Program 35.000 MW Modus Pemerintah Buat Masyarakat Senang

Raden Yusuf NayamenggalaRaden Yusuf Nayamenggala - Senin, 13 April 2015
Program 35.000 MW Modus Pemerintah Buat Masyarakat Senang

Direktur Utama PLN, Sofyan Basir (kedua kanan) mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi VII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4) (Foto: Antara Foto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih Bisnis -  Bisnis Anggota Komisi VII DPR RI Agus Sulistiyono mengungkapkan, bahwa Rencana Pemerintah terkait pembangunan Mega Proyek 35.000 MW hanyalah sebuah modus untuk membuat masyarakat Indonesia senang. Karena pasalnya, dalam merencanakan pembangunan ini Pemerintah tidak belajar dari kegagalan yang pernah terjadi di masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Pas Pemerintahan Jokowi mengusulkan program 35.000 MW itu saya kritik habis-habisan. Jangan sampai ini hanya untuk membuat masyarakat senang," tutur Anggota Komisi VII DPR RI Agus Sulistiyono, Jakarta, Senin, (14/4).

Lanjut Agus, percepatan pembangkit listrik atau fast track program (FTP) tahap I dan tahap II yang dilakukan pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berjalan sangat lambat. (Baca: Sudirman Said Cegah Korupsi di Kementerian ESDM)

Menurutnya, proyek FTP-1 sebesar 10.000 Megawatt (MW) hampir separuhnya terlambat dari jadwal. Sementara itu, keterlambatan juga terjadi dalam hampir semua proyek FTP-2 yang berkapasitas 17.000 megawatt (MW). Proyek mengalami keterlambatan karena sebagian besar berupa pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP). Proyek PLTP membutuhkan waktu yang lama baik untuk mulai berproduksi maupun dari sisi teknis atau non teknis.

"Di zaman pemerintahan ABY ada program FTP 1 sebesar 10.000 MW dan FTP 2 Sebesar 17.000 MW. Namun, hingga saat ini belum clear juga. FTP-2 juga belum apa-apa," tuturnya. (Baca: Menteri ESDM Labil, Formula Harga BBM Diubah Lagi)

Agus menyarankan, ketimbang agar Perusahaan Plat Merah yang dipimpin oleh Sofyan Basir tersebut lebih baik mengebut proyek FTP 1 karena sudah jauh dari target semula pada 2010 ketimbang memprioritaskan Peogram 35.000 Megawat (MW). Ditambahlagi dengan beberapa kendala yang mengganjal, antara lain, anggaran, pembebasan lahan, sudah mulai teratasi. Bahkan ia mengusulkan agar proyek ini cepat selesai Pemerintah di harapkan menggunakan Alternatif lain seperti PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir). (Baca: Menteri ESDM: BUMN Khusus Mirip Lembaga Penjamin Simpanan)

"Mending pakai alternatif lain saja PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nukir) gitu,"tuturnya.

Untuk diketahui, PT PLN (Persero) terus mengejar realisasi proyek fast track program (FTP) 1 yang molor sejak 2010. Bahkan tahun ini perusahaan plat merah menargetkan, pengujian dan konstruksi bisa rampung. PLN optimistis bisa menyelesaikan proyek tersebut karena relatif tidak ada kendala lagi. FTP 1 sebesar 10.000 megawatt (MW) sampai akhir 2014 telah selesai dan beroperasi komersial 7.401 megawatt (MW). (Rfd)

 

 

#Komisi VII DPR RI #PLN
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Raden Yusuf Nayamenggala

I'm not perfect but special
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Biar Nikmati Listrik, Desa Terpencil Bakal Dipasang Mini Grid Berbasis Energi Setempat
Pemerintah menyiapkan tiga strategi jitu untuk memperluas akses listrik hingga ke desa-desa terpencil.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 03 Juli 2026
Biar Nikmati Listrik, Desa Terpencil Bakal Dipasang Mini Grid Berbasis Energi Setempat
Indonesia
Listrik Mati Bergilir Pulau Jawa Terakhir 21 Juni, Dirut PLN Janji Tak Akan Terjadi Lagi
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo memastikan pemadaman bergilir di Jawa berakhir sejak 21 Juni 2026. Penguatan pasokan batubara dan tambahan kapasitas listrik menjadikan sistem lebih andal.
Wisnu Cipto - Kamis, 02 Juli 2026
Listrik Mati Bergilir Pulau Jawa Terakhir 21 Juni, Dirut PLN Janji Tak Akan Terjadi Lagi
Berita
Kemendag Respons Kompensasi Pemadaman Listrik PLN, Masih Tunggu Hasil Investigasi
Kemendag merespons soal kompensasi pemadaman listrik PLN. Namun, hal itu masih menunggu hasil investigasi Bareskrim Polri.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Kemendag Respons Kompensasi Pemadaman Listrik PLN, Masih Tunggu Hasil Investigasi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Termasuk Hari Ini, Ada Pemadaman Listrik Total di Jawa dan Bali
PT PLN (Persero) memberikan klarifikasi resmi soal kabar mengenai pemadaman listrik total selama tiga hari di Pulau Jawa dan Bali
Frengky Aruan - Rabu, 24 Juni 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Termasuk Hari Ini, Ada Pemadaman Listrik Total di Jawa dan Bali
Indonesia
DPR Sebut Insiden Mati Listrik di Sejumlah Wilayah Bukti Infrastruktur Indonesia belum Siap
Insiden ini menandakan kesiapsiagaan Indonesia belum cukup untuk memastikan bahwa pasokan listrik itu terjamin.
Dwi Astarini - Selasa, 23 Juni 2026
DPR Sebut Insiden Mati Listrik di Sejumlah Wilayah Bukti Infrastruktur Indonesia belum Siap
Indonesia
DPR Kritik Sistem Komunikasi PLN Buntut Listrik Padam Bergilir di Jawa
Rivqy menyoroti ketidaksinkronan informasi dari pihak PLN mengenai penyebab utama pemadaman listrik bergilir ini
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Juni 2026
DPR Kritik Sistem Komunikasi PLN Buntut Listrik Padam Bergilir di Jawa
Indonesia
Listrik Padam Bergilir, Pengusaha Senang Pemerintah Bakal Ubah Harga DMO Batu Barat Buat PLN
Penyesuaian harga itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO), yang saat ini ditetapkan sebesar 70 dolar AS per ton bagi PLN.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 Juni 2026
Listrik Padam Bergilir, Pengusaha Senang Pemerintah Bakal Ubah Harga DMO Batu Barat Buat PLN
Indonesia
Pembangkit Listrik Pulih, Bos PLN Klaim Mati Lampu di Jawa Bisa Diminimalisasi
Dari dua pembangkit listrik milik mitra swasta atau independent power producer (IPP) yang sebelumnya mengalami gangguan, satu sudah berhasil dipulihkan.
Dwi Astarini - Senin, 22 Juni 2026
Pembangkit Listrik Pulih, Bos PLN Klaim Mati Lampu di Jawa Bisa Diminimalisasi
Indonesia
Hak Konsumen Terganggu Imbas Listrik Padam, YLKI Minta Prabowo Turun Tangan
YLKI mendesak Prabowo turun tangan atas pemadaman listrik bergilir di Indonesia. Gangguan listrik dinilai merugikan konsumen dan perlu evaluasi menyeluruh.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 Juni 2026
Hak Konsumen Terganggu Imbas Listrik Padam, YLKI Minta Prabowo Turun Tangan
Indonesia
Listrik Padam Rugikan UMKM, Komisi VII DPR Desak PLN Beri Kompensasi
Komisi VII DPR RI meminta PLN bertanggung jawab atas kerugian UMKM akibat pemadaman listrik berkepanjangan, termasuk dengan menyiapkan skema kompensasi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 Juni 2026
Listrik Padam Rugikan UMKM, Komisi VII DPR Desak PLN Beri Kompensasi
Bagikan