Majelis Syura Pilih Sohibul Iman Sebagai Presiden Baru PKS

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 10 Agustus 2015
Majelis Syura Pilih Sohibul Iman Sebagai Presiden Baru PKS

Kader PKS Gatot Pujo Nugroho saat Pemilihan Raya anggota Majelis Syura PKS Minggu (29/3). Majelis Syura utk memilih Presiden PKS 2015-2020. (Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Nakhoda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) beralih dari Anis Matta kepada Wakil Ketua Komisi X DPR Sohibul Iman. Adapun mantan Menteri Sosial era kabinet Susilo Bambang Yudhoyono, Salim Segaf Aljufri menggantikan KH Hilmi Aminuddin sebagai Ketua Majelis Syura PKS.

Dari dokumen hasil Musyarawah Majelis Syura I PKS pada 9-10 Agustus 2015 yang diperoleh merahputih.com, Senin (10/8), terungkap sebanyak 69 anggota Majelis Syura dari perwakilan 34 provinsi memilih pimpinan alat kelengkapan partai mulai dari Majelis Syura, Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Syariah Pusat, dan Dewan Pengurus
Pusat. Kepemimpinan baru partai ini untuk periode 2015-2020.

Salim Segaf Aljufri dan Hidayat Nur Wahid terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Syura PKS secara musyawarah mufakat menggantikan KH Hilmi Aminuddin.

Sohibul Iman adalah kader tulen PKS sejak masih bernama Partai Keadilan pada tahun 1998. Sejak 1 Oktober 2014 menjadi anggota Fraksi PKS DPR RI untuk periode kedua. Bila pada periode pertama 2009-2014 mewakili daerah pemilihan (dapil) DKI 2 yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri, pada periode kedua ini mewakili dapil Jawa Barat XI yg meliputi Kota dan Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut. Ia juga merupakan anggota Majelis Pertimbangan Pusat PKS.

Sohibul sempat kuliah di Institut Pertanian Bogor (IPB) lalu gelar akademisnya diraih di Jepang. Pulang dari Jepang menjadi Rektor Universitas Paramadina selama 2 tahun (2005-2007). Selama di DPR aktif di Komisi XI bidang Keuangan, Anggaran, dan Perbankan, sempat menjadi Wakil Ketua DPR menggantikan Anis Matta pada 2013-2014. Sekarang Sohibul menjadi Wakil Ketua Komisi X DPR.

Adapun susunan lengkapnya pengurus DPP PKS adalah Suharna Surapranata yang sempat menjadi Menristek di era SBY terpilih menjadi Ketua Majelis Pertimbangan Pusat, KH Surahman Hidayat menjadi Ketua Dewan Syariah, Sekretaris Jenderal DPP diserahkan kepada HM Taufik Ridlo. Mahfuzh Abdurrahman menjadi Bendahara DPP dan Sekretaris Majelis Syura Untung Wahono.

Lantas posisi Anis Matta di mana? Menurut hasil musyarawah, sebagai apresiasi partai atas dedikasinya memimpin partai saat dirundung masalah pasca Presiden PKS Lutfhi Hasan Ishaaq menjadi terpidana korupsi, maka Anis ditunjuk memimpin Badan Kerjasama Internasional PKS.

Baca Juga

Milad PKS ke-17 Diramaikan Netizen

Politisi PKS Pertanyakan Konsistensi Kenegarawanan Jokowi

Politisi PKS Fahri Hamzah Koleksi Puluhan Batu Akik

 

#Anis Matta #Majelis Syura PKS #Muhammad Sohibul Iman #Presiden PKS #PKS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Bagikan