Petral Dibubarkan, Pemburu Rente Migas Lenyap?

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 13 Mei 2015
Petral Dibubarkan, Pemburu Rente Migas Lenyap?

Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri BUMN Rini Soemarno, Dirut Pertamina Dwi Soetjipto, dan Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng gelar jumpa pers di Jakarta, Rabu (13/5). (Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Mulai hari ini PT Pertamina resmi membubarkan PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral) dan selanjutnya perusahaan-perusahaan di dalamnya akan dilikuidasi.

"Kami melihat bahwa peran Petral sudah tidak lagi signifikan dalam proses bisnis Pertamina sehingga kami putuskan mulai hari ini dilakukan penghentian kegiatan Petral," kata Direktur Utama Pertamina Dwi Sutjipto saat memberikan keterangan pers di Kementerian BUMN Jakarta, Rabu (13/5).

Pada kesempatan tersebut, ia menegaskan penghentian operasi Petral ini telah disetujui komisaris PT Pertamina. Dwi memberikan keterangan didampingi Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, dan Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng.

Selama ini, aktivitas bisnis berkisar pada pengadaan minyak mentah, produk BBM dan gas untuk kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Sejauh ini, publik menilai pola bisnis yang dijalankan Petral memicu mahalnya harga jual BBM dalam negeri serta menguntungkan para pemburu rente bisnis migas.

Untuk, langkah pembubaran Petral tersebut akan didahului dengan uji kepatutan keuangan dan hukum, serta audit investigasi yang akan dilakukan auditor independen.

Kegiatan bisnis Petral, terutama menyangkut ekspor dan impor minyak mentah dan produk kilang, akan sepenuhnya dijalankan oleh Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina.

"Pada saat yang sama, Pertamina juga akan merampungkan perbaikan tata kelola dan proses bisnis yang dijalankan oleh ISC," kata dia.

Keputusan ini membuat segala hak dan kewajiban Petral yang masih ada akan dibereskan atau diambilalih oleh Pertamina, termasuk segala bentuk aset juga akan dimasukan sebagai bagian dari BUMN itu.

Menteri BUMN Rini Soemarno menyatakan arahan Presiden Jokowi sangat jelas bahwa kita harus memutus praktik buruk di masa lalu, dan pembubaran Petral merupakan langkah yang harus diambil.

Adapun, Menteri ESDM Sudirman Said menambahkan, Petral terpaksa ditutup agar terjadi efisiensi rantai pasokan, dimana Pertamina sebagi perusahaan negara itu terus melakukan efisiensi terhadap supply chain, karena itu sejak dulu diupayakan untuk mendorong yang namanya Integrated Supply Chain (ISC).


Persepsi Negatif

Menurut Sudirman, sudah merupakan rahasia umum dan beberapa kali menjadi pembahasan di parlemen bahwa sebetulnya dengan Petral dan ISC menata procurement lebih transparan dan lebih adil jelas berpotensi penghematan yang besar, dan itu sesuatu yang harus dijadikan pegangan oleh masyarakat.

“Memutus rantai distribusi tentunya akan membuat harga pemerintah berkepentingan untuk turut membuat mata rantai pasokan efisien supaya masyarakat mendapat pasokan energi dengan harga yang wajar,”  lanjut Sudirman.

Kata kunci yang kedua adalah reputasi, reputasi anak perusahaan Pertamina yang bernama Petral ini sejak dulu lekat dengan persepsi-persepsi negatif.

“Ada banyak praktik yang ditenggarai tidak transparan dan itu juga diungkapkan oleh Tim Reformasi Tata Kelola Migas, jadi mereka memberikan rekomendasi yang sangat clear, sangat jelas dan obyektif dan saya kira rekomendasi sudah mulai dijalankan oleh karena itu kemudian Petral dialihfungsikan bukan menjadi single buyer tapi kemudian salah satu bider saja,” imbuh Menteri ESDM.

Sejak Januari 2015, Pertamina telah memusatkan proses bisnis pengadaan minyak dan produk minyak di fungsi ISC. Berdasarkan hasil evaluasi manajemen selama kuartal I 2015, dapat disimpulkan bahwa ISC cukup berhasil dalam menjalankan fungsinya dan terbukti menghasilkan efisiensi yang signifikan bagi Pertamina. Setidaknya dalam tiga bulan terakhir ada penghematan sebanyak US$22 juta.

Baca Juga

 DPR Setuju Petral Dibubarkan

Petral Sarang Mafia Migas?

Tim Anti Mafia Migas Minta KPK Telusuri Para Mafia

 

 

 

#Kementerian ESDM #Tim Reformasi Tata Kelola Migas #Mafia Migas #Petral #Pertamina
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Legislator Soroti Kinerja Buruk Menteri Bahli di Tahun Pertama Prabowo Berkuasa
Anggota Komisi VII DPR RI, Ratna Juwita Sari merespons komentar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menyebut hanya Presiden yang berhak menilai kinerja kementerian.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
Legislator Soroti Kinerja Buruk Menteri Bahli di Tahun Pertama Prabowo Berkuasa
Indonesia
DPR RI Desak Pemerintah dan Aparat Hukum Tindak 13 Perusahaan Diduga Kongkalikong Solar Subsidi
Pemerintah bersama Kejaksaan Agung harus bergerak cepat menelusuri dugaan keterlibatan korporasi tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 14 Oktober 2025
DPR RI Desak Pemerintah dan Aparat Hukum Tindak 13 Perusahaan Diduga Kongkalikong Solar Subsidi
Indonesia
DPR Tagih Komitmen Pemerintah Bangun Kilang Rosneft Tuban
Sudah hampir satu dekade sejak groundbreaking, tapi kilang Tuban belum juga jalan.
Dwi Astarini - Senin, 13 Oktober 2025
DPR Tagih Komitmen Pemerintah Bangun Kilang Rosneft Tuban
Indonesia
Didi Irawadi Sindir Pemerintah: Negeri Kaya Minyak, tapi Impor dari Singapura
Indonesia ialah negeri penghasil minyak yang aneh.
Dwi Astarini - Sabtu, 11 Oktober 2025
Didi Irawadi Sindir Pemerintah: Negeri Kaya Minyak, tapi Impor dari Singapura
Indonesia
DPR Wanti-Wanti ESDM tak Impor Etanol, Pastikan Pasokan Domestik sebelum Jalankan E10
DPR mendorong percepatan pembangunan pabrik bioetanol berskala besar di Bojonegoro, Jawa Timur.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Oktober 2025
DPR Wanti-Wanti ESDM tak Impor Etanol, Pastikan Pasokan Domestik sebelum Jalankan E10
Indonesia
Tegaskan Pertalite Tak Dicampur Etanol, Pertamina: Isu yang Beredar Keliru
Pertamina memastikan seluruh produk, termasuk Pertalite, telah melalui proses quality control ketat di setiap tahap rantai pasok hingga SPBU.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Oktober 2025
Tegaskan Pertalite Tak Dicampur Etanol, Pertamina: Isu yang Beredar Keliru
Indonesia
BBM Campur Etanol 10% Wajib 2026, Pertamina Minta Publik Jangan Percaya Narasi Miring yang Beredar
PT Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh dengan narasi isu negatif terkait campuran etanol dalam BBM yang kini banyak beredar di media sosial.
Wisnu Cipto - Rabu, 08 Oktober 2025
BBM Campur Etanol 10% Wajib 2026, Pertamina Minta Publik Jangan Percaya Narasi Miring yang Beredar
Indonesia
Kata Pertamina Soal Kandungan Etanol Yang Bikin SPBU Batal Beli Base Fuel BBM
Vivo sudah menyepakati untuk membeli base fuel dari Pertamina sebanyak 40 ribu barel (MB), dari 100 ribu barel yang sudah diimpor oleh perusahaan plat merah tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 03 Oktober 2025
Kata Pertamina Soal Kandungan Etanol Yang Bikin SPBU Batal Beli Base Fuel BBM
Indonesia
Etanol Ditolak Badan Usaha Swasta, ini nih Regulasi Pemakaiannya dalam Kandungan BBM di Indonesia
Eetanol umumnya digunakan sebagai campuran dengan bahan bakar fosil seperti bensin dan diesel pada beragam jenis mesin.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Oktober 2025
Etanol Ditolak Badan Usaha Swasta, ini nih Regulasi Pemakaiannya dalam Kandungan BBM di Indonesia
Indonesia
Mengenal Etanol yang Ditolak BP hingga Vivo, BBM Berbahan Tebu dan Biji-Bijian yang Disebut Berdampak Buruk bagi Mesin Kendaraan
Etanol telah digunakan di negara industri sebagai bahan bakar yang berdiri sendiri atau dicampurkan ke bensin untuk meningkatkan oktan sekaligus mereduksi emisi karbon.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Oktober 2025
Mengenal Etanol yang Ditolak BP hingga Vivo, BBM Berbahan Tebu dan Biji-Bijian yang Disebut Berdampak Buruk bagi Mesin Kendaraan
Bagikan