Ingin TNI AL Ditakuti, DPR Dukung Beli Kapal Selam
Pasukan marinir TNI AL mengikuti upacara sertijab Komandan Resimen Bantuan Temp
Merahputih Peristiwa - Indonesia merupakan negara maritim yang 70 persen wilayahnya adalah laut. Melihat anggaran mencukupi, pemerintah berencana untuk membeli kapal selam kelas kilo buatan Rusia. Hal itu juga mendapatkan dukungan dari DPR.
"Semangat pemerintah untuk membangun kekuatan laut itu harus didukung, karena kita semua ingin memiliki kekuatan pertahanan di laut yang mumpuni dan disegani" Ujar Sukamta Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, di Jakarta.
Melihat Indonesia sebentar lagi menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), lalu potensi konflik di laut Cina Selatan seperti bom waktu.Tambahan Anggaran bagi TNI AL senilai 14,5 triliun menjadi alasan kenapa keamaan laut harus juga diprioritaskan.
Menurut Sukamta, dengan memiliki persenjataan canggih, tentu bisa menggentarkan negara-negara tetangga kita sehingga Indonesia bisa disegani di lautan.
Sukamta menegaskan, Pemerintah juga harus berfikir matang dan cermat dalam rencana pembelian kapal selam, mulai dari perawatan suku cadang, ukuran, sampai kecocokan kondisi laut di Indonesia.
Kapal selam jenis kilo atau yang lebih dikenal Improved Kilo mampu menghasilkan suara terlemah didunia, sehingga tidak mudah terdeteksi, dan kapal selam kelas kilo ini mampu beroperasi dengan tenang.
Dengan bobot sekitar 2.300 kapal selam ini dapat melaju 17-25 knot ketika menyelam, kapal kilo dapat menyelam 300 meter dengan dilengkapi persenjataan diantaranya adalah 8 roket permukaan ke udara SA-N-8 Gremlin atau SA-N-10 Gimlet dan 18 terpedo atau 24 ranjau dan 6 buah tabung torpedo 533.
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
DPR Ingatkan Pemerintah Bersiap Hadapi Siklon Tropis 93S di Wilayah Timur Indonesia