Sigma: Hatta Lebih Bersih Dari Zulkifli

Widi HatmokoWidi Hatmoko - Sabtu, 21 Februari 2015
Sigma: Hatta Lebih Bersih Dari Zulkifli

Ketua MPR Zulkifli Hasan (kanan) menerima cinderamata dari Gubernur Maluku Said Assagaff (kiri). (Antara)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Politik - Pengamat politik dan tata negara Sinergi Masyrakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahuddin, menilai figur Hatta Rajasa lebih bersih ketimbang Zulkifli Hasan. Dikatakan lebih bersih dari persoalan hukum, lantaran hingga kini Hatta Rajasa, mantan kandidat calon wakil presiden (cawapres) dalam pemilu presiden (pilpres) 2014 silam, belum pernah dipanggil atau diperkisa oleh lembaga penegak hukum.

"Saya kira Hatta relatif lebih bersih. Ia tidak potensial terjerat masalah hukum," kata Said di Jakarta, Sabtu (21/2).

Said yang juga penggiat demokrasi dan tergabung dalam Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis (KMPD) menambahkan, dari rekam jejak sosok Hatta Rajasa juga lebih mumpuni ketimbang Zulkifli Hasan. Hatta, sambung Said, sudah mempunyai pengalaman panjang dibidang pemerintahan. Mulai dari jabatan Menteri hingga calon wakil presiden sudah disandang oleh Hatta.

"Secara ketokohan Hatta jauh ungguli ZUlkifli," sambung Said.

Masih kata Said, selain sebagai besan Amien Rais, Zulkifli Hasan adalah Ketua MPR RI. Jika Zulkifli Hasan terpilih sebagai Ketua Umum DPP PAN, maka yang bersangkutan akan merangkap jabatan. (Baca: Sigma: Sejauh Ini Hatta Ungguli Zulkifli)

"Itu kan secara etika kurang elok. Dan itu tidak boleh kita pelihara dalam pemerintahan Joko WIdodo-Jusuf Kalla," tandas Said.

Mengenai Zulkifli Hasan sendiri, ia yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Kehutanan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagi saksi dalam kasus dugaan suap terkait rekomendasi tukar-menukar kawasan Hutan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Baca: Din Syamsuddin : PAN Buat Kecewa Warga Muhammadiyah)

Zulkifli Hasan sendiri diperiksa sebagai saksi Fransiscus Xaverius Yohan Yap, penyuap Bupati Bogor Rachmat Yasin. Dalam kasus ini, KPK telah menahan Bupati Bogor Rachmat Yasin dalam operasi tangkap tangan, 7 Mei 2014. Rachmat Yasin diduga menerima suap Rp 1,5 miliar dari pihak swasta, yakni PT Bukit Jonggol Asri, terkait rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan di wilayah pemerintahannya. Kawasan hutan yang terkait dengan masalah seluas 2.754 hektar.

Kemudian pada tanggal 11 November 2014, Zulkifli Hasan juga diperiksa penyidik KPK sebagai saksi kasus dugaan suap rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor dengan tersangka Presiden Direktur PT Sentul City Kwee Cahyadi Kumala. Saat itu ZUlkifli Hasan diperiksa selama 9 jam oleh penyidik KPK.

Sementara, PAN akan menggelar Kongres pada tanggal 28 Februari hingga 2 Maret 2015 mendatang di Bali. Dalam kongres tersebut juga akan dipilih Ketua umum Partai Politik berlambang matahari terbit tersebut. (bhd)

#Sigma #Zulkifli Hasan #Hatta Rajasa
Bagikan
Ditulis Oleh

Widi Hatmoko

Menjadi “sesuatu” itu tidak pernah ditentukan dari apa yang Kita sandang saat ini, tetapi diputuskan oleh seberapa banyak Kita berbuat untuk diri Kita dan orang-orang di sekitar Kita.

Berita Terkait

Indonesia
4 Provinsi Bakal Dipilih Jadi Tempat Swasembada Pangan, Air dan Energi, Rp 8 Triliun Buat Cetak Sawah Baru
"Nanti kita tetapkan, mana yang menjadi kawasan prioritas untuk proyek strategis ini. Yang sudah ada (opsi) yaitu di Wanam, Merauke, Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan,” ujar Zulhas
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 20 Agustus 2025
4 Provinsi Bakal Dipilih Jadi Tempat Swasembada Pangan, Air dan Energi, Rp 8 Triliun Buat Cetak Sawah Baru
Indonesia
Kenang Sosok Kwik Kian Gie, Hatta Rajasa: Selalu Terbuka dalam Perbedaan Pendapat
Hatta Rajasa ceritakan kenangannya bersama Kwik Kian Gie saat menjabat Menteri Negara Riset dan Teknologi era Presiden Megawati Soekarnoputri.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 29 Juli 2025
Kenang Sosok Kwik Kian Gie, Hatta Rajasa: Selalu Terbuka dalam Perbedaan Pendapat
Indonesia
80.000 Kopdes Diresmikan, Zulhas Sebut ini Wajah Baru Koperasi Indonesia
Memastikan peresmian Koperasi Desa Merah Putih menjadi tonggak awal gerakan koperasi modern efektif digital.
Dwi Astarini - Senin, 21 Juli 2025
80.000 Kopdes Diresmikan, Zulhas Sebut ini Wajah Baru Koperasi Indonesia
Indonesia
Peresmian 80.000 Kopdes Merah Putih, Zulhas: Wajah Baru Koperasi Indonesia
Sebanyak 108 koperasi desa (kopdes) Merah Putih sudah siap beroperasi.
Frengky Aruan - Senin, 21 Juli 2025
Peresmian 80.000 Kopdes Merah Putih, Zulhas: Wajah Baru Koperasi Indonesia
Indonesia
Tinjau Koperasi Merah Putih di Klaten, Zulhas: Presiden Prabowo Siap Resmikan 21 Juli 2025
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, meninjau kesiapan Koperasi Desa Merah Putih di Klaten.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 13 Juli 2025
Tinjau Koperasi Merah Putih di Klaten, Zulhas: Presiden Prabowo Siap Resmikan 21 Juli 2025
Indonesia
Belasan Ribu Koperasi Merah Putih Belum Miliki Legalitas Badan Hukum, Target Beres Akhir Juni
Ada sekitar 15 ribuan Koperasi Merah Putih belum memiliki legalitas dari Kementerian Hukum.
Wisnu Cipto - Rabu, 25 Juni 2025
Belasan Ribu Koperasi Merah Putih Belum Miliki Legalitas Badan Hukum, Target Beres Akhir Juni
Indonesia
Presiden Prabowo Bentuk Satgas Koperasi Merah Putih, Permudah Pasok Pangan ke Desa
Untuk mempercepat implementasi Koperasi Desa Merah Putih, Prabowo memanggil 12 menteri Kabinet Merah Putih ke kediamannya di Hambalang.
Dwi Astarini - Selasa, 24 Juni 2025
Presiden Prabowo Bentuk Satgas Koperasi Merah Putih, Permudah Pasok Pangan ke Desa
Indonesia
Menko Zulhas Yakin Koperasi Merah Putih Hancurkan Dominasi Tengkulak
Koperasi juga dapat membangun gudang penyimpanan jagung dan beras, bahkan berpotensi bekerja sama dengan Bulog
Angga Yudha Pratama - Rabu, 28 Mei 2025
Menko Zulhas Yakin Koperasi Merah Putih Hancurkan Dominasi Tengkulak
Indonesia
Modal Awal Koperasi Merah Putih dari Negara Maksimal Rp 3 Miliar, Tenor Balik 6 Tahun
Ditargetkan dapat terbentuk sekitar 80.000 Kopdes Merah Putih yang aktif dan sehat di seluruh nusantara.
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Mei 2025
Modal Awal Koperasi Merah Putih dari Negara Maksimal Rp 3 Miliar, Tenor Balik 6 Tahun
Indonesia
Jatah Rp 5 Miliar Tiap Koperasi Desa Merah Putih, Pemerintah Prabowo Butuh Uang Rp 400 Triliun
Total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 400 triliun untuk membangun 80 ribu Kopdes Merah Putih di seluruh nusantara.
Wisnu Cipto - Kamis, 08 Mei 2025
Jatah Rp 5 Miliar Tiap Koperasi Desa Merah Putih, Pemerintah Prabowo Butuh Uang Rp 400 Triliun
Bagikan