Terungkap, DYN Pernah Jadi TKI di Oman

Luhung SaptoLuhung Sapto - Minggu, 11 Desember 2016
Terungkap, DYN Pernah Jadi TKI di Oman

KTP tersangka DYN, "pengantin" yang akan meledakan bom di Istana Negara. (Foto Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan - Jatidiri calon "pengantin" istilah bagi teroris pelaku bom bunuh diri, DYN mulai terkuak. Perempuan berhijab berusia 31 tahun itu merupakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).  

“Ya memang benar, yang bersangkutan tercatat sebagai TKI. Dan kami memang sudah sejak lama memberikan warning kepada TKI agar hati-hati karena memang gerakan ISIS dan teror menyasar TKI untuk direkrut,” kata Kepala Badan nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid di Jakarta, Minggu (11/12).

DYN ditangkap Densus 88 Antiteror bersama tiga orang laki-laki di lokasi berbeda, Sabtu (10/12) lalu. Rencananya, DYN akan meledakkan diri di Istana Negara, Jakarta. 

Disebutkan, DYN terdaftar secara prosedural di BNP2TKI. Menurut catatan, DNY lahir di Cirebon tanggal 4 Juli 1985. Perempuan lulusan SMU itu memegang paspor bernomor AN537753 dengan tanggal paspor 26-1-2010 dan nomor visa 571095/62. DNY saat itu menjadi TKI dengan tujuan Oman, dan diberangkatkan oleh PPTKIS Hijrah Amal Pratama. Di Oman, DYN bekerja sebagai tenaga kerja wanita dengan majikan Hamad Saleem Mansour.

Nusron menjelaskan, sebenarnya para calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri dibekali dengan pemahaman nilai-nilai Pancasila guna melawan propaganda paham radikalisme dari teroris semacam ISIS.  

dalam Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) juga ditekankan bagaimana nilai-nilai Pancasila sebagai penangkal ketika menghadapi doktirn teroris yang mengatasnamakan jihad.
“Dan dalam penyuluhan terhadap TKI di luar negeri, BNP2TKI juga menggandeng Badan Nasional Penanganan Teroris (BNPT) untuk mengantisipasi TKI yang hendak bergabung dengan ISIS atau kelompok-kelompok teroris lainnya,” ujarnya. 

Dengan penangkapan DYN yang merupakan TKI, Nusron kembali mengingatkan kepada para TKI di luar negeri maupun masyarakat yang punya minat bekerja sebagai TKI untuk benar-benar hati-hati terhadap ajakan seseorang melalui doktrin-doktrin yang mengatasnamakan agama maupun jihad. (Fdi)

BACA JUGA:

  1. Tim Densus 88 Geledah Rumah Tersangka Teroris Bekasi di Solo
  2. Kronologi Terungkapnya Rencana Jahat Peledakan Istana Negara oleh DYN
  3. Penemuan Bom Bekasi, Polisi Ringkus Empat Tersangka
  4. Pasca Penangkapan Teroris di Bekasi, Ini Dia Perintah Kapolda Jateng
  5. Tas Dikira Bom Ternyata Berisi Ijazah

 

#TKI #BNP2TKI #Nusron Wahid #Kota Bekasi #Teror Bom #Radikalisme #Teroris
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
KPK Siapkan Opsi Jemput Paksa, Benarkah Menteri Nusron Wahid Kabur ke Malaysia?
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid belum dicekal meski mangkir panggilan KPK. Benarkah ia hindari pemeriksaan dan pergi ke Malaysia? Simak fakta lengkapnya.
Angga Yudha Pratama - Selasa, 20 Oktober 2026
KPK Siapkan Opsi Jemput Paksa, Benarkah Menteri Nusron Wahid Kabur ke Malaysia?
Indonesia
Nusron Wahid Mangkir Panggilan Kedua, KPK Kaji Strategi Jemput Paksa
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dua kali mangkir dari panggilan KPK kasus korupsi pertanahan. KPK buka peluang jemput paksa dan telah sita Rp 106,3 Miliar!
Wisnu Cipto - Jumat, 16 Oktober 2026
Nusron Wahid Mangkir Panggilan Kedua, KPK Kaji Strategi Jemput Paksa
Indonesia
Pemeriksaan Tunda Nusron Wahid Hari Ini, KPK Ultimatum Komitmen Hukum Sang Menteri
KPK agendakan pemeriksaan ulang Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Kamis 15 Oktober 2026. Simak perkembangan kasus suap HGB BPN Bogor senilai Rp 106,3 miliar!
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Oktober 2026
Pemeriksaan Tunda Nusron Wahid Hari Ini, KPK Ultimatum Komitmen Hukum Sang Menteri
Indonesia
KPK Ultimatum Nusron Wahid Datang Pemeriksaan, Jangan Tunda-Tunda Penegakan Hukum!
KPK berikan ultimatum keras kepada Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk penuhi panggilan penyidik terkait skandal suap HGB Summarecon.
Wisnu Cipto - Kamis, 08 Oktober 2026
KPK Ultimatum Nusron Wahid Datang Pemeriksaan, Jangan Tunda-Tunda Penegakan Hukum!
Indonesia
Nusron Wahid Tidak Datang Pemeriksaan Pakai Alasan Ada Tabrakan Agenda, KPK Beri Ultimatum
Menteri ATR Nusron Wahid absen dari pemeriksaan KPK terkait kasus suap HGB Summarecon. KPK minta Nusron kooperatif pada jadwal ulang.
Wisnu Cipto - Rabu, 07 Oktober 2026
Nusron Wahid Tidak Datang Pemeriksaan Pakai Alasan Ada Tabrakan Agenda, KPK Beri Ultimatum
Indonesia
Kasus Dugaan Korupsi ATR/BPN, KPK Periksa Nusron Wahid Sebagai Saksi Hari Ini
Nusron Wahid diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN, Rabu (7/10).
Yusuf Abdillah - Rabu, 07 Oktober 2026
Kasus Dugaan Korupsi ATR/BPN, KPK Periksa Nusron Wahid Sebagai Saksi Hari Ini
Indonesia
Surat Panggilan Sudah Dikirim, KPK Periksa Menteri Nusron Wahid Pekan Ini
KPK resmi memanggil Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.
Wisnu Cipto - Selasa, 06 Oktober 2026
Surat Panggilan Sudah Dikirim, KPK Periksa Menteri Nusron Wahid Pekan Ini
Indonesia
KPK Bantah Arif Sugiyanton Orang Kepercayaan Nusron Wahid Eks Pegawainya, Tapi Bekas Polisi
KPK tegaskan mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto bukan pegawai lembaganya usai terciduk OTT suap HGB Summarecon, bongkar status aslinya sekarang!
Wisnu Cipto - Rabu, 23 September 2026
 KPK Bantah Arif Sugiyanton Orang Kepercayaan Nusron Wahid Eks Pegawainya, Tapi Bekas Polisi
Indonesia
Hukum Tidak Pandang Bulu, Menko Yusril Persilakan KPK Periksa Menteri Nusron Wahid
Menko Yusril Ihza Mahendra persilakan KPK periksa Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait dugaan suap HGB PT Summarecon Agung Tbk.
Wisnu Cipto - Rabu, 23 September 2026
Hukum Tidak Pandang Bulu, Menko Yusril Persilakan KPK Periksa Menteri Nusron Wahid
Indonesia
UU Reforma Agraria Disahkan, Nusron akan Bentuk Badan Khusus Penanganan Konflik
Nusron Wahid mengatakan pihaknya masih melakukan simulasi mengenai lembaga dan direktorat yang akan dilebur ke dalam badan baru tersebut. 

Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
UU Reforma Agraria Disahkan, Nusron akan Bentuk Badan Khusus Penanganan Konflik
Bagikan