Politisi PKS: KPK Jangan Hanya Fokus Penjarakan Koruptor

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Kamis, 10 September 2015
Politisi PKS: KPK Jangan Hanya Fokus Penjarakan Koruptor

Aboe Bakar Al-Habsyi di Gedung DPR RI (Foto: aboebakarnews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Anggota Komisi III DPR mengkritik kinerja pencegahan korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kinerja KPK dari sisi pencegahan dinilai masih lemah.

"Upaya pencegahan (tindak korupsi) dan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara harus diperkuat," kata Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aboe Bakar Al-Habsyi, di Jakarta, Kamis (10/9).

Politisi PKS ini mengatakan, ada dua bidang yang harus disentuh KPK untuk memberantas korupsi, yaitu pencegahan korupsi dan penindakan korupsi. Kinerja dari keduanya harus seimbang.

Meskipun KPK sukses memenjarakan banyak koruptor, lanjut Aboe Bakar, tapi secara bersamaan korupsi tetap merajalela. Fenomena ini menunjukkan bahwa KPK sukses menindak tapi gagal mencegah korupsi.

“KPK perlu menggempur korupsi dari dua sisi, yakni pencegahan dan penindakan,” jelas Aboe Bakar.

Meski demikian, Aboe Bakar tak sepakat soal pembagian bidang keahlian calon pimpinan (capim) sebagaimana disampaikan oleh panitia seleksi (pansel) capim KPK, beberapa waktu lalu. Menurutnya, pembagian bidang dalam seleksi capim KPK itu tidak perlu.

"Kewenangan pencegahan, penindakan, manajemen, supervisi dan monitoring sudah merupakan kesatuan fungsi dalam tubuh KPK,” pungkas Aboe Bakar. (mad)


Baca Juga: 

Majelis Syura Pilih Sohibul Iman Sebagai Presiden Baru PKS

PKS Anggap Pasal Penghinaan Presiden Feodal

Ibas Nyatakan Bekas Dewan Pakar PKS Ini Pemfitnah

#DPR RI #Komisi III DPR #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #PKS #Aboe Bakar Al-Habsy
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Sesalkan OTT Jaksa, Komisi III DPR Minta Akar Masalah Penegakan Hukum Diusut
Kasus OTT terhadap jaksa ini menjadi momentum penting untuk mengkaji secara mendalam akar persoalan yang masih memicu praktik korupsi.
Frengky Aruan - Senin, 22 Desember 2025
Sesalkan OTT Jaksa, Komisi III DPR Minta Akar Masalah Penegakan Hukum Diusut
Indonesia
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Upah minimum pada akhirnya adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Indonesia
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Sinergi antarlembaga sangat dibutuhkan agar proses pemulihan sosial masyarakat tidak terhambat oleh prosedur birokrasi yang rumit
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Indonesia
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan kejelasan mekanisme pemulihan bagi mereka yang terdampak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Indonesia
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Ninik menuntut agar standar kelayakan lingkungan rumah sakit tetap terjaga meski dalam kondisi pascabencana
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Pengawasan ketat di gerbang negara menjadi kunci utama untuk menjaga kondusivitas
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Indonesia
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Legislator dari Fraksi PKB tersebut mendesak agar tim bentukan Presiden nantinya tidak terjebak dalam birokrasi yang lamban
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 Desember 2025
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Indonesia
Keadaan Korban Bencana Sumatra Makin Mengkhawatirkan, Komisi V DPR: Pemerintah tak Perlu Malu dan Alergi Terima Bantuan Asing
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta pemerintah tak menolak bantuan asing untuk wilayah terdampak bencana.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Desember 2025
Keadaan Korban Bencana Sumatra Makin Mengkhawatirkan, Komisi V DPR: Pemerintah tak Perlu Malu dan Alergi Terima Bantuan Asing
Indonesia
Komisi V DPR Dukung Pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
Dengan adanya Satgas, proses rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan dapat berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Komisi V DPR Dukung Pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
Bagikan