Ray Rangkuti: Budi Waseso Muncul ke Depan Hanya Urusan Ecek-ecek


Konferensi pers Koalisi untuk Reformasi di Gedung Muhamadiyah, Menteng Raya, Jakarta Pusat, Rabu (22/7). (Foto: MerahPutih/Novriadi Sitompul)
MerahPutih Nasional - Direktur Eksekutif Lingkaran Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menyatakan Presiden harus mencopot Komisaris Jenderal Budi Waseso dari jabatan Kabareskrim. Menurutnya, Buwas -sapaan akrab Buwas- tidak bekerja sesuai kewenangannya.
"Kabareskrim itu muncul ke depan hanya urusan ecek-ecek" ujar Ray Rangkuti saat konferensi pers Koalisi untuk Reformasi di Gedung Muhamadiyah, Menteng Raya, Jakarta Pusat, Rabu (22/7).
Menurut pria yang akrab dengan peci hitam tersebut, seharusnya sebagai Kabaresrim, Budi Waseso fokus dalam urusan-urusan kejahatan besar, seperti pada kejahatan pajak, kejahatan lingkungan, serta kejahatan industri. "Saya tidak habis pikir dengan Buwas, dengan permasalahan kita saat ini, dia masih ngurus yang sepele-pele. Urusan pencemaran nama baik, dia muncul ke depan, tapi urusan lain tidak," tambahnya.
Konferensi pers ini dihadiri organisasi-organisasi Muhammadiyah, seperti Pemuda Muhamadiyah, IMM, IPM, ILR, dan YLBHI. Pernyataan sikap ini menindaklanjuti pernyataan Budi Waseo yang melecehkan tokoh Muhammadiyah, Buya Syafii Maarif, akibat mengkritik kinerja Kabareskrim.
Koalisi untuk Reformasi sepakat menyuarakan pencopotan Buwas dari Kabareskrim. Bahkan, suara pencopotan telah digalang melalui laman www.cange.org.
Laman petisi tersebut telah ditandatangani 16 ribu lebih. Salah satu pendukung menyatakan bahwa Buwas telah membangkang. "Saya sudah gerah melihat kelakuan Buwas. Tindakannya bias dianggap membangkang terhadap Presiden dan bisa memotivasi bawahannya untuk berani membangkang pula, bukanlah teladan yang baik," tulis salah satu pendukung petisi, Ida Ismael. (AB)
Baca Juga:
Komjen Budi Waseso Larang Anggota Polri Gelar Open House
YLBHI: Jika Pro Antikorupsi, Budi Waseso Harus Laporkan Harta Kekayaan
Budi Waseso Tantang KPK Isi Formulir Laporan Harta Kekayaanya
Bagikan
Fredy Wansyah
Berita Terkait
Pengamat Nilai RUU ASN Hambat Otonomi, Berpotensi Munculkan Konflik Pemerintah Pusat dan Daerah

Ray Rangkuti Sebut Wacana Gubernur Ditunjuk Presiden sebagai Ambisi Menempatkan Orang Dekat

Sama-Sama Mampu Menangkan Pilpres, Ganjar dan Prabowo Sulit Dipasangkan

Putusan PN Jakpus Dinilai Bisa jadi Pelajaran bagi KPU untuk Bertindak Adil

Isu Penundaan Pemilu 2024 Hanya Beredar di Lingkungan Istana

Mahfud MD Ditantang Buka Siapa di Balik Putusan Penundaan Pemilu 2024

Erick Thohir Dinilai Punya 'Modal Kuat' jadi Cawapres 2024
