Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Ingin TNI AL Ditakuti, DPR Dukung Beli Kapal Selam

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 02 Oktober 2015
Ingin TNI AL Ditakuti, DPR Dukung Beli Kapal Selam

Pasukan marinir TNI AL mengikuti upacara sertijab Komandan Resimen Bantuan Temp

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih Peristiwa - Indonesia merupakan negara maritim yang 70 persen wilayahnya adalah laut. Melihat anggaran mencukupi, pemerintah berencana untuk membeli kapal selam kelas kilo buatan Rusia. Hal itu juga mendapatkan dukungan dari DPR.

"Semangat pemerintah untuk membangun kekuatan laut itu harus didukung, karena kita semua ingin memiliki kekuatan pertahanan di laut yang mumpuni dan disegani" Ujar Sukamta Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, di Jakarta.

Melihat Indonesia sebentar lagi menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), lalu potensi konflik di laut Cina Selatan seperti bom waktu.Tambahan Anggaran bagi TNI AL senilai 14,5 triliun menjadi alasan kenapa keamaan laut harus juga diprioritaskan.

Menurut Sukamta, dengan memiliki persenjataan canggih, tentu bisa menggentarkan negara-negara tetangga kita sehingga Indonesia bisa disegani di lautan.

Sukamta menegaskan, Pemerintah juga harus berfikir matang dan cermat dalam rencana pembelian kapal selam, mulai dari perawatan suku cadang, ukuran, sampai kecocokan kondisi laut di Indonesia.

Kapal selam jenis kilo atau yang lebih dikenal Improved Kilo mampu menghasilkan suara terlemah didunia, sehingga tidak mudah terdeteksi, dan kapal selam kelas kilo ini mampu beroperasi dengan tenang.

Dengan bobot sekitar 2.300 kapal selam ini dapat melaju 17-25 knot ketika menyelam, kapal kilo dapat menyelam 300 meter dengan dilengkapi persenjataan diantaranya adalah 8 roket permukaan ke udara SA-N-8 Gremlin atau SA-N-10 Gimlet dan 18 terpedo atau 24 ranjau dan 6 buah tabung torpedo 533.

Baca Juga:

  1. HUT ke-70, TNI Pamer Kekuatan
  2. Kodam Jaya Pamerkan Alutsista TNI AD di Kampus-kampus
  3. Parade Prajurit dan Demonstrasi Perang Meriahkan HUT TNI
  4. Potret Wajah TNI Jaga Perbatasan NKRI
  5. HUT TNI Ke-70 Dipusatkan di Cilegon
#HUT TNI Ke-70 #DPR #Militer
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Kebut Pembahasan RUU Ketenagakerjaan
Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentuk undang-undang untuk segera membuat undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan memisahkannya dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Alwan Ridha Ramdani - 27 menit lalu
DPR Kebut Pembahasan RUU Ketenagakerjaan
Indonesia
Politikus Wacanakan Hak Angket Kasus Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah
Penggunaan Hak Angket tidak dimaksudkan untuk mencampuri proses penyidikan maupun memengaruhi penanganan perkara yang sedang berlangsung.
Alwan Ridha Ramdani - 1 jam, 5 menit lalu
Politikus Wacanakan Hak Angket Kasus Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR: Menkeu Beri Tanggapan atas RUU Pertanggungjawaban APBN Tahun 2025
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan tanggapan pemerintah ke Wakil Ketua DPR Sari Yuliati saat Rapat Paripurna di Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Didik Setiawan - 2 jam, 5 menit lalu
Rapat Paripurna DPR: Menkeu Beri Tanggapan atas RUU Pertanggungjawaban APBN Tahun 2025
Indonesia
DPR Bantah Hentikan Proses Pembahasan RUU Perampasan Aset
RUU Perampasan Aset masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026 dan saat ini Komisi III DPR RI pun sedang dalam tahap penyusunan menghimpun aspirasi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
DPR Bantah Hentikan Proses Pembahasan RUU Perampasan Aset
Berita Foto
Komisi III DPR Berikan Keterangan soal Kelanjutan RUU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman saat menyampaikan keterangan pers terkait RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026).
Didik Setiawan - Senin, 13 Juli 2026
Komisi III DPR Berikan Keterangan soal Kelanjutan RUU Perampasan Aset
Indonesia
PDIP-PAN Kompak Minta Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Dihukum Mati
Fraksi PDIP dan PAN di Komisi III sama-sama meminta aparat penegak hukum memproses perkara tersebut secara tegas
Angga Yudha Pratama - Minggu, 12 Juli 2026
PDIP-PAN Kompak Minta Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Dihukum Mati
Indonesia
DPR Minta Polisi Lacak Tempat Persembunyian Harta Febrie Adriansyah yang Lain
Seluruh pihak yang diduga terlibat harus diproses tanpa pandang bulu
Angga Yudha Pratama - Minggu, 12 Juli 2026
DPR Minta Polisi Lacak Tempat Persembunyian Harta Febrie Adriansyah yang Lain
Berita Foto
Prosesi Pemakaman Anggota DPR Rachmat Gobel di TMP Kalibata Jakarta
Prosesi pemakaman Anggota DPR RI Rachmat Gobel di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Jum'at (10/7/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 10 Juli 2026
Prosesi Pemakaman Anggota DPR Rachmat Gobel di TMP Kalibata Jakarta
Indonesia
Presiden ke-7 Joko Widodo Bertakziah ke Rumah Duka Rachmat Gobel
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bertakziah ke rumah duka anggota DPR RI Rachmat Gobel di Jalan Supomo Nomor 55A, Jakarta Selatan,
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 10 Juli 2026
Presiden ke-7 Joko Widodo Bertakziah ke Rumah Duka Rachmat Gobel
Berita Foto
Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia
Mendagri, Tito Karnavian, Mendes PDT, Yandri Susanto dan Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy mengikuti Rapat dengan Baleg DPR di Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 09 Juli 2026
Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia
Bagikan