Puskesmas Cilandak Berlakukan BPJS Bagi Penderita ODHA


Puskesmas Cilandak memberikan pelayanan gratis kepada penderita ODHA yang punya BPJS Kesehatan (Foto: MP/Noer Ardiansyah)
MerahPutih Megapolitan - Salah satu bentuk kepedulian konkret pemerintah terhadap masyarakat yang kurang mampu dengan pemberlakuan program BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) sejak Januari tahun lalu. Tapi tidak dapat dipungkiri, dalam pelaksanaannya BPJS Kesehatan banyak menimbulkan masalah dan kontroversi.
Persoalan ruwetnya BPJS diatasi Puskesmas Cilandak dengan memberlakukan penggunaan pelayanan BPJS bagi masyarakat umum. Bahkan kartu kesehatan tersebut, berlaku bagi ODHA (orang dengan HIV/AIDS).
"Kartu BPJS berlaku kok di sini, obat gratis," jelas Dr. Luigi kepada merahputih.com di ruang kerjanya di Jalan Komplek Bank BNI 46, Jakarta, Selasa (1/12).
Selain itu, ia juga mengatakan, bagi masyarakat yang tidak mempunyai BPJS akan dikenakan biaya.
"Bagi yang tidak punya BPJS, bayar pendaftaran Rp5.000. Akan tetapi, kalau mereka tidak punya uang, semuanya bisa menjadi gratis, Mas," papar Dokter Luigi.
Adapun pelayanan yang diberikan Puskesmas Cilandak kepada masyarakat setiap hari kerja mulai dari pagi hingga sore hari. "Kalau layanan sampai jam 4 sore. Tapi, kalau pelayanan dari telepon atau Whats App, 24 jam," tambahnya.
"Bahkan, pas malam hari, Dr. Tita (Koordinator HIV) pernah sampai ke Parung untuk mendatangi pasien," ungkapnya.(ard)
BACA JUGA:
Bagikan
Berita Terkait
Utang BPJS Tembus Rp10 Triliun, Pemerintah Malah Mau Susun Skema Pemutihan Tunggakan

Bakal Diputihkan, Jumlah Tunggakan BPJS Kesehatan Capai Rp 10 Triliun

Penghapusan Tunggakan BPJS Bakal Jadi 'Hadiah' Bagi Kelompok Rentan, Peserta Diharap Tetap Bayar Iuran

Pembebasan Tunggakan BPJS Wajib Tepat Sasaran Agar Sistem JKN Berlanjut

Pemerintah Bakal Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan Warga

Mengejutkan, 15 Anak Sekolah Solo Terjangkit HIV karena Berorientasi Seksual Sesama Jenis

15 Anak Sekolah di Solo Terjangkit HIV, Diduga Gara-Gara Ini

Cukai Rokok Tak Naik 2026: Antara Kepentingan Ekonomi dan Ancaman Kesehatan Publik

Prabowo Luncurkan Program Akselerasi Pembangunan: Sarjana Bakal ‘Magang’ di Sektor Industri hingga Memulai Pengembangan Ekosistem Gig Economy

Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Belum Dapat 'Lampu Hijau' DPR, Legislator Soroti Pentingnya Keadilan Sosial dan Akurasi Data Penerima Bantuan Iuran
