Ingin TNI AL Ditakuti, DPR Dukung Beli Kapal Selam

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 02 Oktober 2015
Ingin TNI AL Ditakuti, DPR Dukung Beli Kapal Selam

Pasukan marinir TNI AL mengikuti upacara sertijab Komandan Resimen Bantuan Temp

Ukuran:
14
Font:
Audio:

Merahputih Peristiwa - Indonesia merupakan negara maritim yang 70 persen wilayahnya adalah laut. Melihat anggaran mencukupi, pemerintah berencana untuk membeli kapal selam kelas kilo buatan Rusia. Hal itu juga mendapatkan dukungan dari DPR.

"Semangat pemerintah untuk membangun kekuatan laut itu harus didukung, karena kita semua ingin memiliki kekuatan pertahanan di laut yang mumpuni dan disegani" Ujar Sukamta Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, di Jakarta.

Melihat Indonesia sebentar lagi menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), lalu potensi konflik di laut Cina Selatan seperti bom waktu.Tambahan Anggaran bagi TNI AL senilai 14,5 triliun menjadi alasan kenapa keamaan laut harus juga diprioritaskan.

Menurut Sukamta, dengan memiliki persenjataan canggih, tentu bisa menggentarkan negara-negara tetangga kita sehingga Indonesia bisa disegani di lautan.

Sukamta menegaskan, Pemerintah juga harus berfikir matang dan cermat dalam rencana pembelian kapal selam, mulai dari perawatan suku cadang, ukuran, sampai kecocokan kondisi laut di Indonesia.

Kapal selam jenis kilo atau yang lebih dikenal Improved Kilo mampu menghasilkan suara terlemah didunia, sehingga tidak mudah terdeteksi, dan kapal selam kelas kilo ini mampu beroperasi dengan tenang.

Dengan bobot sekitar 2.300 kapal selam ini dapat melaju 17-25 knot ketika menyelam, kapal kilo dapat menyelam 300 meter dengan dilengkapi persenjataan diantaranya adalah 8 roket permukaan ke udara SA-N-8 Gremlin atau SA-N-10 Gimlet dan 18 terpedo atau 24 ranjau dan 6 buah tabung torpedo 533.

Baca Juga:

  1. HUT ke-70, TNI Pamer Kekuatan
  2. Kodam Jaya Pamerkan Alutsista TNI AD di Kampus-kampus
  3. Parade Prajurit dan Demonstrasi Perang Meriahkan HUT TNI
  4. Potret Wajah TNI Jaga Perbatasan NKRI
  5. HUT TNI Ke-70 Dipusatkan di Cilegon
#HUT TNI Ke-70 #DPR #Militer
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan
Momentum saat ini tepat untuk menyempurnakan substansi RUU tersebut, agar penyusunan norma hukum dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan
Indonesia
Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR
DPR RI juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, meliputi biaya listrik, biaya jasa telpon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR
Indonesia
6 Poin Tuntutan 17+8 Yang Dikabulkan DPR, Semua Fraksi Diklaim Setuju
Poin tersebut, ditandatangani oleh Pimpinan DPR RI Ibu Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, Pak Saan Mustopa, dan Pak Cucun Ahmad Syamsurizal.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
6 Poin Tuntutan 17+8 Yang Dikabulkan DPR, Semua Fraksi Diklaim Setuju
Berita Foto
Aksi Piknik Nasional untuk Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat Indonesia Berbenah di Gedung DPR
Peserta aksi membawa poster saat mengikuti Aksi Piknik Nasional Rakyat di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025).
Didik Setiawan - Sabtu, 06 September 2025
Aksi Piknik Nasional untuk Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat Indonesia Berbenah di Gedung DPR
Berita Foto
Pimpinan DPR Tanggapi Tuntutan Rakyat 17+8 Indonesia Berbenah di Jakarta
Tiga orang Wakil Ketua DPR yaitu Sufmi Dasco Ahmad (tengah), Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal, menyampaikan tanggapan atas 17+8 Tuntutan Rakyat, dalam Konferensi Pers, di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 05 September 2025
Pimpinan DPR Tanggapi Tuntutan Rakyat 17+8 Indonesia Berbenah di Jakarta
Indonesia
Mahasiswa Lanjutkan Demo di DPR, Minta Tuntutan 17+8 Indonesia Dipenuhi
Tuntutan Rakyat 17+8 yang disampaikan itu terbagi dalam dua bagian. Pertama, sebanyak 17 tuntutan diminta untuk dipenuhi dalam jangka pendek, yakni paling lambat 5 September 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Mahasiswa Lanjutkan Demo di DPR, Minta Tuntutan 17+8 Indonesia Dipenuhi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Prabowo Bekukan DPR
Alasan pembekuan karena DPR tak kunjung mengesahkan RUU Perampasan Aset koruptor.
Wisnu Cipto - Jumat, 05 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Prabowo Bekukan DPR
Indonesia
Puan Pastikan Transformasi DPR, Janji Lebih Transparan dan Aspiratif
Puan Kembali menyampaikan permohonan maaf atas sikap atau pernyataan sejumlah anggota DPR yang belakangan dinilai menyinggung perasaan publik.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Puan Pastikan Transformasi DPR, Janji Lebih Transparan dan Aspiratif
Indonesia
DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau
Herman mendesak Kemendag untuk menetapkan harga yang rasional
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau
Berita Foto
Aksi Kolektif 17+ 8 Berikan Dokumen Tuntutan Rakyat ke Anggota DPR di Gerbang Pancasila
Anggota DPR Andre Rosiade (ketiga kanan) dan Rieke Diah Pitaloka (kedua kanan) saat menerima masyarakat sipil yang tergabung dalam Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah untuk menyerahkan dokumen di Gerbang Pancasila, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 04 September 2025
Aksi Kolektif 17+ 8 Berikan Dokumen Tuntutan Rakyat ke Anggota DPR di Gerbang Pancasila
Bagikan