Jelang Kongres PAN, Beredar Kabar Satu Suara DPW Dihargai Rp 500 Juta


Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa menyampaikan orasi politiknya ketika rapat konsilidasi wilayah Indonesia Timur di Manado, Sulawesi Utara, Minggu (8/2) (Foto: Antarafoto)
MerahPutih Politik - Partai Amanat Nasional (PAN) akan segera mengadakan Kongres pada tanggal 28 Februari 2015 di Bali. Kongres bertujuan untuk memilih ketua umum partai politik berlambang matahari terbit ini. Sebanyak 2 orang tokoh, Hatta Rajasa dan Zulkifli Hasan akan bertarung merebutkan posisi puncak sebagai Ketua Umum PAN.
Dari kabar santer yang beredar, ratusan miliar dana beredar dalam kongres PAN. Harga satu suara Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) sekitar Rp 500 juta dan harga satu suara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) sekitar Rp 200 juta.
BACA JUGA: Amien Rais: Hatta dan Zulkifli, They Like Brothers
Kubu Hatta Rajasa sendiri sudah melakukan safari politik dengan melakukan kunjungan ke berbagai daerah. Hatta yang juga bekas calon wakil presiden (cawapres) dalam pemilu presiden (pilpres) 2014 silam sudah menggelar konsolidasi di Manado, Sulawesi Utara.
BACA JUGA: Kelompok Sukabumi Dukung Hatta sebagai Calon Ketum PAN
Sebaliknya, Zulkifli Hasan juga sudah melakukan manuver politik dan menggalang kekuatan dengan mendirikan pos konsolidasi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Hingga berita ini diturunkan redaksi masih melakukan konfirmasi kepada fungsionaris DPP PAN terkait kebenaran aliran dana ratusan miliar dalam Kongres PAN tersebut. (bhd)
Bagikan
Adinda Nurrizki
Berita Terkait
Pegang SK Menkum, PPP Kubu Mardiono Ajak Agus Suparmanto Cs Gabung
Kata Menteri Hukum Soal Klaim 2 Ketum PPP Merasa Menang di Muktamar

Nasib Dua Ketua Umum PPP di Tangan Menkum, AD/ART Jadi Penentu

Prabowo Sentil Fenomena Gontok-gontokan di Tingkat Atas, Tak Masalah Beda Partai

Agus dan Mardiono Saling Klaim Kemenangan, Menkum: Dualisme PPP Diselesaikan Sesuai AD/ART

PPP Punya 2 Ketua Umum Hasil Muktamar ke-10 Ancol

Daftar Pengurus DPP PSI 2025-2030: Ketua Dewan Pembina Bapak 'J', 2 Politikus NasDem Jadi Petinggi

Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi

Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR

Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
