Ingin TNI AL Ditakuti, DPR Dukung Beli Kapal Selam

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 02 Oktober 2015
Ingin TNI AL Ditakuti, DPR Dukung Beli Kapal Selam

Pasukan marinir TNI AL mengikuti upacara sertijab Komandan Resimen Bantuan Temp

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih Peristiwa - Indonesia merupakan negara maritim yang 70 persen wilayahnya adalah laut. Melihat anggaran mencukupi, pemerintah berencana untuk membeli kapal selam kelas kilo buatan Rusia. Hal itu juga mendapatkan dukungan dari DPR.

"Semangat pemerintah untuk membangun kekuatan laut itu harus didukung, karena kita semua ingin memiliki kekuatan pertahanan di laut yang mumpuni dan disegani" Ujar Sukamta Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, di Jakarta.

Melihat Indonesia sebentar lagi menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), lalu potensi konflik di laut Cina Selatan seperti bom waktu.Tambahan Anggaran bagi TNI AL senilai 14,5 triliun menjadi alasan kenapa keamaan laut harus juga diprioritaskan.

Menurut Sukamta, dengan memiliki persenjataan canggih, tentu bisa menggentarkan negara-negara tetangga kita sehingga Indonesia bisa disegani di lautan.

Sukamta menegaskan, Pemerintah juga harus berfikir matang dan cermat dalam rencana pembelian kapal selam, mulai dari perawatan suku cadang, ukuran, sampai kecocokan kondisi laut di Indonesia.

Kapal selam jenis kilo atau yang lebih dikenal Improved Kilo mampu menghasilkan suara terlemah didunia, sehingga tidak mudah terdeteksi, dan kapal selam kelas kilo ini mampu beroperasi dengan tenang.

Dengan bobot sekitar 2.300 kapal selam ini dapat melaju 17-25 knot ketika menyelam, kapal kilo dapat menyelam 300 meter dengan dilengkapi persenjataan diantaranya adalah 8 roket permukaan ke udara SA-N-8 Gremlin atau SA-N-10 Gimlet dan 18 terpedo atau 24 ranjau dan 6 buah tabung torpedo 533.

Baca Juga:

  1. HUT ke-70, TNI Pamer Kekuatan
  2. Kodam Jaya Pamerkan Alutsista TNI AD di Kampus-kampus
  3. Parade Prajurit dan Demonstrasi Perang Meriahkan HUT TNI
  4. Potret Wajah TNI Jaga Perbatasan NKRI
  5. HUT TNI Ke-70 Dipusatkan di Cilegon
#HUT TNI Ke-70 #DPR #Militer
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Mewujudkan Keadilan yang Melekat pada Presiden, Hinca Pandjaitan Desak Reformasi Total KUHAP
Untuk urusan narkoba, Malaysia musuh utama kita
Angga Yudha Pratama - 2 jam, 42 menit lalu
Mewujudkan Keadilan yang Melekat pada Presiden, Hinca Pandjaitan Desak Reformasi Total KUHAP
Indonesia
Kementerian BUMN Jadi BP BUMN, DPR: Momentum Lebih Profesional Bukan Lagi Alat Politik
Holding yang benar-benar fokus mengelola BUMN sebagai aset negara, bukan sebagai alat politik ataupun birokrasi.
Wisnu Cipto - Sabtu, 27 September 2025
Kementerian BUMN Jadi BP BUMN, DPR: Momentum Lebih Profesional Bukan Lagi Alat Politik
Indonesia
Setuju Revisi UU BUMN Ubah Status Kementerian, F-PKB Beri Sejumlah Catatan Khusus
Fraksi PKB menekankan sejumlah catatan penting yang harus diperhatikan pemerintah agar arah pengelolaan BUMN sejalan dengan amanat konstitusi.
Wisnu Cipto - Sabtu, 27 September 2025
Setuju Revisi UU BUMN Ubah Status Kementerian, F-PKB Beri Sejumlah Catatan Khusus
Indonesia
Usai Siswa Keracunan, DPR Minta Semua Dapur MBG Wajib Punya Alat Uji Pangan dan Terapkan Tes 'Cium-Cicip-Lihat'
Pemulihan KLB ini jangan dibebankan ke daerah. BGN perlu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 26 September 2025
Usai Siswa Keracunan, DPR Minta Semua Dapur MBG Wajib Punya Alat Uji Pangan dan Terapkan Tes 'Cium-Cicip-Lihat'
Indonesia
DPR RI Minta Aparat Jangan Main Pukul, Desak TNI-Polri Pecat Anggota Arogan
Abdullah memastikan Komisi III DPR akan mengawasi proses hukum kasus-kasus kekerasan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 25 September 2025
DPR RI Minta Aparat Jangan Main Pukul, Desak TNI-Polri Pecat Anggota Arogan
Berita Foto
Audiensi Petani dengan DPR dan Pemerintah Bahas Reforma Agraria
Sejumlah aktivis dan petani menyampaikan paparan pada audiensi bersama Pimpinan DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 24 September 2025
Audiensi Petani dengan DPR dan Pemerintah Bahas Reforma Agraria
Berita Foto
Aksi Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional 2025 di Depan Gedung DPR
Aksi teaterikal pengunjuk rasa saat aksi peringatan Hari Tani Nasional di depan Gedung DPR, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 24 September 2025
Aksi Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional 2025 di Depan Gedung DPR
Indonesia
Duit Pemda Ratusan Triliun Ngendap, Bikin Daya Beli Warga Turun
Kementerian Keuangan mencatat dana pemda yang masih tersimpan di perbankan mencapai Rp 233,11 triliun per Agustus 2025. Angka ini meningkat dibanding bulan sebelumnya sebesar Rp 219,8 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 September 2025
Duit Pemda Ratusan Triliun Ngendap, Bikin Daya Beli Warga Turun
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Sahkan Dewan Komisioner LPS Masa Jabatan 2025-2030
Ketua DPR Puan Maharani (tengah) berfoto bersama dengan Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (ketiga kiri), Cucun Ahmad Syamsurijal (ketiga kanan), Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) Terpilih Anggito Abimanyu (kedua kiri), Wakil Ketua DK LPS Terpilih Farid Azhar Nasution (kedua kanan) Anggota DK LPS Terpilih Doddy Zulverdi (kiri) dan Ferdinan Dwikoraja Purba (kanan) pada Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 23 September 2025
Rapat Paripurna DPR Sahkan Dewan Komisioner LPS Masa Jabatan 2025-2030
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM
Ketua DPR Puan Maharani (tengah) berfoto bersama dengan Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (keenam kiri), Cucun Ahmad Syamsurijal (keenam kanan) dan Hakim Agung serta Hakim Ad Hoc HAM terpilih pada Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 23 September 2025
Rapat Paripurna DPR Setujui Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM
Bagikan