Noer Ardiansjah
MerahPutih Nasional - Memperkuat swasembada pangan tidak hanya cukup dengan upaya pemerintah memperluas lahan, membagikan pupuk murah dan memperbaiki irigasi agar pengairan sawah lancar. Bank tani dan nelayan adalah salah satu solusinya. Kaum petani dan juga nelayan di pesisir juga membutuhkan kemandirian dana sebagai modal kerja.
Penguatan pendanaan dan modal kerja petani adalah salah satu kendala dari kaum petani serta nelayan kecil. "Rata-rata memang kalau menurut saya keberpihakan pemerintah, pendampingan, masalah air, pupuk. Kemudian pendanaan. Jika itu semua dijalankan secara baik dan simultan maka swasembada pangan dalam tiga tahun cukup realistis," ujar Heni Purnawati pakar agronomi dan hortikultura dari Institut Pertanian Bogor kepada merahputih.com, beberapa waktu lalu.
Menurut Heni, masalah yang dihadapi petani adalah selalu berhadapan dengan pendanaan. Mereka kemudian lari meminta bantuan pada rentenir dan pengijon. Apalagi, bagi para petani yang tidak memiliki lahan. Mereka sangat bergantung dengan para penyandang dana.
"Saya setuju sekali ada bank petani dan nelayan."
BACA JUGA: Ironi Negeri Subur Pangan: Dulu Berdaulat, Kini Bergantung Negara Lain
Heni menambahkan, modal untuk produksi padi setiap hektarenya dengan lahan menyewa dan berlokasi di dekat perkoataan seperti Karawang, Jawa Barat sebesar Rp10 juta-Rp15 juta. Jika tidak menyewa hanya sebesar Rp3 juta-Rp5 juta saja.
"Kalau itu enggak ada sewa lahan, Rp3 juta-5 juta. Tapi itu bervariasi, tergantung pupuk juga," kata Heni.
Lalu berapa untung yang didapat petani? Menurut asumsi Heni, setiap kilogramnya, petani bisa menjual gabah basah seharga Rp2.500-Rp3.000. Harga tersebut, kata Heni, sebenarnya masih untung.
"Kalau satu hektare menghasilkan 4 ton-6 ton, kalau 6 ton dikalikan saja Rp3.000. Di daerah bisa ada yang Rp3.200, ada juga yang sampai Rp2.500 tapi itu sudah untung. Sekarang harganya rata-rata Rp3.000, gabah panen basah," tandasnya.
DPR Dorong Pemerintah Bangun Bank Tani dan Nelayan
Menyongsong swasembada pangan, DPR mendorong pemerintah membangun bank khusus untuk melayani para petani dan nelayan. Meskipun dalam Undang-Undang Perbankan membolehkan bank-bank yang sudah ada diperbolehkan melayani petani dan nelayan kecil.
"Bank tani perlu sekali, supaya jangan sampai petani pinjam ke tengkulak atau pengijon. Petani paling banyak pinjam Rp100 juta, kalau kasih Rp1 miliar bukan bank tani," ujar anggota Komisi IV DPR, Sjachrani Mataja, di Jakarta.
Menurut Sjachrani, pemerintah juga harus mendorong terbentuk bank tani. Pasalnya, swasta dipastikan tidak akan sanggup lantaran margin keuntungannya sangat tipis dan sangat berisiko.
Dulu, kata politikus Gerindra ini, salah satu bank BUMN memang fokus melayani petani dan nelayan. Namun, setelah besar ia melupakan tugas pokoknya.
"Mestinya dia layani candak kulak Rp50 juta. Daripada pinjam ke tengkulak atau rentenir, nanti harga gabah dibeli murah," katanya.
DPR, kata dia, akan berusaha membuat regulasi yang memudahkan rakyat untuk mengakses perbankan. Jika hal itu dirasa menyulitkan, maka revisi menjadi hal yang memungkinkan.
Terkait apakah memanfaatkan bank yang ada atau membuka bank baru, DPR menyerahkan sepenuhnya pada pemerintah. "Terserah pemerintah, sebenarnya lewat koperasi bisa," tukasnya.
Semoga upaya bersama dari semua elemen untuk penguatan petani dan nelayan menjadi modal bagi kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Agar tidak ada lagi cerita soal kelaparan dan kemiskinan melanda bangsa ini saat merayakan 100 Tahun Indonesia Merdeka. (mad)
