Sekjen PDIP: Terkait Bakal Calon Gubernur, Tak Ada Nama Pak Ahok dan Bu Risma

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 22 Juli 2016
Sekjen PDIP: Terkait Bakal Calon Gubernur, Tak Ada Nama Pak Ahok dan  Bu Risma

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tegaskan tidak ada nama Tri Rismaharini dan Gubernur Ahok dalam bakal calon gubernur DKI Jakarta dari PDIP (MP/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan - PDI Perjuangan telah menyelesaikan rapat pleno penentuan bakal calon gubernur DKI Jakarta yang akan diusung pada Pilgub DKI 2017.

Berdasarkan keterangan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, terdapat sekitar enam nama yang akan diserahkan kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Dari keenam nama bakal calon gubernur itu, ternyata PDI Perjuangan tidak memasukan nama Gubernur Ahok dan wali kota Surabaya Tri Rismaharini.

Alasannya, menurut Hasto Kristiyanto, baik Risma maupun Gubernur Ahok tidak mendaftar saat penjaringan bakal calon gubernur DKI Jakarta dari PDI Perjuangan.

"Bu Risma kan tidak ikut mendaftar (penjaringan)," jelas Hasto Kristiyanto kepada awak media di kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (21/7).

Sebagaimana diketahui, bahwa sampai saat ini DPP PDI-P telah mengerucutkan enam nama bakal calon gubernur dan akan dilaporkan kepada Megawati. Mereka merupakan para tokoh yang mendaftar penjaringan dan mengikuti fit and proper test di DPP PDI-P.

"Tapi setelah itu akan ada proses pemetaan politik. Dari pemetaan politik, mungkin akan ada nama baru yang muncul," kata Hasto.

Tidak tercantumnya nama Tri Rismaharini dan Gubernur Ahok merupakan langkah politik PDI Perjuangan yang diambil setelah melakukan sejumlah komunikasi politik dengan pelbagai kalangan. PDI Perjuangan akan terus melakukan komunikasi dengan pengurus dan massa partainya baru kemudian sang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang akan memutuskan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI.

"Tentu saja pemetaan politik lebih banyak dari mereka yang memiliki hubungan baik dengan PDI-P dan memiliki kesejarahan dengan PDIP. Itu yang kami lakukan dan juga diusulkan oleh komponen masyarakat ini," pungkas Hasto Kristiyanto.

BACA JUGA:

  1. Survei SMRC: Mayoritas Pemilih PDI Perjuangan Dukung Gubernur Ahok
  2. PDIP Jalin Komunikasi dengan Presiden Jokowi Terkait Bakal Calon Gubernur DKI
  3. Jika Ahok Maju Lewat Independen, Teman Ahok Siapkan 4000 Relawan
  4. Habiburokhman: Waktu Saya Terlalu Berharga untuk Acaranya Teman Ahok
  5. Wagub Djarot Kesal Warga Penjaringan Tolak Kedatangan Gubernur Ahok

 

#Pilgub DKI 2017 #Tri Rismaharini #Gubernur Ahok #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
FX Hadi Rudyatmo Mundur Plt DPD PDIP Jateng, Ungkap Ada yang Menyebutnya Lulusan TK
Mantan Wali Kota Solo ini menjelaskan alasan pengunduran diri karena merasa tidak mampu dan memilih menjaga soliditas partai.
Dwi Astarini - Sabtu, 20 Desember 2025
FX Hadi Rudyatmo Mundur Plt DPD PDIP Jateng, Ungkap Ada yang Menyebutnya Lulusan TK
Indonesia
Megawati Tegaskan Pentingnya Pendataan Bencana: Jangan Setelah Bersih Lalu Lupa
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta pemerintah mendata secara rinci wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 20 Desember 2025
Megawati Tegaskan Pentingnya Pendataan Bencana: Jangan Setelah Bersih Lalu Lupa
Indonesia
FX Rudy Mundur Plt Ketua DPD PDIP Jateng, PDIP Solo Duga Ada Kaitannya dengan Konferda
Teguh menduga mundurnya Rudy tersebut terkait gagalnya menggelar Konferda PDIP Jateng.
Dwi Astarini - Jumat, 19 Desember 2025
FX Rudy Mundur Plt Ketua DPD PDIP Jateng, PDIP Solo Duga Ada Kaitannya dengan Konferda
Indonesia
Megawati Perintahkan Donasi Rp 2 Miliar untuk Korban Bencana Sumatra, Pramono: Sami'na wa Atho'na
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan Gubernur DKI Pramono Anung menyumbang Rp 2 miliar bagi korban banjir dan longsor di Sumatera.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Desember 2025
Megawati Perintahkan Donasi Rp 2 Miliar untuk Korban Bencana Sumatra, Pramono: Sami'na wa Atho'na
Indonesia
FX Rudy Temui Megawati Jelang Konferda PDIP, Pasrah Ditempatkan di Mana Saja
Mantan Wali Kota Solo ini mengaku mendapat arahan dan wejangan selama bertemu dengan Megawati di Jakarta.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
FX Rudy Temui Megawati Jelang Konferda PDIP, Pasrah Ditempatkan di Mana Saja
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Politisi PDIP ini menduga tuntutan tersebut lahir dari narasi dan persepsi negatif di publik mengenai kinerja DPR
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Berita Foto
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto (kanan), Anggota Fraksi Banyu Biru (kedua kanan), menerima audiensi pengurus asosiasi Vibrasi Suara Indonesia (VISI) di antaranya Armand Maulana (kiri) dan Ariel NOAH (tengah), di Ruang Fraksi PDIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Didik Setiawan - Senin, 10 November 2025
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Indonesia
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
PDI Perjuangan Jawa Timur menghomati kewenangan dan proses hukum terhadap kadernya itu yang sedang dilakukan KPK.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 November 2025
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Bagikan