Noer Ardiansjah
MerahPutih Peristiwa - TNI Angkatan Laut (AL) mengerahkan tujuh Kapal Perang RI (KRI) ke perairan Natuna, Kepulauan Riau. Pengerahan KRI tersebut untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Ini merupakan patroli rutin yang dilakukan oleh TNI AL untuk menjaga perairan Natuna. Terlebih, di kawasan Natuna sering terjadi illegal fishing," kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI M Zainudin seperti dilansir Kantor Berita Antara.
M Zainudin membantah pengerahan tujuh KRI tersebut untuk mengantisipasi memanasnya Laut China Selatan. Ia mengatakan, tidak ada konflik terkait Laut China Selatan, dan pengerahan KRI hanya menjaga kedaulatan dan pertahanan NKRI.
Tujuh KRI tidak seluruhnya di perairan Natuna, namun secara bergiliran melakukan operasi atau patroli. Tiga KRI standby atau disiagakan di perairan Natuna, sementara empat KRI lainnya di pangkalan Tanjung Ubun. Ketujuh KRI tersebut secara bergiliran melakukan patroli.
Sementara itu, terkait pelanggaran dan kejahatan di bidang perikanan khususnya illegal fishing atau penangkapan ikan secara illegal, pemerintah menyatakan bahwa illegal fishing di wilayah perairan Indonesia sudah memperihatinkan. Pada 19 Oktober lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal.
Satgas tersebut bertanggung jawab langsung kepada presiden. Satgas tersebut bertugas untuk mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan illegal fishing serta pengoptimalan dalam memanfaatkan personel dan peralatan operasi dari TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polri, Kejaksaan Agung, Badan Keamanan Laut (Bakamla), SKK Migas, PT Pertamina, dan institusi terkait.
Baca Juga:
