Jelang Kongres PAN, Beredar Kabar Satu Suara DPW Dihargai Rp 500 Juta

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Jumat, 13 Februari 2015
Jelang Kongres PAN, Beredar Kabar Satu Suara DPW Dihargai Rp 500 Juta

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa menyampaikan orasi politiknya ketika rapat konsilidasi wilayah Indonesia Timur di Manado, Sulawesi Utara, Minggu (8/2) (Foto: Antarafoto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Partai Amanat Nasional (PAN) akan segera mengadakan Kongres pada tanggal 28 Februari 2015 di Bali. Kongres bertujuan untuk memilih ketua umum partai politik berlambang matahari terbit ini. Sebanyak 2 orang tokoh, Hatta Rajasa dan Zulkifli Hasan akan bertarung merebutkan posisi puncak sebagai Ketua Umum PAN.

Dari kabar santer yang beredar, ratusan miliar dana beredar dalam kongres PAN. Harga satu suara Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) sekitar Rp 500 juta dan harga satu suara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) sekitar Rp 200 juta.

BACA JUGA: Amien Rais: Hatta dan Zulkifli, They Like Brothers

Kubu Hatta Rajasa sendiri sudah melakukan safari politik dengan melakukan kunjungan ke berbagai daerah. Hatta yang juga bekas calon wakil presiden (cawapres) dalam pemilu presiden (pilpres) 2014 silam sudah menggelar konsolidasi di Manado, Sulawesi Utara.

BACA JUGA: Kelompok Sukabumi Dukung Hatta sebagai Calon Ketum PAN

Sebaliknya, Zulkifli Hasan juga sudah melakukan manuver politik dan menggalang kekuatan dengan mendirikan pos konsolidasi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Hingga berita ini diturunkan redaksi masih melakukan konfirmasi kepada fungsionaris DPP PAN terkait kebenaran aliran dana ratusan miliar dalam Kongres PAN tersebut. (bhd)

#Partai Amanat Nasional #Partai Politik #Hatta Rajasa #Kongres PAN
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
Pegang SK Menkum, PPP Kubu Mardiono Ajak Agus Suparmanto Cs Gabung
Usman mengajak Agus dan Husnan Bey Fananie kembali bersatu di bawah komando Mardiono dan berjuang bersama-sama demi masa depan PPP.
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Oktober 2025
Pegang SK Menkum, PPP Kubu Mardiono Ajak Agus Suparmanto Cs Gabung
Indonesia
Kata Menteri Hukum Soal Klaim 2 Ketum PPP Merasa Menang di Muktamar
Pemerintah pun tidak akan mencampuri urusan partai, termasuk adanya aksi kericuhan dalam munas PPP tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 September 2025
Kata Menteri Hukum Soal Klaim 2 Ketum PPP Merasa Menang di Muktamar
Indonesia
Nasib Dua Ketua Umum PPP di Tangan Menkum, AD/ART Jadi Penentu
Saat ini Kementerian Hukum (Kemenkum) menunggu dan memproses dokumen pendaftaran dari setiap kubu yang mengklaim sebagai pengurus sah.
Dwi Astarini - Selasa, 30 September 2025
Nasib Dua Ketua Umum PPP di Tangan Menkum, AD/ART Jadi Penentu
Indonesia
Prabowo Sentil Fenomena Gontok-gontokan di Tingkat Atas, Tak Masalah Beda Partai
Rakyat kita tidak suka pemimpin yang penuh dendam saudara-saudara sekalian
Angga Yudha Pratama - Senin, 29 September 2025
Prabowo Sentil Fenomena Gontok-gontokan di Tingkat Atas, Tak Masalah Beda Partai
Indonesia
Agus dan Mardiono Saling Klaim Kemenangan, Menkum: Dualisme PPP Diselesaikan Sesuai AD/ART
Pemerintah akan mengacu kepada undang-undang dan memastikan memberikan pelayanan yang terbaik bagi pendaftaran parpol. ?
Dwi Astarini - Senin, 29 September 2025
Agus dan Mardiono Saling Klaim Kemenangan, Menkum: Dualisme PPP Diselesaikan Sesuai AD/ART
Indonesia
PPP Punya 2 Ketua Umum Hasil Muktamar ke-10 Ancol
Kini ada dua pihak yang menyatakan diri sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030 berdasarkan keputusan Muktamar ke-10 PPP.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 28 September 2025
PPP Punya 2 Ketua Umum Hasil Muktamar ke-10 Ancol
Indonesia
Daftar Pengurus DPP PSI 2025-2030: Ketua Dewan Pembina Bapak 'J', 2 Politikus NasDem Jadi Petinggi
PSI masih merahasiakan identitas Ketua Dewan Pembina hanya menyebutnya dengan inisial 'Bapak J"
Wisnu Cipto - Sabtu, 27 September 2025
Daftar Pengurus DPP PSI 2025-2030: Ketua Dewan Pembina Bapak 'J', 2 Politikus NasDem Jadi Petinggi
Indonesia
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Formappi berharap Partai memberikan langkah tegas dengan menghentikan penuh status mereka di DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Indonesia
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Aturan penonaktifan anggota DPR tertuang dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Indonesia
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Keputusan tersebut merupakan komitmen para ketum parpol untuk memastikan wakil rakyat tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dwi Astarini - Minggu, 31 Agustus 2025
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Bagikan