hanya dipandang sebagai satu hal yang mubazir, melainkan sebagai upaya menghabiskan uang kepada hal-hal yang kotraproduktif. Hal tersebut diperparah dengan kenaikan harga bahan pokok yang melambung tinggi.

Pemerintah, lanjut Uchok sebaiknya memikirkan bagaimana melakukan stabilitas atas terus merangkaknya kebutuhan bahan-bahan pokok, bukan memikirkan bagaimana menyantuni partai politik.

"Kalau ide ini disetujui, maka saya pastikan habislah uang negara," tandas Uchok.

Sebelumnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berniat menyantuni partai politik. Besarnya, cukup menggiurkan di tengah harga beras dan komoditas strategis lainnya melonjak tinggi, negara musti menyantuni dana pada setiap parpol sebesar Rp1 triliun. Hampir semua politisi Senayan menyambut baik ide brilian ini. (bhd)

#Partai Politik #Dana Untuk Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Formappi berharap Partai memberikan langkah tegas dengan menghentikan penuh status mereka di DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Indonesia
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Aturan penonaktifan anggota DPR tertuang dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Indonesia
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Keputusan tersebut merupakan komitmen para ketum parpol untuk memastikan wakil rakyat tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dwi Astarini - Minggu, 31 Agustus 2025
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Indonesia
Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat
Parpol harus jadi tempat para pemimpin yang bukan hanya pandai berbicara, tetapi juga mampu berpihak, bekerja, dan berani mengambil risiko demi rakyat.
Frengky Aruan - Jumat, 15 Agustus 2025
Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat
Indonesia
Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada
Indonesia
Jokowi Prediksi Perolehan Suara PSI Naik 3 Kali Lipat di 2029
Jokowi meminta PSI untuk mempersiapkan kadernya secara matang untuk maju di kontestasi 2929 nanti.
Wisnu Cipto - Minggu, 20 Juli 2025
Jokowi Prediksi Perolehan Suara PSI Naik 3 Kali Lipat di 2029
Indonesia
PSI Rebranding dengan Logo Gajah, Elite PDIP: Pemilih Kami Sudah Punya Basis Kuat
Warna merah-hitam pada logo baru PSI dinilai sejumlah pihak mirip dengan identitas visual milik PDI Perjuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 Juli 2025
PSI Rebranding dengan Logo Gajah, Elite PDIP: Pemilih Kami Sudah Punya Basis Kuat
Indonesia
10 Ribu Kader Diklaim Sudah Piih Calon Ketua Umum PSI
PSI mengumumkan 187.306 orang telah tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilihan Raya PSI. Tim Data Centre DPP PSI telah melakukan verifikasi sejak Mei lalu dengan mengirim pesan WhatsApp.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 13 Juli 2025
10 Ribu Kader Diklaim Sudah Piih Calon Ketua Umum PSI
Indonesia
Kaesang Daftar Jadi Caketum PSI, Sebut Jokowi Tidak Ikut Terlibat hingga Ada Tokoh Besar yang Gabung
Kaesang Pangarep mendaftarkan diri sebagai caketum PSI. Ia mengatakan, bahwa Jokowi tak ikut mendaftar. Lalu, ada tokoh besar yang bakal bergabung.
Soffi Amira - Sabtu, 21 Juni 2025
Kaesang Daftar Jadi Caketum PSI, Sebut Jokowi Tidak Ikut Terlibat hingga Ada Tokoh Besar yang Gabung
Indonesia
PKS Siap Transformasi Jadi Partai Lebih Inklusif dan Libatkan Generasi Muda
PKS siap bertransformasi menjadi partai yang lebih inklusif. Kemudian, PKS ingin melibatkan generasi muda.
Soffi Amira - Sabtu, 07 Juni 2025
PKS Siap Transformasi Jadi Partai Lebih Inklusif dan Libatkan Generasi Muda
Bagikan