Noer Ardiansjah
MerahPutih Hukum- Mahkamah Konstitusi memaparkan evaluasi kinerja akhir tahun 2015, di gedung MK, Jakarta, Rabu (28/12).
Dalam pemaparannya, Ketua MK Arief Hidayat mengatakan bahwa sepanjang kehadiran MK sebagai salah satu lembaga tinggi negara di bidang hukum, banyak mengalami pasang surut. Terlebih lagi pada tahun 2013, lembaga peradilan tinggi ini tercoreng perilaku suap oleh salah satu hakim MK.
"Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi berdiri. Silih berganti pucuk kepemimpinan. Tahun 2013 MK mengalami citra buruk dengan tersangkutnya hakim MK kasus suap. Pada waktu itu, MK sudah tidak dipercaya lagi oleh publik, tingkat kepercayaannya hanya 15 persen," kata Arief saat jumpa pers refleksi kinerja Mahkamah Konstitusi 2015.
Seperti diketahui, pada 2013 Ketua MK Akil Muchtar terlibat dan menjadi tersangka dalam kasus penyuapan sengketa Pilkada Kabupaten Lebak, Banten.
Namun, kata Arief, Mahkamah Konstitusi kembali menuai kepercayaan publik saat MK berhasil menyelesaikan sengketa hasil Pilpres 2014.
"Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini kembali menguat. Pada saat itu MK menangani perkara Pilpres 2014 dengan sukses dan mendapat kepuasan publik," paparnya.
Pada penyelesaian sengketa Pilpres 2014 lalu, kepercayaan publik sampai 70 persen. Sebab itu, Arief berharap para hakim MK agar menjaga marwah konstitusi sehingga kejadian tahun 2013 lalu dapat dijadikan pelajaran.
"Dari hasil pendapat bulan November-Oktober 2015, MK mampu mecapai kepuasan publik di atas 70 persen," kata Arief.
Arif menambahkan, dengan selesainya agenda nasional pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden, bukan berarti MK sudah merasa puas.
"Saat ini MK fokus pada penyelesaian perkara Pilkada (Serentak 2015)sampai mendapat pimpinan yang sah, sehingga kita berharap pimpinan daerah definitif bisa melakukan amanah, kita masih terus kerja keras. Agar semua perkara selesai sesuai target," tuntasnya. (fdi)
BACA JUGA:
