Proyek Pembangunan Pelabuhan Cilamaya Resmi Dihentikan

Fredy WansyahFredy Wansyah - Kamis, 02 April 2015
Proyek Pembangunan Pelabuhan Cilamaya Resmi Dihentikan

Direktur Hulu PT Pertamina (Persero) Syamsu Alam (kiri) berbincang-bincang dengan Direktur Operasi PT Pertagas Wahyudi Satoto (kanan) di Stasiun Kompresor Gas Cilamaya, Jawa Barat, Kamis (2/4). (Foto:

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Proyek pembangunan Pelabuhan Cilamaya di Karawang, Jawa Barat akhirnya resmi dibatalkan. Pembatalan tersebut disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. (BacaPapua Kelola 15.000 Hektare Hutan Energi Biomassa)

Lantas apa alasan proyek pembangunan Pelabuhan Cilamaya dibatalkan?

Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo menjelaskan proyek pembangunan pelabuhan Cilayama dibatalkan bertujuan untuk menjaga pasokan minyak dan gas (migas) di kawasan tersebut.

"Produksi minyak di blok itu mencapai 40.000 ribu barel perhari, sedangkan produksi gas mencapai 180 MMSCFD (red: Metric Cubic Feet per Day). Karena itulah kita harus menjaga lapangan migas kita di Blok Offshore North West Java (ONWJ)," katanya di kantornya, Kamis (2/4).

Selanjutnya Indroyono menjelaskan, proyek pembangunan pelabuhan akan digeser ke kawasan timur, yang di depannya tidak ada anjungan-anjungan pengeboran minyak. Pembangunan pelabuhan rencananya akan dialihkan ke Subang atau Indramayu, Jawa Barat. "Industri kan bergerak ke timur," sambung Indroyono.

Sementara itu terkait dengan blok ONWJ, kedepan, pengembangan kapasitas produksi juga akan dilakukan mengingat pada 2022, pemerintah menargetkan produksi minyak meningkat menjadi 50.000 barel per hari dan gas 200 Million Metric Cubic Feet per Day (MMSCFD). "Kita bicara tahun 2020, bukan sekarang. Lagi pula masih di Jawa Barat kok," tandasnya. (BacaRupiah Lemah, Pelaku Industri Mainan Lesu)

Seperti diberitakan Merahputih.com sebelumnya, Keputusan penghentian pembangunan pelabuhan Cilamaya di kawasan Karawang, Jawa Barat, resmi dibatalkan. Keputusan tersebut itu diambil setelah rapat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago di di Kantor Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (2/4).

Wapres Jusuf Kalla memimpin rapat selama satu jam. Usai rapat Wapres mengumumkan bahwa pembangunan pelabuhan Cilamaya di Karawang resmi dibatalkan. Pembangunan pelabuhan digeser ke arah timur pesisir pantau Utara Pulau Jawa, di kawasan Subang atau Indramayu. (bhd)

#Jusuf Kalla #Pelabuhan
Bagikan
Ditulis Oleh

Fredy Wansyah

Berita Terkait

Indonesia
Komisi II DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Mafia Tanah dalam Kasus Lahan Jusuf Kalla
Komisi II DPR meminta pemerintah untuk menindak tegas mafia tanah di kasus lahan Jusuf Kalla.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
Komisi II DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Mafia Tanah dalam Kasus Lahan Jusuf Kalla
Indonesia
Eks Wapres JK Murka Gara-Gara Mafia Tanah, Ini Duduk Perkaranya Versi Kepala BPN
Nusron Wahid buka suara terkait sengketa tanah seluas 16,4 hektare di Makassar, Sulawesi Selatan, yang memicu amarah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Wisnu Cipto - Jumat, 07 November 2025
Eks Wapres JK Murka Gara-Gara Mafia Tanah, Ini Duduk Perkaranya Versi Kepala BPN
Indonesia
Eks Wapres JK Geram, Tanahnya di Makassar Jadi Korban Mafia Tanah
JK menegaskan klaim kepemilikan lahan seluas 16,5 hektare miliknya oleh pihak lain merupakan kebohongan dan rekayasa.
Wisnu Cipto - Kamis, 06 November 2025
Eks Wapres JK Geram, Tanahnya di Makassar Jadi Korban Mafia Tanah
Indonesia
Jusuf Kalla, Nasaruddin Umar dan Arsjad Rasjid Serukan Perdamaian Dunia di Roma
Ketiganya membawa perspektif berbeda, tetapi saling melengkapi soal politik, spiritualitas, dan ekonomi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 02 November 2025
Jusuf Kalla, Nasaruddin Umar dan Arsjad Rasjid Serukan Perdamaian Dunia di Roma
Indonesia
Cari Silfester Matutina Tak Ketemu, Jaksa Minta Tolong Pengacara Serahkan Jika Benar di Jakarta
Jaksa eksekutor Kejari Jaksel masih mengalami kendala dalam menemukan keberadaan terpidana Silfester Matutina.
Wisnu Cipto - Minggu, 12 Oktober 2025
Cari Silfester Matutina Tak Ketemu, Jaksa Minta Tolong Pengacara Serahkan Jika Benar di Jakarta
Berita Foto
Wapres Ke 10 dan 12 RI Jusuf Kalla Ikuti RDPU bahas RUU Pemerintahan Aceh
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla berjabat tangan dengan Ketua Baleg DPR, Bob Hasan (kanan) sebelum rapat dengar pendapat umum dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 11 September 2025
Wapres Ke 10 dan 12 RI Jusuf Kalla Ikuti RDPU bahas RUU Pemerintahan Aceh
Berita
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
Pengabdian petugas PMI sangat penting untuk kemanusiaan.
Dwi Astarini - Rabu, 10 September 2025
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
Indonesia
Jaksa Mulai Cari Relawan Jokowi Silfester Matutina Buat Segera Dibui
Burhanuddin menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya mencari terpidana tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 September 2025
Jaksa Mulai Cari Relawan Jokowi Silfester Matutina Buat Segera Dibui
Indonesia
JK Tekankan Generasi Muda Jika Kuliah Harus Punya Ide, Bukan Cuma Pinter Lalu Buta Arah
JK berharap seluruh perguruan tinggi di Indonesia mulai menanamkan ideologi yang tepat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 27 Agustus 2025
JK Tekankan Generasi Muda Jika Kuliah Harus Punya Ide, Bukan Cuma Pinter Lalu Buta Arah
Indonesia
Ditunda Sepekan, PN Jaksel Gelar Sidang PK Silfester Kasus Pencemaran Nama Baik JK
Pada tingkat kasasi, vonis Silfester diperberat menjadi 1,5 tahun penjara. Namun, hingga saat ini, vonis hukuman penjara Silfester belum juga dieksekusi.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Agustus 2025
Ditunda Sepekan, PN Jaksel Gelar Sidang PK Silfester Kasus Pencemaran Nama Baik JK
Bagikan