PKS Ingin "Kawinkan" Risma dengan Sandiaga Uno

Luhung SaptoLuhung Sapto - Selasa, 02 Agustus 2016
PKS Ingin

Walikota Surabaya Tri Rismaharini (Foto Screenshot Youtube)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan - Partai Politik sudah ambil ancang-ancang mencari calon untuk diusung pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyandingkan Sandiaga Uno dan Tri Rismaharini untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang. 

Pengurus DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta dan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar pertemuan pada Sabtu (30/7) lalu. Pertemuan yang berlangsung tertutup bagi awak media itu membahas calon gubernur Pilkada DKI 2017. 

Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan DPP PKS Al Muzzammil Yusuf mengungkapkan, keinginan "mengawinkan" Sandiaga Uno dan Tri Rismaharini dalam pertemuan tersebut. PKS sudah sepakat berkoalisi dengan Gerindra, yang mengusung Sandiaga Uno, dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. 

“Meski belum mengeluarkan rekomendasi, PKS sudah sepakat dengan calon yang diusung Gerindra, dalam hal ini Sandiaga Uno,” jelas Muzzammil, yang juga wakil ketua Komisi II DPR RI ini, di Jakarta, Selasa (2/8).

Mengenai posisi Cagub atau Cawagub, baik PKS maupun Gerindra masih fleksible. Sandiaga Uno bisa nomor satu, bisa juga nomor dua, tergantung pasangan yang didapat dari hasil komunikasi politik dengan sejumlah parpol.

Muzzammil mengatakan PKS tengah mencari sosok terbaik untuk dipasangan dengan Sandiaga Uno akhirnya muncul nama Risma. Menurutnya, reputasi Risma dianggap dapat menyaingi petahana.

“Kita ingin menghadirkan pasangan yang tegas tapi juga santun. Propembangunan tapi juga tidak menyingkirkan rakyat kecil. Antikorupsi dan mampu memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Karena Jakarta sebagai ibukota negara harus menjadi pusat stabilitas nasional, bukan sebaliknya," tandas Muzzammil. 

Sebelumnya, Partai Gerindra telah memutuskan Sandiaga Uno yang akan maju menjadi penantang Gubernur Ahok dalam Pilgub DKI 2017 dalam rapat koordinasi nasional di Hambalang, Bogor, Sabtu (30/7) lalu. Para pengurus DPD Partai Gerindra kemudian menyampaikan keputusan tersebut dalam pertemuan dengan seluruh kader agar melakukan langkah-langkah sosialisasi terkait pencalonan Sandiaga Uno.

Partai Gerindra bersikap terbuka terhadap Partai Politik lain yang ingin bergabung. Partai berlambang burung Garuda itu siap bergabung dengan PKS.  

"Untuk PKS sebenarnya tinggal surat, tapi secara informal, antara kami dan PKS tidak ada masalah," Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Muhamad Taufik saat memimpin pertemuan pengurus DPD, DPC dan Organisasi Sayap Partai Gerindra di kantor DPD Partai Gerindra, Pacenongan, Jakarta Pusat, Senin (1/8) lalu.

BACA JUGA:

  1. Seluruh Kader Partai Gerindra Siap Menangkan Sandiaga Uno
  2. Dipilih Partai Gerindra Jadi Calon Gubernur DKI, Ini Tanggapan Sandiaga Uno
  3. Sahabat Sandiaga Uno Persilakan Teman Ahok yang Kecewa untuk Bergabung
  4. Sandiaga Uno Resmi Jadi Penantang Gubernur Ahok dari Partai Gerindra
  5. Sandiaga Uno Optimis Dipilih Prabowo Maju Dalam Bursa Calon Gubernur DKI

 

 

 

#Gubernur DKI Jakarta #Sandiaga Uno #Tri Rismaharini #Pilkada DKI Jakarta 2017 #PKS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
20.980 Personel TNI AL Dikerahkan ke Jakarta, Pramono Dukung Penebalan Pengamanan Ibu Kota
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan dukungan terhadap pengerahan 20.980 personel TNI AL untuk mempertebal pengamanan Ibu Kota.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
20.980 Personel TNI AL Dikerahkan ke Jakarta, Pramono Dukung Penebalan Pengamanan Ibu Kota
Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Penumpang Transportasi Publik Jakarta Tembus 368,4 Juta, Naik 10,8 Persen
Penumpang Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta mencapai 368,4 juta pada triwulan III 2026, naik 10,8 persen dibandingkan 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Oktober 2026
Penumpang Transportasi Publik Jakarta Tembus 368,4 Juta, Naik 10,8 Persen
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
Jakarta Disebut Rumah Keberagaman, Ini Pesan Pramono di Hari Kesaktian Pancasila
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Jakarta adalah rumah keberagaman bagi siapa pun dan meminta ASN menerapkan nilai Pancasila.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
Jakarta Disebut Rumah Keberagaman, Ini Pesan Pramono di Hari Kesaktian Pancasila
Indonesia
Gubernur DKI Bakal Evaluasi Car Free Day dan Sistem Ganjil-Genap
Pramono Anung mengatakan akan mengevaluasi penerapan hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) dan sistem ganjil genap.
Yusuf Abdillah - Senin, 28 September 2026
Gubernur DKI Bakal Evaluasi Car Free Day dan Sistem Ganjil-Genap
Bagikan