REI Minta Pemerintah Turunkan Uang Muka KPR
Luhung Sapto - Kamis, 10 September 2015
Penjaga stan menjelaskan tentang tipe dan harga rumah kepada calon pembeli saat gelaran Real Estate Indonesia (REI) Expo di Semarang, Jateng, Rabu (9/9). (Foto Antara/R. REKOTOMO)
MerahPutih, Bisnis-Pemerintah diminta menaikkan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) II sebesar 7-8 persen dari harga jual rumah. Dengan kenaikan itu diharapkan bisa lebih banyak lagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dapat memiliki hunian ideal.
Saat ini suku bunga KPR yang berlaku masih 10 persen dari harga jual rumah. "Jadi yang pendapatannya sampai Rp3 juta per bulan juga ada yang bisa mendapatkan rumah dengan bunga yang lebih rendah. Sementara untuk masyarakat yang memiliki pendapatan Rp3-5 per bulan juga bisa mendapatkan rumah tapi bunganya lebih tinggi sedikit sehingga kemampuan membeli rumah meningkat," kata Ketua REI Eddy Hussy di Senayan JCC, Jakarta, Kamis (10/9).
Ditambahkan, rumah yang akan dibangun dengan sistem paket FLPP Paket II lokasinya jauh dari kota, tapi tipe dan spek sama.(rfd)
Baca Juga:
Harga Tanah Dan Perizinan Tinggi Penyebab Mahalnya Rumah Murah
Ini Alasan Bank Syariah Lebih Tahan Krisis
RUPSLB Bank Bukopin Tunjuk Tri Joko Prihanto Jadi Komisaris Utama
Bagikan
Berita Terkait
Percepat Penyerapan Rumah Subsidi, Presiden Bakal Luncurkan 25 Ribu Unit Rumah di Bogor
Bunga KPR FLPP Diusulkan Naik, Menteri Lagi Cari Waktu Tepat
Pengembang Dapat KUR Perumahaan, Harga Rumah Diharapkan Semakin Terjangkau
BP Tapera Minta Rakyat Gunakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Buat Beli Rumah Pertama
Ingat Ya! SLIK Bukan Daftar Hitam Orang Tidak Bisa Akses KPR, Ada Syarat Lainnya
Prabowo Siapkan Jurus Baru Pemilikan Rusun Subsidi, MBR Siap-Siap Punya Rumah Impian!
Rencana Pemerintah Perkecil Ukuran Rumah Subsidi jadi 18 Meter Persegi
Hal Yang Perlu Dipertimbangkan Sebelum Ambil KRP
Dana FLPP untuk 350 Ribu Rumah Subsidi Dipastikan Tersedia, Sinyal Positif Bagi MBR
Investor Asing Diperbolehkan Bangun Perumahan di Tanah Milik BUMN