Tanpa Payung Hukum, Pungutan Dana Ketahanan Energi Adalah Pungli

Luhung SaptoLuhung Sapto - Selasa, 29 Desember 2015
Tanpa Payung Hukum, Pungutan Dana Ketahanan Energi Adalah Pungli

Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi (Foto: Twitter @TulusAbadi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Pungutan dana ketahanan energi dari penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan Solar rawan disalahgunakan. Pemerintah diminta membuat dasar hukum yang jelas terlebih dahulu sebelum pemungutan mulai berlaku pada 5 Januari 2016.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyampaikan pungutan dana ketahanan energi yang dibebankan kepada masyarakat merupakan bentuk penyimpangan. Secara tegas, Tulus mengatakan jika tetap dilakukan meski belum ada payung hukum maka pungutan dana ketahanan energi dari penjualan BBM jenis Premium dan Solar sama saja pungli. 

"Pungutan dana energi tersebut tidak jelas dasar regulasinya. Bahkan, telah terjadi penyimpangan regulasi karena yang disebut dalam Undang-Undang adalah depletion premium, bukan memungut dana dari masyarakat," katanya di Jakarta, Selasa (29/12).

Menurut Tulus, dana yang terkumpul dari pungutan dana ketahanan energi bisa mencapai sekitar Rp16 triliun per tahun. Jika dipungut secara permanen dan berkelanjutan, jadi sangat besar potensi penyalahgunaannya.

Seperti diketahui, Menteri ESDM Surirman Said mengumumkan penurunan harga BBM jenis Premium dan Solar bersubsidi seiring dengan turunnya harga minyak dunia. Namun, untuk penurunan BBM kali ini ada yang berbeda. Pasalnya harga premium yang seharusnya dijual Rp6.950 per liter, ada tambahan sebesar Rp200 per liter karena ada pungutan dana ketahanan energi. Sehingga harga baru Premium menjadi Rp7.150 per liter. Begitupun dengan harga solar subsidi yang seharusnya dijual dengan harga Rp5.650 per liter menjadi Rp5.950 per liter karena tambahan Rp300 per liter untuk dana ketahanan energi. (rfd)

BACA JUGA:

  1. Kabar Gembira, Tarif Listrik Berpeluang Turun Tahun Depan
  2. Harga BBM Turun Premium Jadi Rp7.150/liter, Solar Rp5.950/liter
  3. Terkait Bos Freeport Lengser, Sudirman Said: Pemimpin Baru Bawa Suasana Baru
  4. Kado Awal Tahun: Gas dan BBM akan Turun Harga!
  5. BKPM: Masalah Pengupahan Harus Segera Diselesaikan
#BBM #Dana Ketahanan Energi (DKE) #Ketua Umum Harian YLKI Tulus Abadi
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Etanol 10 Persen di BBM Diwajibkan Mulai 2027
Langkah mandatori tersebut, tutur Bahlil, dalam rangka menciptakan sumber-sumber energi dari nabati dan membangun kedaulatan energi, agar Indonesia mengurangi impor bensin.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Oktober 2025
Etanol 10 Persen di BBM Diwajibkan Mulai 2027
Indonesia
Bahlil Dikecam Karena 'Memaksa' SPBU Swasta Beli BBM Pertamina, Pengamat Nilai Ada Kekacauan Logika Tata Kelola Energi
CBA bahkan memprediksi dampak buruk jika kebijakan ini terus diterapkan, yaitu potensi gulung tikarnya banyak SPBU swasta
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Bahlil Dikecam Karena 'Memaksa' SPBU Swasta Beli BBM Pertamina, Pengamat Nilai Ada Kekacauan Logika Tata Kelola Energi
Dunia
Warga Berebut BBM dari Truk Tangki Terguling, 30 Orang Tewas 40 Luka-Luka
Para korban sedang berebut mengambil bahan bakar minyak (BBM) dari truk yang terguling itu sebelum ledakan dahsyat terjadi.
Wisnu Cipto - Rabu, 22 Oktober 2025
Warga Berebut BBM dari Truk Tangki Terguling, 30 Orang Tewas 40 Luka-Luka
Indonesia
Nasib E10 Tergantung Tebu dan Pabrik Gula, Begini Peringatan Profesor ITB
Implementasi E10 harus bertahap, tidak tiba-tiba, serta didukung oleh insentif fiskal dan regulasi yang memadai
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Nasib E10 Tergantung Tebu dan Pabrik Gula, Begini Peringatan Profesor ITB
Indonesia
Pakar Otomotif ITB Jelaskan Higroskopis Beda Jauh dari Korosif, Jamin E10 Ramah Mesin
Pemerintah Indonesia sendiri sedang menyiapkan peta jalan implementasi BBM E10 sebagai bagian dari transisi energi
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pakar Otomotif ITB Jelaskan Higroskopis Beda Jauh dari Korosif, Jamin E10 Ramah Mesin
Indonesia
BBM E10 Rusak Mesin? Guru Besar UB Bongkar Mitos yang Bikin Rugi
Langkah ini bukan hanya bertujuan mencapai kemandirian
Angga Yudha Pratama - Jumat, 17 Oktober 2025
BBM E10 Rusak Mesin? Guru Besar UB Bongkar Mitos yang Bikin Rugi
Indonesia
BBM 'Hijau' Bikin Was-Was, Kementerian ESDM 'Paksa' Industri Otomotif Uji Ketahanan E10
Saat ini, penerapan bioetanol belum bersifat mandatori
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 Oktober 2025
BBM 'Hijau' Bikin Was-Was, Kementerian ESDM 'Paksa' Industri Otomotif Uji Ketahanan E10
Indonesia
Bye-Bye Knocking! BBM E10 Bikin Mobil Modern Senyum, Mesin Tua Auto Menangis
Pada kendaraan berteknologi lama umumnya produksi sebelum 2010, materialnya belum comply etanol dalam persentase lebih dari 5 persen
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 Oktober 2025
Bye-Bye Knocking! BBM E10 Bikin Mobil Modern Senyum, Mesin Tua Auto Menangis
Indonesia
Guru Besar ITB Sebut Campuran 10 Persen Etanol Langkah Visoner Optimalkan Bahan Naku Lokal Indonesia
Pengembangan industri bioetanol dalam negeri, berpotensi membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan nilai tambah bagi produk pertanian nasional.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 13 Oktober 2025
Guru Besar ITB Sebut Campuran 10 Persen Etanol Langkah Visoner Optimalkan Bahan Naku Lokal Indonesia
Indonesia
BBM Baru Bikin Was-Was! DPR Tegaskan Mesin Mobil di Indonesia Belum Ramah Etanol 10 Persen
E10 secara langsung saat ini belum tepat
Angga Yudha Pratama - Senin, 13 Oktober 2025
BBM Baru Bikin Was-Was! DPR Tegaskan Mesin Mobil di Indonesia Belum Ramah Etanol 10 Persen
Bagikan