Setahun Jokowi-JK, Utang Luar Negeri Turun US$2,1 Miliar

Luhung SaptoLuhung Sapto - Rabu, 18 November 2015
Setahun Jokowi-JK, Utang Luar Negeri Turun US$2,1 Miliar

Seorang petugas menghitung uang dolar AS di Kantor Pusat BNI Jakarta, Senin (12/10). (Foto Antara/Wahyu Putro A)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Keuangan - Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) pada akhir triwulan III-2015 sebesar US$302,4 miliar. Ini berarti turun US$2,1 miliar dibandingkan posisi akhir triwulan II-2015 yang sebesar US$304,5 miliar. Dikutip dari siaran pers BI, Rabu (18/11), penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan posisi ULN baik sektor swasta maupun sektor publik. Posisi ULN sektor swasta turun US$1,7 miliar, terutama disebabkan oleh turunnya ULN Bank. Sementara itu, posisi ULN sektor publik turun US$0,4 miliar, terutama disebabkan oleh turunnya ULN Pemerintah. 

Dengan penurunan tersebut, pangsa ULN sektor swasta tercatat 55,6 persen (US$168,2 miliar), lebih besar dari pangsa ULN sektor publik sebesar 44,4 persen (US$134,2 miliar). Selain itu, pertumbuhan ULN Indonesia pada triwulan III-2015 juga melambat dibandingkan triwulan II-2015 dari 6,2 persen (yoy) menjadi 2,7 persen (yoy).

Berdasarkan jangka waktu asal, posisi ULN Indonesia pada akhir triwulan III-2015 didominasi oleh ULN berjangka panjang yang mencapai 85,5 persen dari total ULN. ULN berjangka panjang tersebut sebagian besar berasal dari ULN sektor publik (50,8 persen dari total ULN jangka panjang), sementara ULN berjangka pendek didominasi oleh ULN sektor swasta (93,7 persen dari total ULN jangka pendek). Pertumbuhan ULN berjangka panjang pada triwulan III-2015 (4,6 persen yoy) lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan II-2015 (8,3 persen yoy). Sementara itu, pertumbuhan ULN berjangka pendek mengalami kontraksi lebih dalam menjadi -7,2 persen (yoy) dari sebelumnya -4,4 persen (yoy).

Menurut sektor ekonomi, ULN swasta pada akhir triwulan III-2015 terutama terkonsentrasi di sektor keuangan, industri pengolahan, pertambangan, serta listrik, gas dan air bersih. Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 76,2 persen. Dibandingkan triwulan sebelumnya, pertumbuhan tahunan ULN sektor listrik, gas dan air bersih mengalami peningkatan, sementara pertumbuhan tahunan ULN sektor keuangan dan sektor industri pengolahan tercatat semakin melambat. Di sisi lain, pertumbuhan tahunan ULN sektor pertambangan masih mengalami kontraksi, meskipun tidak sedalam kontraksi yang terjadi pada triwulan sebelumnya.

BI memandang perkembangan ULN pada triwulan III-2015 masih cukup sehat, namun perlu terus diwaspadai risikonya terhadap perekonomian. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memantau perkembangan ULN, khususnya ULN sektor swasta. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas makroekonomi.

BACA JUGA:

  1. Sore Hari, Rupiah Tembus Rp13.800 per Dollar AS
  2. Kelebihan Pasokan, Harga Minyak Global Jatuh
  3. Sudah Tiga Hari Harga Emas Stagnan
  4. Rupiah Masih Betah di Level Rp13.700-an per Dollar AS
  5. IHSG Menguat ke 4.474,52

 

#Bank Indonesia #Utang Luar Negeri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
67 Juta Orang Indonesia Sudah Pakai QRIS Buat Transaksi
BI menargetkan jumlah pengguna QRIS mencapai 69,32 juta pada akhir tahun ini atau tumbuh sebesar 20,26 persen secara tahunan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
67 Juta Orang Indonesia Sudah Pakai QRIS Buat Transaksi
Indonesia
Utang BLBI Lunas, para Obligor Tetap Dikejar
Tugas penagihan kewajiban itu akan dialihkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Utang BLBI Lunas, para Obligor Tetap Dikejar
Indonesia
Utang BLBI 30 Dekade ke BI Lunas, Kemenkeu Ambil Alih Tugas Satgas Tagih Aset Obligor
Pemerintah resmi melunasi utang BLBI Rp218,3 T ke BI setelah 30 tahun. Hak tagih dan penyitaan aset obligor nakal diambil alih Kemenkeu!
Wisnu Cipto - Selasa, 22 September 2026
Utang BLBI 30 Dekade ke BI Lunas, Kemenkeu Ambil Alih Tugas Satgas Tagih Aset Obligor
Indonesia
Utang Luar Negeri Kembali Naik, Per Juli 2026 Capai USD 454,8 Miliar
Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Utang Luar Negeri Kembali Naik, Per Juli 2026 Capai USD 454,8 Miliar
Indonesia
Profil Deputi Gubernur Senior BI Aida S Budiman, Eks Wadir Eksekutif IMF Jadi Orang Nomor Dua Bank Sentral
Dengan rekam jejak internasional di IMF dan pengalaman panjang di BI, Aida S Budiman diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter Indonesia
Wisnu Cipto - Selasa, 01 September 2026
Profil Deputi Gubernur Senior BI Aida S Budiman, Eks Wadir Eksekutif IMF Jadi Orang Nomor Dua Bank Sentral
Indonesia
Destry Damayanti Telah Disetujui DPR Jadi Gubernur BI, Ini Tim Anyar Pimpinan BI
Komisi XI DPR RI telah menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) selama dua hari berturut-turut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 28 Agustus 2026
Destry Damayanti Telah Disetujui DPR Jadi Gubernur BI, Ini Tim Anyar Pimpinan BI
Berita Foto
Aida S. Budiman Jalani Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur Senior BI di Komisi XI DPR
Calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Aida S. Budiman saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan bersama Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 26 Agustus 2026
Aida S. Budiman Jalani Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur Senior BI di Komisi XI DPR
Indonesia
Bakom Tegaskan tak Ada Niat Menempatkan BI di Bawah Pemerintah
Independensi tidak boleh mengorbankan koordinasi antarlembaga.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Bakom Tegaskan tak Ada Niat Menempatkan BI di Bawah Pemerintah
Indonesia
Ekonom Minta Pemerintah tak Intervensi BI, Indonesia Kembali ke Masa Purba
BI merupakan bank sentral yang wewenangnya bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Ekonom Minta Pemerintah tak Intervensi BI, Indonesia Kembali ke Masa Purba
Indonesia
Bakom Bantah Wacana Jadikan Bank Indonesia Bagian Dari Pemerintah
Pernyataan tersebut disampaikan Tenaga Ahli Utama Bakom RI Fithra Faisal Hastiadi di tengah sorotan terhadap independensi bank sentral.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 20 Agustus 2026
Bakom Bantah Wacana Jadikan Bank Indonesia Bagian Dari Pemerintah
Bagikan